Halorakyat.id — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa kasus penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto telah mengarah pada dugaan tindak pidana makar. Pernyataan tersebut disampaikan Yusril dalam keterangan pers di Jakarta Pusat pada Senin (9/11/2026), menanggapi perkembangan penanganan perkara yang sedang ditangani oleh kepolisian.
Yusril menjelaskan bahwa pada tahap awal penanganan perkara, pasal yang dikenakan aparat penegak hukum masih sebatas pelanggaran penyadapan dan intersepsi elektronik. Namun, seiring berjalannya penyelidikan dan pengumpulan alat bukti, penyidik menemukan indikasi kuat bahwa aksi tersebut bertujuan lebih dari sekadar peretasan informasi biasa.
Menurut Yusril, penyadapan yang dilakukan terhadap seorang kepala negara tidak dapat disamakan dengan tindak pidana penyadapan terhadap masyarakat umum. Sebagai seorang presiden yang memegang posisi primus inter pares, posisi hukum dan jabatan yang melekat membuat tindakan penyadapan terhadapnya memiliki dampak serius terhadap stabilitas nasional.
“Jadi sekarang memang sudah dapat dipastikan bahwa ini bukan sekadar penyadapan intersepsi elektronis, tapi mengarah kepada suatu tindak pidana makar,” tegas Yusril Ihza Mahendra.
Lebih lanjut, Yusril memaparkan bahwa aparat penegak hukum terus mendalami keterkaitan dugaan makar ini dengan pasal 191 hingga pasal 193. Pengusutan pasal-pasal tersebut dilakukan untuk melihat apakah ada motif atau tindakan yang sengaja dirancang untuk melumpuhkan Presiden sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam pemerintahan.
Pemerintah juga memastikan tidak akan membentuk satuan tugas (satgas) khusus atau tim independen untuk mengawal penanganan perkara ini. Presiden Prabowo Subianto dan jajaran pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada Mabes Polri, khususnya Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), untuk menuntaskan penyidikan hingga tuntas.
Sejauh ini, pihak kepolisian telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal yang diperkirakan berlangsung sepanjang tahun 2025 hingga 2026 tersebut. Penyadapan ini tidak hanya menyasar Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah pejabat dan tokoh nasional lainnya.
Adapun empat nama yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik kepolisian adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi. Proses hukum dan penyelidikan lebih mendalam masih terus berjalan di Bareskrim Polri.
