Halorakyat.id — Kejaksaan Agung Republik Indonesia secara resmi menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya sebagai tersangka korporasi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara untuk rentang periode tahun 2013 hingga 2025. Penetapan status hukum terhadap entitas bisnis pertambangan tersebut diumumkan langsung oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI Anang Supriatna di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, pada Selasa (10/11/2026).
Langkah penetapan tersangka korporasi ini dilakukan setelah tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus menemukan bukti permulaan yang memadai terkait keterlibatan PT Bumi Sentosa Jaya dalam praktik eksploitasi nikel tanpa izin. Perusahaan pertambangan ini terbukti tetap melakukan aktivitas penambangan nikel secara masif di wilayah Sulawesi Tenggara meskipun masa berlaku izin pengoperasian pertambangannya telah resmi berakhir sejak tahun 2014 silam.
Anang Supriatna menjelaskan bahwa meskipun izin operasionalnya telah kedaluwarsa lebih dari satu dekade lalu, PT Bumi Sentosa Jaya terus menjalankan kegiatan pengerukan dan pengolahan hasil tambang nikel hingga tahun 2025. Aktivitas pertambangan ilegal yang berlangsung secara terus-menerus ini diduga kuat telah merugikan keuangan negara dalam jumlah yang sangat besar serta merusak tata kelola industri pertambangan nasional di kawasan tersebut.
Dalam hasil penelusuran tim penyidik, PT Bumi Sentosa Jaya diketahui dikelola oleh seseorang berinisial AK yang teridentifikasi sebagai Arif Kurniawan. Penyidik menegaskan bahwa Arif Kurniawan bertindak sebagai pemilik manfaat atau beneficial owner yang mengendalikan operasional perusahaan sekaligus menjadi salah satu pihak utama yang memperoleh keuntungan finansial dari aktivitas tambang nikel tanpa izin tersebut.
Selain menetapkan tersangka korporasi, Kejaksaan Agung juga mendalami dugaan aliran dana suap dari sejumlah perusahaan pertambangan nikel ilegal kepada oknum penyelenggara negara. Praktik suap ini diduga kuat dilakukan secara sistematis untuk mengamankan operasional pertambangan tanpa izin agar tetap dapat berjalan tanpa kendala penegakan hukum dari aparat berwenang.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Saiful Bahri Siregar menyampaikan bahwa pemberian suap tersebut bertujuan memuluskan berbagai tahapan operasional pertambangan. Pihak perusahaan diduga memberikan sejumlah uang kepada oknum pejabat demi mempermudah proses pengurusan administrasi, kelancaran proses produksi, hingga tata niaga penjualan nikel ke pasar.
“Dalam proses-proses pengelolaan pertambangan, perusahaan-perusahaan ini telah melakukan pemberian sesuatu untuk mempermudah segala proses administrasi berupa suap kepada penyelenggara negara,” tegas Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Saiful Bahri Siregar.
Saiful menerangkan lebih lanjut bahwa aliran dana haram tersebut ditengarai mengalir kepada penyelenggara negara yang memiliki wewenang langsung dalam penerbitan izin pertambangan serta pengawasan distribusi hasil nikel. Penyidik kini fokus melacak rantai pemberian suap guna mengidentifikasi secara detail siapa saja oknum pejabat yang turut menerima aliran dana dari aktivitas pertambangan ilegal tersebut.
Penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara ini menjadi bagian dari upaya komprehensif Kejaksaan Agung dalam membenahi sektor pertambangan nasional. Penindakan tegas terhadap korporasi nakal seperti PT Bumi Sentosa Jaya diharapkan memberikan efek jera sekaligus menegakkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan sumber daya alam Indonesia demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Saat ini Kejaksaan Agung masih terus melengkapi berkas perkara, memeriksa deretan saksi dari unsur pemerintahan maupun swasta, serta menghitung total kerugian keuangan dan perekonomian negara. Pihak kejaksaan menegaskan proses hukum akan terus berkembang dan tidak menutup kemungkinan adanya penetapan tersangka baru seiring bertambahnya alat bukti yang ditemukan penyidik di lapangan.
