Halorakyat.id — Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan secara resmi menyalurkan dana ganti rugi tahap pertama senilai Rp 229,4 miliar kepada ribuan korban kasus penggelapan dana Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya. Penyerahan dana tersebut dilakukan langsung oleh Kepala BPA Kejaksaan, Patris Yusrian Jaya, kepada perwakilan korban bernama Wan Teddy Adrian di kantor BPA Kejaksaan, Jakarta Selatan, pada Selasa (20/10/2026). Langkah ini menandai titik terang bagi para nasabah setelah menempuh perjuangan hukum yang panjang selama kurang lebih enam tahun.
Proses distribusi ganti rugi ini merupakan realisasi dari pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023 jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 779/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt. Berdasarkan ketetapan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), tercatat sebanyak 3.317 orang dinyatakan berhak menerima penyaluran dana tersebut. Total kerugian yang terverifikasi dalam kasus ini mencapai angka fantastis, yakni lebih dari Rp 8 triliun, yang melibatkan banyak pihak termasuk para lansia yang menempatkan dana pensiun mereka.
“Saya mewakili korban semua mengucapkan terima kasih besar-besarnya kepada Bapak dan Ibu dari jajaran Kejari, Jampidum, Bareskrim, dan seluruhnya,” ujar perwakilan korban, Wan Teddy Adrian.
Meskipun dana tahap pertama telah cair, Wan Teddy Adrian mengungkapkan bahwa nominal yang diterima para korban baru mencakup sebagian kecil dari total kerugian yang dialami. Berdasarkan perhitungan di lapangan, dana yang disalurkan saat ini baru mencakup sekitar 2,3 persen dari total nilai kerugian yang seharusnya. Mengingat lamanya waktu yang dihabiskan dalam mengawal kasus ini, para korban berharap agar proses pemulihan aset dapat terus berlanjut secara berkelanjutan hingga hak-hak mereka dapat terpenuhi secara maksimal.
Kisah pilu juga dirasakan oleh nasabah lain bernama Christian (40), yang telah menaruh dananya di KSP Indosurya sejak 2017. Ia menceritakan bahwa banyak nasabah terpikat oleh tawaran bunga sebesar 8 persen per tahun yang sempat berjalan lancar sebelum akhirnya terjadi gagal bayar pada tahun 2020. Menurut Christian, banyak korban yang merupakan lansia terjebak karena skema pemasaran yang melibatkan mantan tenaga pemasar perbankan, sehingga menimbulkan kepercayaan tinggi bagi para penabung.
Christian menuturkan bahwa total kerugian pribadinya mencapai Rp 3 miliar, namun dari tahap pertama ini ia diperkirakan hanya menerima sekitar Rp 70 jutaan. Ia menekankan bahwa perjuangan para korban belum berakhir karena masih ada aset-aset terpidana yang belum tersentuh oleh penyitaan atau pelelangan. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya penangkapan tersangka lain yang saat ini masih berstatus buron, khususnya Direktur Keuangan KSP Indosurya, Suwito Ayub.
Terdapat informasi yang beredar di kalangan korban bahwa tersangka buron tersebut telah terdeteksi keberadaannya oleh pihak Interpol di Amerika Serikat. Para korban mendesak aparat penegak hukum, mulai dari Kejaksaan, Kepolisian, hingga Bareskrim, untuk melakukan koordinasi intensif guna memulangkan tersangka ke Indonesia. Langkah ini dinilai sangat krusial agar penelusuran aset-aset tersembunyi milik para pelaku dapat dilakukan lebih dalam, sehingga kerugian nasabah bisa dipulihkan kembali melalui aset-aset tersebut.
Dana sebesar Rp 229,4 miliar yang disalurkan melalui Rekening Penerimaan Lainnya (RPL) Kejari Jakarta Barat ini bersumber dari sitaan uang tunai dan hasil lelang aset milik terpidana Henry Surya. Pihak Kejaksaan menegaskan bahwa pembagian ini dilakukan sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan melalui verifikasi data yang ketat oleh LPSK. Ke depannya, para korban berharap adanya transparansi dan percepatan proses hukum terkait sisa aset yang masih belum terjamah, mengingat harapan besar mereka bergantung pada upaya maksimal penegak hukum dalam memburu aset-aset tersebut di berbagai lokasi.
Kasus KSP Indosurya sendiri telah menjadi salah satu kasus kejahatan finansial yang paling disorot di Indonesia karena dampaknya yang masif terhadap ribuan nasabah. Selama enam tahun, para korban telah berkoordinasi dengan berbagai lembaga terkait seperti LPSK, Kejaksaan, dan Kepolisian untuk memastikan bahwa kasus ini tidak hanya berhenti pada vonis hakim, melainkan berlanjut pada eksekusi pengembalian aset. Hingga saat ini, para korban masih menanti perkembangan lanjutan terkait upaya pemulangan buronan dan pelelangan aset tahap berikutnya.
