Halorakyat.id — Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) secara resmi mengambil langkah tegas dengan menertibkan dan menguasai kembali kawasan hutan yang selama ini dikuasai secara ilegal oleh jaringan korporasi yang terafiliasi dengan sosok bernama Arif Kurniawan (AK). Keputusan penertiban menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia ini diambil dalam rapat koordinasi unsur pimpinan Satgas PKH di Jakarta pada Rabu (4/11/2026) sore yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengarah Satgas PKH sekaligus Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin.
Langkah penguasaan kembali aset negara tersebut dilakukan setelah tim penelaah dan verifikasi awal Satgas PKH menemukan berbagai indikasi kuat mengenai adanya praktik penyimpangan serius dalam tata kelola kegiatan pertambangan, proses pengurusan perizinan, hingga pemanfaatan kawasan hutan tanpa hak yang sah. Pemerintah menegaskan tidak akan memberikan toleransi sedikit pun terhadap aktivitas tidak bertanggung jawab yang merugikan kekayaan alam serta merusak kelestarian ekologis nasional.
Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menyampaikan bahwa tindakan hukum ini tidak hanya menyoroti satu badan usaha, melainkan menyasar seluruh ekosistem bisnis dan jaringan korporasi yang berada di bawah kendali maupun penguasaan AK. Penindakan terintegrasi ini dirancang untuk menjangkau seluruh entitas bisnis terkait yang tersebar di berbagai daerah di wilayah Republik Indonesia.
“Pimpinan Satgas PKH memutuskan untuk mengambil langkah penertiban secara tegas, menyeluruh, dan terkoordinasi terhadap penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan oleh perusahaan-perusahaan yang dilakukan secara ilegal, yang terafiliasi, dan/atau berada dalam pengendalian saudara AK, termasuk seluruh jaringan perusahaan terkait di seluruh wilayah Republik Indonesia,” tegas Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, saat memberikan keterangan resmi di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan.
Dalam menjalankan tindakan penertiban ini, Satgas PKH bersandar pada dasar hukum yang kuat, yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025. Peraturan presiden tersebut memberikan mandat penuh dan kewenangan imperatif kepada satuan tugas untuk mengambil alih secara paksa kawasan hutan yang terbukti dikuasai secara melawan hukum, sekaligus melakukan tindakan penagihan denda administratif serta memulihkan aset-aset milik negara yang sempat beralih kepemilikan.
Barita menerangkan lebih jauh mengenai perincian kewenangan yang diatur dalam regulasi terbaru tersebut. Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Perpres Nomor 5 Tahun 2025, penanganan terhadap pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan ini mencakup mekanisme penghitungan denda administratif secara komprehensif, penetapan kriteria pemulihan aset negara, hingga eksekusi pengembalian fungsi kawasan sesuai dengan peruntukan undang-undang yang berlaku.
Selain fokus pada sanksi administratif dan pengembalian fisik aset kawasan hutan, penertiban yang dijalankan Satgas PKH juga membuka ruang lebar bagi penegakan hukum di jalur pidana. Merujuk pada ketentuan Pasal 7 Perpres Nomor 5 Tahun 2025, setiap temuan yang mengandung unsur tindak pidana akan langsung dilimpahkan kepada aparat penegak hukum yang tergabung di dalam keanggotaan Satgas PKH untuk diproses lebih lanjut sesuai hukum acara yang berlaku.
Pemerintah menaruh perhatian khusus pada modus operandi penguasaan kawasan secara tak sah yang kerap diselubungi oleh struktur kepemilikan usaha yang rumit. Satgas PKH menegaskan bahwa pola penyamaran menggunakan perusahaan cangkang maupun skema pengendalian usaha bertingkat tidak akan menghalangi proses penegakan hukum yang sedang berjalan secara profesional dan terukur.
“Satgas akan terus mengejar secara profesional, terukur, dan berdasarkan ketentuan hukum yang akuntabel untuk memastikan hak dan kewenangan negara tegak di atas kekayaan alam kita, di atas kawasan hutan kita, dan di atas kekayaan sumber daya alam kita sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Barita Simanjuntak.
Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, secara terpisah mengonfirmasi bahwa sektor pertambangan nikel menjadi salah satu komoditas utama yang masuk dalam radar penertiban terhadap jaringan bisnis AK. Meski demikian, pihak berwenang terus mendalami potensi keterlibatan penguasaan komoditas tambang lain di luar nikel karena terdapat beberapa badan usaha yang tercatat atas nama yang sama.
Anang menambahkan bahwa entitas bisnis yang berada di bawah bendera AK jumlahnya tidak sedikit dan memiliki sebaran lokasi di beberapa daerah Indonesia. Kejaksaan Agung bersama tim teknis Satgas PKH saat ini tengah mengintensifkan proses verifikasi dan validasi data guna memastikan akurasi luas total konsesi pertambangan serta pemetaan penuh atas seluruh korporasi yang terlibat dalam penguasaan secara ilegal.
Proses inventarisasi lapangan dan validasi dokumen perizinan hingga kini masih terus berlangsung secara maraton oleh tim gabungan. Langkah pengambilalihan kawasan hutan secara simultan ini diharapkan dapat menghentikan laju kerugian negara serta mengembalikan fungsi pengelolaan sumber daya alam nasional agar memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat.
