Halorakyat.id — Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto kembali melakukan penyegaran organisasi di lingkungan Polri dengan merotasi tiga perwira di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Kebijakan mutasi ini resmi tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2262/X/KEP./2026 yang diterbitkan pada 12 Oktober 2026 sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja institusi kepolisian.
Dari tiga perwira yang mengalami pergeseran posisi, terdapat satu perwira tinggi berpangkat bintang satu atau Brigjen Pol, serta dua perwira menengah berpangkat Kombes Pol. Salah satu sosok yang menjadi sorotan dalam mutasi ini adalah Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri.
Dalam surat telegram tersebut, Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak kini dipindahtugaskan untuk mengemban jabatan baru sebagai Widyaiswara TK II Sespim Lemdiklat Polri. Pengalaman Ade Safri di lingkungan Polri tergolong cukup luas, mengingat ia pernah memegang posisi strategis seperti Kapolresta Surakarta serta Kasubdit II Dittipidum Bareskrim Polri sebelum akhirnya bertugas di Polda Metro Jaya sebagai Dirreskrimsus pada tahun 2023 lalu.
Langkah mutasi yang dilakukan oleh Jenderal Suyudi ini tercatat sebagai gelombang pergeseran ketiga yang dilakukan dalam kurun waktu singkat di bulan Oktober 2026. Sebelumnya, pihak Mabes Polri telah mengeluarkan surat telegram mutasi pertama melalui nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026, yang diikuti oleh mutasi kedua pada 10 Oktober 2026 melalui surat bernomor ST/2251/X/KEP/2026.
Seluruh rangkaian rotasi jabatan ini ditandatangani oleh Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (AS SDM) Polri, Irjen Pol Dharmapala, yang bertindak atas nama Kapolri. Kebijakan ini merupakan prosedur rutin dalam organisasi kepolisian untuk menyesuaikan kebutuhan personel serta memberikan ruang bagi perwira untuk mengembangkan karier di berbagai unit kerja yang berbeda di seluruh wilayah Indonesia.
Pergeseran personel ini dipandang sebagai dinamika internal yang lumrah dalam tubuh kepolisian untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal. Fokus utama dari kebijakan ini adalah penguatan struktur di tingkat Bareskrim Polri agar penanganan kasus-kasus tindak pidana dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien ke depannya.
Pihak Mabes Polri hingga kini belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai alasan spesifik di balik pergeseran masing-masing perwira tersebut, namun penegasan mengenai mutasi ini sudah tersampaikan secara resmi melalui jalur komunikasi internal Polri. Seluruh personel yang terkena mutasi diwajibkan untuk segera melakukan serah terima jabatan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam surat telegram tersebut.
