Halorakyat.id — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berencana menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membuktikan keabsahan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA miliknya. Langkah ini dilakukan di tengah dinamika posisi jabatannya setelah sebelumnya menyampaikan niat mundur dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026) pagi.
Namun, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra memberikan pandangan berbeda terkait kemungkinan upaya hukum tersebut. Menurut Yusril, secara konstitusional dan prosedural, persoalan ijazah tersebut sudah memiliki ketetapan hukum yang bersifat final dari dua lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, yakni Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Ini sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara kita dan memang sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi, dan putusan Mahkamah Agung juga sudah final,” ujar Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra.
Yusril menegaskan bahwa dalam sistem hukum Indonesia, tidak ada pihak yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut. Ia menjelaskan bahwa posisi Gibran dalam perkara di Mahkamah Agung sebelumnya bukanlah sebagai tergugat intervensi, sehingga secara aturan hukum acara, Gibran tidak memiliki legal standing untuk mengajukan banding atau upaya hukum lanjutan lainnya.
Kondisi ini membuat posisi hukum terkait dokumen pendidikan tersebut dianggap sudah tertutup. Yusril juga mengonfirmasi bahwa pihak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tidak akan menempuh langkah Peninjauan Kembali. Sebaliknya, kementerian tersebut justru bersiap untuk segera mengeksekusi putusan Mahkamah Agung segera setelah salinan resmi diterima oleh pihak terkait.
Meskipun Yusril memberikan penegasan mengenai batasan hukum yang berlaku saat ini, ia tetap menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai langkah apa yang hendak diambil kepada Gibran. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo mengungkapkan bahwa dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Gibran memang memohon waktu dan kesempatan kepada Presiden Prabowo Subianto agar dapat membuktikan keabsahan dokumen-dokumen yang dimilikinya melalui proses di PTUN.
Permohonan Gibran tersebut menjadi perhatian publik mengingat statusnya sebagai pejabat publik yang sedang disorot mengenai integritas dokumen pendidikannya. Hingga saat ini, belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak Wapres mengenai apakah akan tetap memaksakan proses di PTUN atau mempertimbangkan pandangan hukum dari Menko Kumham tersebut. Pemerintah sendiri terus memantau perkembangan situasi ini agar tetap berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku di tanah air.
