Halorakyat.id — Sitti Husniah Talenrang akhirnya angkat bicara terkait pemberhentian dirinya sebagai Bupati Gowa, Sulawesi Selatan, oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Keputusan administratif ini diambil sebagai tindak lanjut atas proses hukum dan pemakzulan yang sebelumnya bergulir di Mahkamah Agung (MA) serta DPRD Kabupaten Gowa. Husniah menegaskan tidak akan melakukan langkah hukum maupun upaya perlawanan apa pun atas putusan tersebut dan memilih untuk mengakhiri masa jabatannya dengan sikap pasrah.
Setelah tidak lagi menjabat sebagai kepala daerah, Husniah menyatakan akan mengalihkan fokusnya sepenuhnya kepada kehidupan pribadi. Ia berencana menghabiskan waktu bersama keluarga untuk menata kembali kehidupannya pasca-dinamika politik dan hukum yang mendera masa pemerintahannya. Keputusan untuk tidak merespons secara administratif terhadap pemecatan ini menunjukkan sikap finalnya dalam menghadapi konsekuensi atas berbagai isu yang selama ini berkembang di masyarakat.
“Tidak ada upaya tindakan atas putusan itu. Lebih fokus ke keluarga,” ujar Sitti Husniah.
Pemberhentian Sitti Husniah merupakan buntut panjang dari serangkaian penyelidikan oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Gowa. Pansus tersebut sebelumnya dibentuk untuk mendalami tiga dugaan pelanggaran berat, termasuk isu perbuatan tercela berupa dugaan perselingkuhan yang mencuat pada Maret 2026. Isu tersebut memicu aksi unjuk rasa besar-besaran dari masyarakat setempat yang kemudian mendesak pihak legislatif untuk segera melakukan investigasi mendalam terhadap perilaku bupati.
Selain masalah etika, terdapat pula dugaan penyalahgunaan wewenang terkait program pengadaan seragam sekolah gratis untuk tahun anggaran 2025 dengan nilai estimasi mencapai Rp16 miliar. Kasus ketiga yang menyeret namanya adalah dugaan penyalahgunaan jabatan dalam pencabutan bantuan beasiswa program doktoral (S3) terhadap salah satu mahasiswi. Berbagai akumulasi persoalan tersebut membuat DPRD Gowa mengambil langkah pemakzulan yang kemudian dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung.
Situasi hukum yang dihadapi Husniah semakin rumit karena ia juga terjerat dalam perkara lain di luar penyelidikan Pansus DPRD. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri telah menetapkan dirinya sebagai tersangka dalam kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Status tersangka ini menjadi beban hukum tambahan yang harus ia hadapi di luar pemberhentian jabatannya sebagai kepala daerah.
Menyikapi kekosongan jabatan pasca-pemberhentian tersebut, pihak Kemendagri telah mengambil langkah cepat untuk memastikan roda pemerintahan di Kabupaten Gowa tetap berjalan. Pemerintah pusat secara resmi telah menunjuk Wakil Bupati Gowa, Darmawangsa Muin, untuk memegang kendali pemerintahan dengan status sebagai pelaksana tugas (Plt) Bupati Gowa. Penunjukan ini diharapkan dapat menjaga stabilitas layanan publik dan administrasi daerah selama masa transisi kepemimpinan berlangsung hingga periode pemerintahan berikutnya.
