Halorakyat.id — Kepolisian Republik Indonesia secara resmi menyatakan bahwa proses uji forensik terhadap ijazah milik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, telah selesai dilaksanakan. Uji teknis tersebut dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri dan hasilnya telah dituangkan dalam berita acara pro justitia oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kepastian ini disampaikan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, melalui keterangan pers resmi pada Jumat (13/11/2026).
Trunoyudo menegaskan bahwa seluruh tahapan pemeriksaan dokumen tersebut telah dijalankan dengan mengedepankan aspek prosedural, profesional, serta proporsional. Pihak kepolisian memastikan bahwa hasil dari pengujian forensik ini sudah diserahkan kepada pihak penuntut umum untuk mendukung proses hukum yang sedang berjalan. Menurut kepolisian, langkah ini diambil sebagai upaya nyata dalam memberikan kepastian hukum serta memenuhi prinsip keadilan bagi semua pihak terkait.
“Telah dilakukan uji di Puslabfor Polri kemudian dituangkan dalam berita acara pro justitia oleh penyidik Polda Metro Jaya secara prosedural, profesional, dan proporsional,” tegas Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko.
Dalam kesempatan yang sama, Trunoyudo juga menekankan bahwa dengan selesainya serangkaian pengujian forensik tersebut, maka tidak diperlukan lagi adanya pengujian ulang terhadap objek ijazah yang sama di masa depan. Hal ini dimaksudkan agar proses hukum yang melibatkan dokumen tersebut dapat berjalan efektif tanpa harus mengulang prosedur teknis yang telah dinyatakan sah secara laboratorium oleh institusi resmi negara.
Pernyataan dari pihak kepolisian ini muncul menyusul adanya permintaan dari pihak kuasa hukum Dokter Tifauzia Tyassuma, atau yang dikenal sebagai Dokter Tifa, dalam persidangan kasus fitnah dan pencemaran nama baik. Muhammad Taufiq, selaku kuasa hukum Dokter Tifa, sebelumnya meminta agar ijazah Presiden Joko Widodo dilakukan uji forensik ulang. Pihak mereka juga sempat mendesak agar fisik ijazah tersebut dihadirkan dalam setiap persidangan karena dianggap sebagai bukti utama dalam perkara yang sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
Selain tuntutan uji ulang, kubu Dokter Tifa juga sempat melayangkan kritik terkait tata kelola barang bukti ijazah tersebut. Mereka menyoroti status ijazah yang disebut sebagai benda sitaan negara sejak 23 Juli 2025 dan mempertanyakan kepatuhan terhadap prinsip rantai pengawasan barang bukti atau chain of custody. Menurut pihak pemohon, dokumen yang telah disita seharusnya disimpan sesuai prosedur ketat di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), bukan berada dalam penguasaan pihak lain.
Menanggapi berbagai dinamika yang terjadi di ruang sidang tersebut, kepolisian tetap berpijak pada hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Puslabfor. Pihak berwenang meyakini bahwa langkah-langkah yang telah diambil sudah memenuhi standar investigasi yang berlaku. Saat ini, hasil forensik tersebut menjadi bagian integral dari berkas perkara yang berada di bawah pengawasan penuntut umum guna disajikan dalam proses persidangan selanjutnya.
