Halorakyat.id — Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim, Hashim Djojohadikusumo, memaparkan strategi komprehensif pemerintah Indonesia dalam menangani ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada ajang Antalya Leaders Summit di Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) yang berlangsung di Antalya, Turki, Kamis (12/11/2026). Dalam forum internasional tersebut, Hashim menegaskan bahwa dampak fenomena iklim El Niño yang berkepanjangan telah meningkatkan risiko kekeringan ekstrem sekaligus memicu potensi karhutla di berbagai wilayah tanah air.
Pemerintah Indonesia menanggapi persoalan karhutla ini dengan tingkat keseriusan yang sangat tinggi. Hal ini mengingat dampak negatif dari bencana karhutla tidak hanya merusak ekosistem dan mengganggu kehidupan masyarakat lokal di dalam negeri, tetapi juga berpotensi menimbulkan krisis kabut asap lintas batas yang memicu gangguan lingkungan serta kesehatan bagi negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara.
“Kondisi El Niño yang berkepanjangan telah meningkatkan risiko kekeringan, sekaligus memperbesar ancaman kebakaran hutan dan lahan. Ini merupakan tantangan yang ditanggapi sangat serius oleh Indonesia mengingat dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, dan negara-negara tetangga,” ujar Hashim Djojohadikusumo dalam pidatonya.
Untuk menanggulangi persoalan ekologis tersebut secara efektif, pemerintah telah memperkuat berbagai langkah konkret yang mencakup tindakan pencegahan dini, restorasi ekosistem yang rusak, hingga penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku pembakaran lahan secara ilegal. Di samping itu, Indonesia juga terus meningkatkan koordinasi dan kerja sama erat dengan negara-negara mitra di tingkat regional untuk merespons ancaman asap yang berpotensi melintasi batas wilayah antarnegara secara cepat dan terintegrasi.
Dalam aspek perkuatan sumber daya manusia dan keterlibatan masyarakat, Hashim mengungkapkan bahwa lebih dari 25 ribu anggota masyarakat lokal kini telah dilibatkan secara aktif dalam program pencegahan kebakaran berbasis komunitas. Keterlibatan warga di tingkat akar rumput dipandang menjadi kunci utama karena mereka merupakan pihak pertama yang berada di garis depan saat potensi titik api mulai bermunculan di lapangan.
Selain memberdayakan masyarakat lokal, pemerintah juga melakukan lonjakan signifikan pada ketersediaan personel pengamanan dan pemadaman. Jumlah personel yang terdiri dari polisi hutan serta petugas pemadam kebakaran hutan ditingkatkan secara drastis dari yang semula berjumlah 8.000 personel menjadi 70.000 personel. Peningkatan kapasitas ini dibarengi dengan pembaruan sistem peringatan dini berbasis teknologi modern serta perluasan kawasan yang dilindungi dan status taman nasional demi meminimalisasi celah kerusakan lingkungan.
Komitmen pemerintah Indonesia juga diwujudkan melalui alokasi investasi yang berkelanjutan pada sektor konservasi untuk melindungi keanekaragaman hayati tanah air dari ancaman kebakaran. Upaya perlindungan habitat alam ini secara khusus menyasar keanekaragaman satwa langka yang terancam punah, seperti keberadaan populasi orangutan, gajah sumatera, dan harimau sumatera yang kian terdesak akibat penyusutan kawasan hutan.
Sebagai bagian dari penataan kelembagaan dan efektivitas kerja di lapangan, pemerintah secara resmi telah membentuk Badan Nasional Pengelolaan Gambut dan Mangrove. Lembaga baru ini dirancang untuk bekerja secara fokus dan bertanggung jawab langsung di bawah komando Presiden Republik Indonesia, guna memastikan rehabilitasi ekosistem basah yang rentan terbakar dapat berjalan optimal dan terukur.
Langkah-langkah strategis yang dipaparkan di forum COP31 Antalya tersebut menjadi bukti konkret keseriusan Indonesia dalam mendukung agenda iklim global. Melalui kombinasi antara penguatan regulasi, penambahan armada petugas, pelibatan masyarakat lokal, serta pemulihan lahan gambut dan mangrove, Indonesia optimistis mampu menekan tingkat kerentanan bencana iklim secara signifikan di masa mendatang.
