Halorakyat.id — JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa estimasi luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di seluruh Indonesia yang hingga kini belum berhasil dipadamkan tersisa sekitar 1.430 hektare. Berdasarkan pemantauan intensif yang dilakukan oleh tim BNPB hingga Sabtu (7/11/2026) pukul 17.00 WIB, secara nasional masih terdeteksi sebanyak 2.733 titik panas (hotspot) serta 928 titik api (firespot) yang menjadi indikasi kuat adanya kebakaran aktif di lapangan.
Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menyampaikan bahwa angka tersebut secara umum menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan data pemantauan beberapa hari sebelumnya. Penurunan ini mencerminkan kerja keras tim satgas darat maupun udara yang terus mengupayakan pemadaman dan pemantauan secara masif di berbagai wilayah terdampak.
Pada pemantauan tanggal 5 November 2026, statistik mencatat angka yang jauh lebih tinggi, yakni sebanyak 4.737 titik hotspot, 1.962 titik firespot, serta luasan lahan terbakar yang belum padam mencapai 5.191 hektare. Pengurangan jumlah titik api dan luas area terbakar ini menjadi sinyal positif, walaupun penanganan intensif di lapangan tetap harus diperketat agar api tidak kembali meluas.
“Untuk wilayah yang masih membutuhkan perhatian, Papua Selatan mencatat jumlah hotspot tertinggi, yaitu 396 titik, dengan estimasi luas 362 hektare masih belum padam,” ujar Berton SP Panjaitan.
Selain kawasan Papua Selatan, BNPB juga menyoroti kondisi di Provinsi Kalimantan Tengah yang mencatatkan luasan lahan terbakar belum padam mencapai 382 hektare. Di wilayah Kalimantan Tengah ini, pemantauan satelit mendeteksi setidaknya 364 titik hotspot dan 241 titik firespot yang hingga kini masih membutuhkan upaya penanggulangan pemadaman dari para petugas gabungan di lapangan.
Tidak hanya fokus pada Papua Selatan dan Kalimantan Tengah, perhatian serius dan pemantauan ketat dari pemerintah pusat juga diarahkan ke beberapa wilayah lain yang masih rentan mengalami karhutla. Provinsi Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, serta Sulawesi Tengah turut masuk dalam daftar kawasan prioritas yang terus dipantau secara seksama oleh tim penanggulangan bencana.
Di samping mengawal penanganan sisa karhutla, BNPB saat ini juga tengah melakukan serangkaian persiapan strategis untuk menghadapi pergeseran atau transisi ancaman bencana alam. Menjelang masuknya musim hujan pada akhir tahun, potensi risiko bencana mulai bergeser dari ancaman kebakaran lahan menuju risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor.
“Antisipasi musim hujan: mulai mengantisipasi potensi banjir dan longsor, terutama di wilayah yang sebelumnya mengalami kebakaran dan memiliki kerentanan hidrologis,” tutur Berton.
Langkah antisipasi dini ini dipandang sangat vital mengingat kawasan yang baru saja mengalami kebakaran biasanya kehilangan vegetasi penutup tanah secara signifikan. Kondisi struktur tanah yang terdegradasi akibat paparan api berpotensi mengurangi daya serap air hujan secara drastis, sehingga meningkatkan risiko terjadinya limpasan air permukaan yang berujung pada bencana banjir bandang maupun pergerakan tanah di kawasan dengan kemiringan curam.
BNPB mengimbau kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, pemangku kepentingan terkait, serta masyarakat luas untuk tetap meningkatkan kewaspadaan ganda selama masa transisi musim ini. Selain mempertahankan personel pemadam di titik-titik rawan karhutla yang tersisa, kesiapsiagaan sarana prasarana evakuasi dan sistem peringatan dini banjir juga perlu disiagakan guna meminimalkan dampak kerugian materiil maupun korban jiwa.
