Halorakyat.id — Pemerintah Indonesia kembali meluncurkan rangkaian kebijakan stimulus ekonomi guna menjaga stabilitas daya beli masyarakat serta mendorong pertumbuhan nasional hingga tahun 2027. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam keterangannya pada Rabu (30/9), merinci sejumlah langkah strategis yang akan dijalankan, mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga penyesuaian kebijakan perpajakan yang lebih luas bagi para pekerja.
Salah satu poin utama dalam paket stimulus ini adalah pengalokasian bantuan sosial sebesar Rp31 triliun yang akan disalurkan pada kuartal keempat tahun 2026. Dana tersebut mencakup bantuan pangan berupa beras seberat 10 kilogram per bulan bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat selama periode Oktober hingga Desember, serta bantuan subsidi upah senilai Rp900.000 yang ditargetkan menjangkau 13,3 juta pekerja di seluruh Indonesia.
“Pemerintah mempertimbangkan untuk menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan perhitungan besaran penyesuaian yang saat ini sedang didiskusikan secara mendalam bersama Kementerian Keuangan,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Langkah peninjauan kembali batas PTKP ini dipicu oleh inflasi yang terus berkembang, mengingat angka dasar Rp54 juta per tahun belum mengalami perubahan sejak tahun 2016. Selain itu, pemerintah berkomitmen memperluas cakupan insentif Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 yang ditanggung pemerintah bagi pekerja dengan penghasilan di bawah Rp10 juta per bulan. Kebijakan ini rencananya akan diberlakukan secara menyeluruh ke seluruh sektor industri, memperluas jangkauan kebijakan sebelumnya yang hanya terbatas pada sektor padat karya dan pariwisata.
Di sektor properti, pemerintah memastikan keberlanjutan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk tahun 2027. Insentif ini berlaku bagi pembelian rumah baru siap huni dengan harga jual hingga Rp2 miliar, dengan batasan harga rumah maksimal Rp5 miliar. Sebagai pelengkap, pemerintah juga tengah menyiapkan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi dengan tingkat bunga rendah sebesar 6 persen bagi masyarakat berpenghasilan tetap sekitar Rp17 juta per bulan untuk hunian dengan harga hingga Rp500 juta.
Selain kebijakan makro tersebut, sejumlah aksi korporasi besar juga mewarnai dinamika pasar modal nasional. Adaro Andalan Indonesia melalui Adaro Capital Ltd. melaporkan penerimaan dana sebesar US$814,1 juta dari divestasi 47,99 persen saham di Kestrel Coal Group kepada Yancoal Australia Ltd. Sementara itu, PT Telkom Indonesia Tbk melakukan perombakan jajaran direksi dengan menunjuk Nanang Hendarno sebagai direktur utama yang baru menggantikan Dian Siswarini.
Di sisi lain, emiten seperti United Tractors mengumumkan rencana pembelian kembali saham atau buyback dengan alokasi dana mencapai Rp2 triliun untuk periode Oktober hingga Desember 2026. Astra Graphia juga melakukan penyesuaian rencana pembagian dividen dari dividen interim menjadi dividen tunai final yang akan dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa mendatang. Perusahaan lainnya, Japfa Comfeed Indonesia, telah merampungkan divestasi PT Vaksindo Satwa Nusantara senilai Rp1,8 triliun sebagai upaya untuk memfokuskan kembali portofolio bisnis inti perseroan.
Garuda Indonesia juga tengah bersiap melakukan aksi korporasi melalui penerbitan saham baru atau rights issue dengan target perolehan modal kerja yang akan dibahas dalam RUPSLB pada November mendatang. Di sektor pertambangan dan perkebunan, Golden Energy Mines serta Astra Agro Lestari mengumumkan jadwal pembagian dividen interim tahun buku 2026 dengan tingkat imbal hasil yang cukup menarik bagi para investor. Seluruh kebijakan ini mencerminkan langkah pemerintah dan korporasi dalam beradaptasi dengan kondisi ekonomi global dan domestik yang dinamis selama kuartal terakhir tahun 2026 hingga memasuki tahun 2027.
