Halorakyat.id — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) secara resmi menyampaikan rasa empati yang mendalam kepada para santriwati, pengurus, serta keluarga besar Pondok Pesantren HQ di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, menyusul tindakan penggeledahan yang dilakukan oleh tim aparat kepolisian gabungan pada Selasa, 27 Oktober 2026 lalu.
Mabes Polri menegaskan bahwa langkah penegakan hukum yang berlangsung di lingkungan lembaga pendidikan keagamaan tersebut murni dilakukan dalam rangka penyidikan perkara tindak pidana. Kepolisian memastikan penindakan hukum tersebut sama sekali tidak ditujukan untuk memberikan stigma negatif kepada institusi pesantren.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyatakan bahwa pihak kepolisian sangat memahami keprihatinan serta ketakutan yang dialami oleh para santri dan para orang tua murid saat tindakan penggeledahan berlangsung di area pondok pesantren tersebut.
“Kami menyampaikan empati yang tulus kepada para santri, orang tua, dan seluruh keluarga yang merasa terdampak. Polri menghormati pesantren sebagai lembaga yang membina akhlak dan keilmuan umat. Penegakan hukum tersebut tentu bukan untuk memberikan stigma,” ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir.
Isir menjelaskan bahwa penggeledahan di lokasi pondok pesantren yang terletak di Dukuh Laban Wetan, Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo itu merupakan bagian integral dari proses penyidikan kasus perusakan, pembakaran, serta pengancaman yang terjadi di Warung Mi dan Babi Tepi Sawah, Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo pada 12 September 2026.
Dalam penanganan kasus perusakan tempat usaha tersebut, penyidik kepolisian telah mengamankan seorang tersangka berinisial S. Saat ini, tim penyidik di lapangan masih terus melakukan pencarian dan perburuan terhadap satu terduga pelaku lainnya berinisial I yang disinyalir memiliki keterkaitan langsung dengan rangkaian aksi pidana tersebut.
Berdasarkan informasi kronologi dari pihak pondok pesantren yang disampaikan oleh Sekretaris Ponpes HQ, Diyana Indah Sari, penggerebekan oleh aparat kepolisian dimulai pada Selasa dini hari sekitar pukul 03.20 WIB atas dugaan keterlibatan oknum pesantren dalam peristiwa pembakaran di Desa Parangjoro.
Sekitar pukul 03.51 WIB, sebanyak 12 santriwati dan 4 orang ustazah dibawa oleh aparat kepolisian menuju Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Mojolaban. Langkah tersebut diambil petugas untuk melakukan proses interogasi awal dan pengumpulan keterangan dari para saksi di lokasi.
Selanjutnya, sekitar pukul 10.00 WIB di hari yang sama, para santriwati beserta ustazah tersebut dipindahkan ke Kantor Kepolisian Resor (Polres) Sukoharjo guna menjalani pemeriksaan lanjutan oleh tim penyidik Satuan Reserse Kriminal.
Setelah menjalani pemeriksaan intensif sebagai saksi, seluruh santriwati dan ustazah akhirnya dipulangkan dan dikembalikan kepada pihak keluarga atau wali masing-masing pada hari yang sama. Kepolisian memastikan tidak menemukan bukti keterlibatan mereka dalam kasus pembakaran warung tersebut.
Mabes Polri menekankan bahwa berbagai bentuk keluhan dan aspirasi masyarakat mengenai tata cara serta prosedur pelaksanaan penggeledahan di lapangan akan didalami secara objektif, profesional, dan transparan sesuai aturan yang berlaku.
Penanganan terhadap keluhan masyarakat tersebut ditindaklanjuti secara internal melalui mekanisme pengawasan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri untuk memastikan seluruh tindakan personel sesuai dengan standar operasional prosedur.
Selain pengawasan internal Polri, proses penanganan kasus penggeledahan ini juga mendapatkan perhatian khusus dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk memastikan akuntabilitas serta keterbukaan informasi kepada publik.
“Kami mendengar kritik dan keluhan yang disampaikan masyarakat, dan kami memandangnya sebagai bahan perbaikan dan evaluasi. Pendalaman tersebut diperlukan untuk memastikan setiap tahapan tindakan kepolisian dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Irjen Pol Johnny Eddizon Isir.
Dalam pelaksanaan kegiatan di lokasi yang dihuni santri perempuan, Polda Jawa Tengah mengonfirmasi telah melibatkan personel Polisi Wanita (Polwan) serta berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sukoharjo.
Untuk mengantisipasi dampak trauma psikologis pada santri yang terdampak, Polda Jawa Tengah juga memfasilitasi layanan pendampingan psikologis dengan menggandeng asosiasi profesi psikologi setempat.
Mengenai penyitaan barang-barang di lokasi penggeledahan, Polri memastikan telah memilah barang yang berkaitan dengan perkara pidana dan barang yang tidak memiliki hubungan dengan penyidikan.
Pada 31 Oktober 2026, sejumlah barang milik pesantren yang tidak berkaitan dengan pembuktian perkara telah diserahkan kembali kepada pihak kuasa hukum pondok pesantren. Barang lainnya diproses sesuai dengan hasil pemeriksaan inventarisasi hukum.
Pada tanggal yang sama, jajaran Polda Jawa Tengah juga menggelar forum dialog dan silaturahmi bersama para tokoh agama serta pengurus Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki untuk mendengarkan masukan serta menjaga situasi kondusif di wilayah Sukoharjo.
Petinggi Polri tersebut memungkas bahwa penegakan hukum yang profesional harus selalu berjalan beriringan dengan keterbukaan terhadap evaluasi, serta menempatkan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
