Halorakyat.id — Gibran Rakabuming Raka resmi melepaskan jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Keputusan tersebut disampaikan melalui surat pengunduran diri yang diserahkan langsung kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di kompleks parlemen pada Kamis (12/11/2026). Langkah pengunduran diri ini dilakukan atas permintaan sendiri oleh putra sulung Presiden ke-7 Joko Widodo tersebut.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Ketua MPR Ahmad Muzani secara resmi membacakan isi surat pengunduran diri tersebut di hadapan publik dan jajaran pimpinan dewan. Dalam dokumen tersebut, Gibran tidak menyertakan alasan spesifik atau terperinci terkait keputusannya untuk berhenti di tengah masa jabatan. Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra yang telah menelaah salinan surat tersebut mengonfirmasi bahwa alasan yang tertulis hanyalah terkait urusan pribadi.

“Hari ini, ada rasa yang sulit saya ungkapkan. Tidak semua perjuangan terlihat, dan tidak semua pengorbanan dapat diceritakan,” ungkap Raffi Ahmad, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Pasca-pengunduran diri tersebut, posisi Wakil Presiden Republik Indonesia kini dinyatakan kosong. Sesuai dengan mekanisme konstitusional yang berlaku, MPR akan segera menggelar rapat gabungan untuk menindaklanjuti kekosongan jabatan ini. Lembaga tersebut nantinya akan melayangkan surat resmi kepada Presiden terkait status posisi wakil presiden yang harus segera diisi kembali agar roda pemerintahan tetap berjalan optimal.

Presiden memiliki waktu maksimal 14 hari setelah menerima pemberitahuan dari MPR untuk mengajukan nama calon Wakil Presiden baru. Setelah nama tersebut diajukan, MPR memiliki batas waktu paling lambat 60 hari sejak tanggal pengunduran diri untuk menetapkan wakil presiden definitif yang baru. Proses ini menjadi krusial untuk menjaga stabilitas eksekutif di tengah dinamika politik yang sedang berlangsung.

Kabar mengenai mundurnya Gibran telah beredar luas dalam dua hari terakhir. Sebelum menyerahkan surat ke MPR, Gibran diketahui telah menemui Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma pada Rabu (11/11/2026) pagi untuk menyampaikan niatnya. Sejumlah tokoh politik, termasuk Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Budi Arie, membenarkan adanya peristiwa penyerahan surat pengunduran diri tersebut sebelum akhirnya dibacakan di gedung parlemen.

Pengunduran diri ini terjadi di tengah dinamika politik yang cukup intens di lingkungan DPR. Sebelumnya, dewan sempat menjadwalkan rapat paripurna untuk membahas usulan hak menyampaikan pendapat terkait isu pemakzulan Gibran. Usulan tersebut sempat mencuat ke permukaan sejak tahun 2025, termasuk adanya desakan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI pada Mei 2025 lalu. Namun, seluruh agenda tersebut otomatis dibatalkan setelah Gibran resmi mengajukan pengunduran dirinya.

Dukungan moral datang dari berbagai pihak, termasuk dari rekan sejawat di pemerintahan. Raffi Ahmad, yang merupakan Utusan Khusus Presiden, menyampaikan apresiasi mendalam atas dedikasi Gibran selama masa perjuangan Pilpres 2024. Ia menilai Gibran telah menunjukkan ketulusan luar biasa dalam mengabdi kepada negara selama menjabat sebagai Wakil Presiden ke-14 Indonesia.

Raffi menekankan bahwa hubungan personal yang terjalin antara dirinya dan Gibran melampaui sekadar urusan politik. Ia berharap agar perjalanan karier Gibran ke depan tetap berjalan dengan baik meskipun tidak lagi berada dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto. Ikatan persahabatan dan doa baik disebut akan terus menyertai Gibran dalam setiap langkah yang diambilnya setelah tidak lagi mengemban jabatan publik.

Masyarakat kini menantikan langkah selanjutnya dari Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan sosok yang akan mendampinginya sebagai Wakil Presiden. Transisi kepemimpinan ini diharapkan berjalan sesuai dengan koridor hukum dan konstitusi yang berlaku demi menjaga keberlangsungan stabilitas nasional. Pihak MPR berkomitmen untuk menuntaskan proses pemilihan wakil presiden baru tepat waktu sesuai dengan tenggat yang telah ditetapkan oleh undang-undang.