Halorakyat.id — Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto secara terbuka menyatakan rasa kecewa dan merasa dikhianati atas keterlibatan sejumlah perwira tinggi Polri dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan di sela-sela kehadirannya dalam acara Konferensi Gerakan Pemuda oleh Cipayung Plus Pusat di Jakarta, Selasa (11/11/2026), sebagai respons atas terungkapnya praktik ilegal yang mencoreng institusi kepolisian.
Suyudi menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan ruang kompromi bagi siapa pun yang terlibat dalam tindakan melanggar hukum tersebut, termasuk oknum dari internal Polri sendiri. Menurutnya, aksi penyadapan terhadap pemimpin negara merupakan ancaman serius bagi kedaulatan bangsa yang harus diselesaikan secara tuntas melalui jalur hukum yang berlaku.
“Ini adalah perbuatan yang sangat-sangat mengkhianati kita semua. Saya dan rekan-rekan merasakan terkhianati,” tegas Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.
Dalam penjelasannya, Suyudi menekankan bahwa kepolisian akan bertindak profesional dalam menangani perkara ini tanpa rasa takut. Ia menyatakan bahwa ketakutan hanya ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga ia memastikan proses hukum akan berjalan transparan untuk mengungkap aktor-aktor di balik insiden yang meresahkan tersebut.
Peristiwa penyadapan ilegal ini diduga melibatkan empat jenderal kepolisian, yakni mantan Kapolri sekaligus Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, dan mantan Kepala Divisi TIK Polri Irjen Slamet Uliandi. Aksi ini diduga menargetkan Presiden, sejumlah pejabat negara, hingga tokoh masyarakat sepanjang periode 2025 hingga 2026.
Penyidik kepolisian telah menetapkan keempatnya sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana akses ilegal, penghapusan data elektronik, serta penyadapan tanpa prosedur resmi. Selain itu, terdapat indikasi upaya sistematis untuk menghilangkan jejak digital terkait hasil penyadapan yang dilakukan pada Oktober 2026 lalu, yang memperberat sangkaan terhadap para pelaku.
Saat ini, tersangka Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso telah ditempatkan di Rutan Mako Brimob Polri di Depok, Jawa Barat, guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Sementara itu, tersangka Slamet Uliandi belum ditahan karena alasan kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk menjalani proses pemeriksaan maupun penahanan di rutan.
Terkait ancaman hukuman, para tersangka dijerat dengan Pasal 332 ayat (1) dan atau ayat (2) KUHP tentang akses ilegal, Pasal 258 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023, serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE juncto Pasal 20 huruf j KUHP. Langkah tegas ini diambil sebagai bentuk pertanggungjawaban institusi atas tindakan oknum yang menciderai kepercayaan publik terhadap Polri.
Di balik kasus yang cukup mengguncang stabilitas internal ini, Kapolri melihat adanya sisi positif yang muncul, yakni meningkatnya solidaritas masyarakat. Ia menilai gelombang dukungan dari berbagai elemen masyarakat menunjukkan bahwa rakyat Indonesia tetap kompak dan setia mendukung kepemimpinan nasional di tengah upaya pihak-pihak tertentu yang ingin mengganggu jalannya pemerintahan.
Suyudi berkomitmen untuk terus memimpin institusi Polri dengan menjunjung tinggi integritas dan kedaulatan hukum. Ia berharap proses hukum yang sedang berjalan ini dapat memberikan efek jera serta mengembalikan muruah kepolisian di mata publik sebagai pengayom masyarakat yang taat pada aturan perundang-undangan.
