Halorakyat.id — Pemerintah Indonesia secara resmi membantah kabar yang menyebutkan adanya penolakan terhadap tawaran bantuan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diajukan oleh Malaysia. Penegasan tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kemenko Polkam, Brigjen TNI Honi Havana, di Jakarta, Rabu (14/10/2026), guna meluruskan narasi yang berkembang di publik terkait respons pemerintah terhadap tawaran negara tetangga tersebut.
Honi menjelaskan bahwa saat ini komunikasi antara Indonesia dan Malaysia terkait tawaran bantuan tersebut masih terus berlangsung secara intensif melalui Kementerian Luar Negeri. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa tidak ada niat untuk menolak dukungan yang diberikan, terutama karena penanganan karhutla merupakan isu krusial yang berdampak langsung bagi kepentingan masyarakat di wilayah terdampak.
“Jadi, bukan tidak ada kata kita menolak. Tidak. Karena ini untuk kepentingan masyarakat kita juga dan kita mengapresiasi tawaran itu, semuanya masih berproses, tentunya banyak hal yang didiskusikan di situ,” ujar Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kemenko Polkam, Brigjen TNI Honi Havana.
Dalam proses koordinasi tersebut, pemerintah mempertimbangkan berbagai aspek teknis terkait bentuk bantuan yang akan diterima. Jika nantinya bantuan tersebut disepakati, operasional di lapangan akan disesuaikan dengan prosedur standar yang berlaku. Penanganan operasional bencana secara umum tetap menjadi tanggung jawab Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sementara bantuan yang bersifat khusus seperti pengerahan pesawat atau personel militer akan dikoordinasikan melalui Kementerian Pertahanan.
Honi mencontohkan bahwa mekanisme koordinasi ini serupa dengan pola kerja sama yang pernah dilakukan Indonesia saat menerima bantuan dari Jepang pada insiden serupa di masa lalu. Ia menambahkan bahwa diskusi lintas negara memang memerlukan waktu yang tidak singkat karena mencakup detail operasional serta regulasi yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak agar bantuan tersebut dapat berjalan efektif dan tepat sasaran di lapangan.
Sebelumnya, Wakil Perdana Menteri Malaysia, Ahmad Zahid Hamidi, sempat menyatakan bahwa negaranya masih menunggu respons resmi dari Indonesia terkait tawaran bantuan tersebut. Malaysia telah menawarkan sejumlah dukungan berupa satu unit pesawat pemadam kebakaran, tiga helikopter, serta personel khusus untuk mendukung operasi pemadaman di wilayah Sumatera dan Kalimantan yang terdampak kabut asap.
Tawaran tersebut disampaikan secara resmi oleh Ahmad Zahid Hamidi saat melakukan kunjungan kerja ke Jakarta beberapa waktu lalu, di mana ia sempat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dan perwakilan dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana Malaysia (Nadma) dan Kementerian Luar Negeri Malaysia bahkan telah mengirimkan surat resmi kepada mitra mereka di Indonesia untuk menindaklanjuti tawaran tersebut.
Meskipun belum menerima jawaban konkret hingga akhir pekan lalu, pihak Malaysia menyatakan tetap bersikap positif dan berprasangka baik. Mereka memilih untuk mengasumsikan bahwa Indonesia mungkin belum memerlukan bantuan tersebut saat ini, namun tetap berkomitmen untuk memberikan dukungan jika dibutuhkan. Malaysia menegaskan bahwa tawaran tersebut didasari atas rasa persaudaraan dan ketulusan untuk membantu mengatasi dampak kabut asap yang melintasi batas negara.
Pemerintah Indonesia berjanji akan memberikan informasi terbaru kepada publik segera setelah proses komunikasi diplomatik mengenai bentuk dan teknis bantuan tersebut mencapai kata sepakat. Fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan seluruh instrumen penanggulangan bencana dapat bekerja maksimal untuk memadamkan titik api di berbagai wilayah agar dampak kabut asap bagi kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia, dapat segera teratasi.
