Halorakyat.id — Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Kepolisian Negara Republik Indonesia berhasil membongkar kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) jaringan internasional. Kejahatan ini menggunakan modus perekrutan Warga Negara Indonesia (WNI) untuk dipekerjakan sebagai tentara bayaran di negara Rusia. Dalam pengungkapan kasus besar ini, jajaran penyidik kepolisian telah menetapkan sebanyak 13 orang sebagai tersangka, di mana tiga orang di antaranya merupakan Warga Negara Asing (WNA) yang berasal dari Rusia dan Ukraina.
Pola perekrutan terhadap puluhan WNI tersebut dilakukan secara masif oleh para pelaku melalui berbagai platform media sosial. Para tersangka secara sengaja memanfaatkan kerentanan ekonomi masyarakat dengan menyebarkan iming-iming tawaran pekerjaan yang menggiurkan. Mereka menjanjikan fasilitas gaji bernilai fantastis serta bonus finansial dalam jumlah sangat besar apabila para calon korban bersedia berangkat untuk bergabung dalam aktivitas militer di Rusia.
Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Nurul Azizah menyampaikan bahwa seluruh penanganan perkara perdagangan orang ini sudah resmi dinaikkan statusnya dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Pihak kepolisian saat ini masih terus bergerak aktif memburu keberadaan para pelaku lainnya yang diduga terhubung dalam jaringan ini. Pengembangan kasus terus dilakukan demi melacak serta membongkar sindikat perekrutan yang lebih luas, baik yang beroperasi di dalam negeri maupun jaringan internasional di luar negeri.
“Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri dan juga Dirres PPA PPO jajaran menyampaikan pengungkapan kasus TPPO dengan modus perekrutan warga negara Indonesia untuk dipekerjakan sebagai tentara bayaran di Rusia melalui media sosial dengan iming-iming gaji besar dan bonus yang sangat besar,” kata Dirtipid PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Nurul Azizah di Mabes Polri, Jakarta Selatan.
Brigjen Nurul Azizah menegaskan bahwa Korps Bhayangkara memiliki komitmen yang sangat kuat dalam menangani setiap bentuk kejahatan perdagangan manusia dan kejahatan yang menyasar kelompok masyarakat rentan. Penanganan kasus ini dipastikan berjalan secara profesional, transparan, dan objektif tanpa pandang bulu. Seluruh proses penegakan hukum tetap mengedepankan prinsip transparansi serta menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah terhadap para pihak yang telah diamankan.
Pihak kepolisian menyatakan tidak ada ruang toleransi sedikit pun bagi siapa saja yang melakukan praktik eksploitasi dan perdagangan manusia di wilayah hukum Indonesia. Aparat penegak hukum berjanji akan memproses seluruh pelaku yang terlibat hingga ke meja hijau. Tindakan tegas tersebut akan diberlakukan tanpa melihat apa latar belakang para tersangka, baik warga negara domestik maupun warga negara asing yang ikut memfasilitasi kejahatan ini.
Rangkaian pengungkapan skandal perekrutan tentara bayaran ini terbagi ke dalam lima Laporan Polisi (LP) yang ditangani oleh jajaran gabungan. Penyelidikan dan penyidikan perkara diproses secara paralel oleh Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri, Polda Metro Jaya, serta Satuan Reserse PPA-PPO Polres Bogor yang berada di bawah naungan Polda Jawa Barat.
Dua laporan polisi di antaranya ditangani secara langsung oleh tim penyidik Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri di tingkat Markas Besar. Dari dua berkas perkara yang berada di Bareskrim tersebut, kepolisian telah menetapkan tiga orang tersangka. Berdasarkan data hasil pemeriksaan sementara, jumlah korban WNI yang berhasil teridentifikasi dari dua laporan di Bareskrim ini mencapai 12 orang.
Sementara itu, dua Laporan Polisi lainnya diproses oleh jajaran Polda Metro Jaya dengan mengungkap keterlibatan warga negara asing dari dua negara yang tengah dilanda ketegangan geopolitik. Laporan Polisi pertama di wilayah hukum Jakarta terdaftar dengan nomor LPA 10/X/2026/SPKT/Satres PPA dan PPO Polres Metro Jakarta Barat Polda Metro Jaya yang diterbitkan pada tanggal 23 Oktober 2026.
Dalam berkas perkara yang ditangani oleh Satres PPA-PPO Polres Metro Jakarta Barat tersebut, penyidik resmi menahan sebanyak lima orang tersangka. Kelima tersangka itu terdiri dari dua warga negara Rusia dan tiga warga negara Indonesia. Adapun jumlah korban WNI yang berhasil diinventarisasi dari pengungkapan di wilayah Jakarta Barat ini tercatat sebanyak 12 orang.
Selanjutnya, Laporan Polisi kedua yang ditangani oleh Polda Metro Jaya tercatat dengan nomor LP B 8198/X/2026/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 28 Oktober 2026. Dalam laporan ini, penyidik menetapkan dua orang tersangka yang terdiri dari seorang WNI dan seorang WNA asal Ukraina. Kasus pada laporan ini juga mencatat total korban sebanyak 12 orang WNI yang teperdaya janji manis para pelaku.
Satu laporan polisi lainnya saat ini tengah bergulir di Satuan Reserse PPA-PPO Polres Bogor Polda Jawa Barat. Penyidik Polres Bogor menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus pengiriman WNI ke Rusia tersebut. Jumlah korban WNI yang berhasil didata dari wilayah Polres Bogor menjadi yang terbanyak dibanding laporan lainnya, yakni mencapai 22 orang korban.
Di samping penetapan tiga tersangka tersebut, tim penyidik Satres PPA-PPO Polres Bogor juga masih memburu satu pelaku lain yang secara resmi telah dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Pengejaran terhadap buron tersebut terus digencarkan untuk melacak alur penyaluran serta pihak yang membiayai pendaftaran para korban hingga ke luar negeri.
“Tawaran menjadi tentara di negara asing dengan gaji dan bonus yang fantastis merupakan modus perdagangan orang yang menempatkan korban pada risiko yang sangat tinggi, karena korban dikirim ke wilayah konflik bersenjata tanpa perlindungan hukum, tanpa kontrak yang jelas, dan tanpa jaminan keselamatan kerja,” tutur Brigjen Nurul Azizah.
Atas pengungkapan kasus ini, jajaran Bareskrim Polri memberikan imbauan keras kepada seluruh warga masyarakat di Indonesia agar tidak mudah tergiur oleh tawaran kerja di luar negeri, terutama yang beredar di jejaring media sosial tanpa kejelasan legalitas. Masyarakat diminta untuk lebih waspada dan bersikap kritis terhadap tawaran gaji tinggi yang tidak masuk akal, apalagi yang melibatkan penempatan di zona konflik bersenjata yang membahayakan nyawa.
Aparat penegak hukum menegaskan bahwa seluruh proses perekrutan yang diwarnai tipu muslihat, iming-iming materi, serta pemanfaatan kerentanan kondisi ekonomi korban untuk memperoleh keuntungan pribadi merupakan pelanggaran hukum berat. Apabila tindakan tersebut bermuara pada penempatan korban dalam kondisi eksploitatif di luar negeri, maka kepolisian akan menjerat para pelaku menggunakan ketentuan tindak pidana perdagangan orang secara maksimal.
