Halorakyat.id — Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan komitmen jajarannya untuk menindak tegas siapa pun pelaku aksi penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pimpinan Korps Bhayangkara tersebut memastikan tidak akan pandang bulu dalam mengambil langkah hukum, termasuk apabila tindakan tersebut melibatkan oknum dari internal kepolisian sendiri.
Penegasan tersebut disampaikan Suyudi saat menghadiri Konferensi Gerakan Pemuda yang diselenggarakan oleh Cipayung Plus Pusat di Jakarta pada Selasa (10/11/2026). Ia menilai aksi penyadapan yang menyasar pimpinan tertinggi negara merupakan bentuk perbuatan yang sangat mencederai kedaulatan bangsa serta mencederai kepercayaan institusi penegak hukum.
“Ini adalah perbuatan yang sangat-sangat mengkhianati kita semua. Saya dan rekan-rekan merasakan terkhianati,” tegas Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolri mengungkapkan bahwa peristiwa penyadapan ilegal ini dirasakan sebagai pengkhianatan mendalam bagi seluruh jajaran kepolisian dan masyarakat. Meski demikian, ia menilai ada hikmah di balik pengungkapan kasus ini, yakni timbulnya gelombang dukungan luas dari publik yang sebelumnya sempat terbelah di media sosial karena tidak menerima simbol negara dikhianati.
Suyudi menekankan pentingnya menjaga kewibawaan dan marwah presiden sebagai simbol negara yang harus dihormati oleh semua pihak. Pihak kepolisian dipastikan tidak akan tinggal diam atau merasa gentar dalam menghadapi pihak-pihak yang berupaya merusak kedaulatan hukum dan stabilitas nasional demi kepentingan tertentu.
“Siapa pun pelakunya, termasuk dari institusi Polri sendiri atau oknumnya, pasti saya tindak tegas. Dan insyaallah kami tidak pernah takut, ketakutan saya hanya pada Tuhan,” ujar Kapolri Suyudi Ario Seto.
Lebih lanjut, Suyudi menegaskan kesiapannya berada di barisan terdepan untuk menegakkan hukum demi melindungi negara. Mantan Kapolda Banten itu juga mengajak seluruh elemen pemuda dan masyarakat untuk tetap bersatu, memperkuat tali silaturahmi, serta mengawal proses konsolidasi nasional dalam rangka menyongsong visi Indonesia Emas 2045.
Menurut Kapolri, wadah kepemudaan harus terus berdiri kokoh sebagai rumah bagi rakyat serta benteng demokrasi yang tangguh. Ia mengimbau semua pihak untuk tidak berkecil hati dan terus melangkah maju guna membenahi berbagai tantangan bangsa melalui soliditas yang kuat antar-elemen masyarakat.
Terkait dengan penanganan kasus hukumnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelumnya telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional lainnya. Penetapan tersangka ini menjadi langkah awal dari pembuktian komitmen kepolisian dalam mengusut tuntas skandal penyadapan tersebut.
Keempat tersangka yang telah ditetapkan dalam kasus ini meliputi mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi. Praktik penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dilaporkan telah berlangsung sejak tahun 2025 sebelum akhirnya berhasil diungkap oleh tim penyidik kepolisian.
Berdasarkan rincian perkembangan penanganan perkara dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, tiga dari empat tersangka saat ini telah menjalani masa penahanan resmi. Ketiga tersangka yang telah ditahan, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso, ditempatkan di Rumah Tahanan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.
Sementara itu, untuk satu tersangka lainnya yakni Irjen Slamet Uliandi, penyidik Bareskrim Polri belum melakukan penahanan secara fisik. Langkah penahanan terhadap Slamet Uliandi harus ditunda lantaran yang bersangkutan saat ini masih menjalani perawatan medis akibat kondisi kesehatan pasca-stroke yang dialaminya.
Informasi mengenai penanganan para tersangka tersebut sebelumnya telah dikonfirmasi oleh Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, pada Kamis (5/11/2026). Penyelidikan mendalam terus dilakukan guna membongkar seluruh jaringan dan motif di balik aksi peretasan serta penyadapan ilegal tersebut.
Selain menetapkan para tersangka, Presiden Prabowo Subianto juga telah mengambil tindakan tegas secara administratif dengan mencopot Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu (4/11/2026). Langkah cepat ini diambil guna mendukung kelancaran proses hukum yang sedang berjalan di Bareskrim Polri.
Dalam proses penyidikan kasus ini, penyidik Bareskrim Polri telah meminta keterangan dari setidaknya 13 orang saksi. Para saksi yang diperiksa mencakup ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), ahli hukum pidana, hingga sejumlah anggota kepolisian yang diduga mengetahui atau berkaitan dengan alur peristiwa penyadapan tersebut.
