Halorakyat.id — Presiden Prabowo Subianto menyatakan keterkejutan mendalam saat menerima laporan mengenai dugaan praktik penyadapan yang melibatkan eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Informasi tersebut mencuat dalam pertemuan silaturahmi antara Presiden dengan sepuluh mantan pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di kediaman Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (8/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung secara tertutup tersebut turut dihadiri oleh Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto serta sejumlah menteri kabinet terkait. Mantan Kapolri Jenderal (Purn) Da’i Bachtiar mengungkapkan bahwa isu penyadapan menjadi salah satu topik pembahasan utama dalam pertemuan lintas generasi kepemimpinan Polri tersebut. Para tokoh purnawirawan jenderal itu hadir untuk berdiskusi mengenai situasi terkini di tubuh institusi kepolisian.
“Saya ini terjadi kaget juga, syok juga,” ujar Presiden Prabowo Subianto saat merespons laporan dugaan penyadapan tersebut, tutur Da’i Bachtiar.
Da’i Bachtiar menjelaskan bahwa Prabowo mengapresiasi langkah tegas yang diambil oleh Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto dalam mengungkap kasus tersebut. Menurut Da’i, tindakan profesional kepolisian diperlukan guna mencegah dampak negatif yang lebih luas terhadap stabilitas keamanan nasional. Presiden disebut sangat khawatir jika pelanggaran hukum semacam ini terus dibiarkan karena dapat mengancam integritas negara.
Selain membahas isu penyadapan, pertemuan di Hambalang tersebut juga menjadi ajang pertukaran pengalaman dan pandangan strategis antara kepala negara dengan para purnawirawan Polri. Sepuluh mantan Kapolri yang hadir antara lain Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi, Roesdihardjo, Suroyo Bimantoro, Da’i Bachtiar, Sutanto, Bambang Hendarso Danuri, Timur Pradopo, Sutarman, Badrodin Haiti, dan Tito Karnavian. Kehadiran mereka menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dengan para tokoh senior kepolisian dalam menjaga ketertiban umum.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Pertemuan ini diharapkan mampu memperkuat kembali koordinasi antarinstitusi keamanan di tengah tantangan bangsa yang semakin kompleks. Hingga saat ini, pemerintah masih memercayakan penanganan kasus tersebut sepenuhnya kepada otoritas kepolisian untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Di sisi lain, dinamika politik nasional juga diwarnai oleh mundurnya tiga elite Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menjabat di pemerintahan. Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, dan Isyana Bagoes Oka secara resmi melepaskan posisi mereka di partai pada Senin (9/11/2026). Keputusan ini diambil agar mereka dapat fokus sepenuhnya dalam menjalankan tugas kenegaraan sebagai menteri dan wakil menteri di bawah kabinet Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menyatakan bahwa pihaknya telah menerima surat pengunduran diri tersebut dengan penuh apresiasi. Ia menekankan bahwa pengabdian kepada negara harus ditempatkan di atas kepentingan partai politik. Raja Juli Antoni yang kini menjabat Menteri Kehutanan menyatakan bahwa keputusan mundur dari jabatan Sekjen PSI diambil demi konsentrasi penuh dalam menjalankan perintah Presiden terkait rehabilitasi hutan dan pelestarian ekosistem nasional.
Hal senada disampaikan oleh Isyana Bagoes Oka yang menjabat sebagai Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Ia mengaku ingin mencurahkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk melayani rakyat melalui jabatan di pemerintahan. Langkah serupa juga diambil Giring Ganesha, yang menyatakan mundur dari keanggotaan PSI setelah melakukan pertimbangan matang terkait tugas pengabdian sebagai Wakil Menteri Kebudayaan yang diembannya sejak dua tahun terakhir.
