Halorakyat.id — Jaksa penuntut umum menuntut sepuluh terdakwa korporasi yang terlibat dalam kasus korupsi pengelolaan dana investasi PT ASABRI untuk membayar pidana denda serta perampasan aset dengan nilai yang fantastis. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (4/11/2026), para terdakwa dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam skandal investasi yang merugikan keuangan negara triliunan rupiah tersebut.
Para terdakwa korporasi tersebut dituntut membayar denda pokok dengan total mencapai Rp 42 miliar, sementara nilai aset yang diminta untuk dirampas oleh negara diperkirakan mencapai Rp 392 miliar. Jaksa dalam amar tuntutannya meyakini bahwa sepuluh manajer investasi tersebut telah melanggar sejumlah pasal berlapis, termasuk Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 618 dan Pasal 607 ayat (1) huruf a ayat (2) KUHP, yang dikaitkan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
“Menuntut supaya Majelis Hakim menyatakan para terdakwa korporasi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan korupsi sebagaimana diatur dalam dakwaan primer dan tindak pidana pencucian uang dalam kedua primer,” ujar jaksa saat membacakan tuntutan di hadapan majelis hakim.
Dalam pertimbangannya, jaksa memaparkan sejumlah hal yang memberatkan bagi para terdakwa korporasi. Perbuatan mereka dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Selain itu, tindakan para terdakwa telah mengakibatkan kerugian besar bagi keuangan negara melalui penerimaan biaya pengelolaan atau management fee yang dianggap tidak sah dari hasil investasi produk reksa dana milik PT ASABRI.
Lebih lanjut, jaksa menekankan bahwa skandal ini memiliki dampak sistemik terhadap stabilitas ekonomi makro di sektor keuangan. Perbuatan sepuluh korporasi tersebut dianggap telah menggerus kepercayaan investor dan masyarakat luas terhadap kesehatan keuangan serta kredibilitas pasar modal dalam negeri. Hal ini menjadi catatan serius bagi penegak hukum dalam memberikan efek jera terhadap kejahatan korporasi yang menyasar dana kelolaan publik.
Meskipun demikian, jaksa juga menyampaikan sejumlah pertimbangan yang meringankan tuntutan. Beberapa terdakwa korporasi dinilai memiliki iktikad baik dengan berupaya melakukan pelunasan atau penitipan uang pengganti kerugian negara. Selain itu, para perwakilan korporasi tersebut dianggap kooperatif selama menjalani proses persidangan dan tercatat belum pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya dalam kasus hukum lainnya.
Secara terperinci, tuntutan pertama dijatuhkan kepada PT OSO Manajemen Investasi dengan pidana denda pokok sebesar Rp 4 miliar atau subsider 370 hari kurungan. Jaksa juga menuntut perampasan aset senilai management fee yang telah diterima perusahaan sebesar Rp 9,83 miliar. Jika denda dan biaya tersebut tidak dipenuhi, perusahaan terancam sanksi tambahan berupa pembekuan seluruh kegiatan korporasi selama dua tahun.
Selanjutnya, PT Victoria Manajemen Investasi menghadapi tuntutan denda pokok Rp 4 miliar subsider 370 hari kurungan. Nilai aset yang dituntut untuk dirampas dari perusahaan ini jauh lebih besar, yakni mencapai Rp 63,07 miliar. Serupa dengan tuntutan lainnya, jaksa juga menyertakan ancaman pembekuan kegiatan usaha selama dua tahun sebagai bentuk sanksi pengganti apabila kewajiban finansial tersebut tidak ditunaikan.
Terdakwa ketiga, PT Millennium Capital Management, dituntut membayar denda pokok Rp 4 miliar dengan ketentuan subsider 370 hari kurungan. Nilai perampasan aset yang diajukan jaksa mencapai Rp 49,47 miliar, yang berasal dari akumulasi management fee yang diperoleh secara melawan hukum. Penegak hukum menegaskan bahwa setiap sen yang berasal dari kerugian negara harus dikembalikan melalui mekanisme perampasan aset ini.
Tuntutan berikutnya ditujukan kepada PT Recapital Asset Management dengan nilai denda pokok Rp 4 miliar subsider 370 hari kurungan. Jaksa menuntut agar aset senilai Rp 16,65 miliar dirampas untuk negara. Sementara itu, PT Pool Advista Aset Manajemen mendapatkan tuntutan yang lebih berat, yakni denda pokok Rp 5 miliar dengan subsider 410 hari kurungan, serta perampasan aset senilai Rp 8,08 miliar dari total management fee yang mereka kantongi.
PT Asia Raya Kapital juga tidak luput dari tuntutan berat dengan denda pokok Rp 4 miliar subsider 370 hari kurungan. Nilai aset yang dituntut untuk dirampas dari perusahaan ini mencapai Rp 63,07 miliar. Jaksa menilai angka tersebut setara dengan keuntungan tidak sah yang diperoleh korporasi selama mengelola dana investasi milik PT ASABRI yang berujung pada kerugian negara.
PT Maybank Asset Management menjadi korporasi dengan nilai perampasan aset tertinggi dalam daftar tuntutan kali ini. Selain denda pokok Rp 5 miliar subsider 410 hari kurungan, jaksa menuntut perampasan aset senilai Rp 93,40 miliar. Namun, jaksa memberikan catatan untuk memperhitungkan uang yang telah disita sebelumnya senilai Rp 12,20 miliar sebagai pengurang dari total kewajiban perampasan aset tersebut.
Tiga korporasi terakhir, yakni PT Corfina Capital, PT Aurora Asset Management, dan PT Insight Investments Management, masing-masing dituntut denda pokok sebesar Rp 4 miliar dengan subsider 370 hari kurungan. Untuk Corfina Capital, aset yang dirampas ditargetkan sebesar Rp 14,70 miliar, sedangkan Aurora Asset Management sebesar Rp 11,62 miliar. Khusus untuk PT Insight Investments Management, nilai aset yang dirampas adalah Rp 62,50 miliar, dengan memperhitungkan uang yang sudah dititipkan sebelumnya sebesar Rp 7,44 miliar.
Secara keseluruhan, sepuluh korporasi ini didakwa telah melakukan praktik korupsi yang merugikan keuangan negara hingga mencapai angka Rp 7,87 triliun. Kerugian tersebut timbul dari dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT ASABRI pada sejumlah perusahaan dalam rentang waktu antara tahun 2012 hingga 2019. Proses hukum ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam penegakan hukum terhadap korporasi yang menyalahgunakan wewenang dalam pengelolaan dana publik.
Kasus ASABRI sendiri telah menarik perhatian luas karena melibatkan nilai kerugian negara yang sangat besar serta melibatkan berbagai pihak, mulai dari jajaran direksi perusahaan hingga manajer investasi swasta. Persidangan akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan pembelaan atau pleidoi dari masing-masing terdakwa korporasi sebelum majelis hakim menjatuhkan vonis akhir dalam perkara ini.
