Halorakyat.id — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Kikin Abdul Hakim, yang akrab disapa Gus Kikin, mengimbau seluruh lapisan masyarakat, khususnya di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, untuk tetap tenang dan tidak terpancing provokasi. Imbauan tersebut disampaikan menyusul perkembangan penanganan kasus hukum terkait insiden perusakan warung makan Mi Babi Tepi Sawah serta langkah penggeledahan di sejumlah lokasi yang dikaitkan dengan Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an.
Dalam keterangan tertulis yang dirilis pada Minggu (1/11/2026), Gus Kikin menegaskan pentingnya menahan diri serta menyaring setiap informasi yang beredar agar tidak menimbulkan spekulasi liar di tengah publik. Pihaknya mengingatkan agar persoalan hukum yang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum tidak berkembang menjadi gesekan atau ketegangan sosial yang berpotensi memecah belah kerukunan warga.
“Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap tenang, menahan diri, dan tidak mudah terpancing oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Jangan sampai persoalan hukum ini berkembang menjadi ketegangan di tengah masyarakat,” ujar Ketua Umum PBNU KH Kikin Abdul Hakim.
Gus Kikin menekankan bahwa seluruh elemen masyarakat wajib menghormati proses hukum yang saat ini sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Segala bentuk permasalahan yang muncul di tengah kehidupan bermasyarakat harus diselesaikan secara tertib melalui mekanisme hukum yang sah, serta menjauhi tindakan main hakim sendiri maupun perbuatan kekerasan yang melanggar aturan.
Menurutnya, jalan musyawarah dan penegakan hukum merupakan satu-satunya sarana terbaik untuk menyelesaikan perbedaan atau ketidaksepahaman. Sikap saling menghormati dan menjaga persaudaraan harus senantiasa diutamakan agar kondusivitas wilayah Kabupaten Sukoharjo tetap terpelihara dengan baik tanpa memicu konflik sosial yang lebih luas.
Selain kepada masyarakat umum, imbauan mendalam juga ditunjukkan kepada jajaran kepolisian yang menangani perkara tersebut. Gus Kikin meminta aparat penegak hukum bertindak secara profesional, akuntabel, adil, dan transparan dalam mengungkap serta menuntaskan dugaan tindak pidana yang terjadi di lapangan.
Dalam proses penegakan hukum, terutamanya saat melakukan penggeledahan di lokasi-lokasi tertentu, kepolisian diminta untuk tetap memperhatikan hak-hak dasar warga negara. Perlindungan khusus perlu diberikan kepada kelompok rentan, seperti perempuan dan anak-anak yang berada di sekitar lokasi tindakan penegakan hukum tersebut.
“Kalau ada yang melanggar hukum, proses sesuai hukum. Kalau ada tindakan aparat yang dipersoalkan, periksa secara terbuka sesuai prosedur. Semua harus mendapatkan perlakuan yang adil. Jangan sampai ada pihak yang tidak bersalah ikut dirugikan,” tegas Gus Kikin.
Guna mengantisipasi potensi eskalasi di tingkat tapak, Gus Kikin secara khusus menginstruksikan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Sukoharjo untuk segera bergerak cepat. PCNU diminta mengumpulkan dan mengundang para tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak terkait dalam sebuah forum komunikasi bersama.
Pertemuan lintas tokoh tersebut diharapkan dapat menjadi ruang dialog yang konstruktif untuk meredakan ketegangan, meluruskan disinformasi, serta mencegah timbulnya kesalahpahaman di tengah warga. Komunikasi yang terbuka dan intensif dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga suasana kemasyarakatan agar tetap sejuk, damai, dan harmonis.
Gus Kikin menguraikan bahwa para pemimpin dan tokoh agama memikul tanggung jawab moral yang sangat besar untuk mendinginkan suasana di kala timbul gejolak. Agama harus difungsikan sebagai sumber kedamaian dan penyejuk jiwa, bukan justru dijadikan alat untuk memperkeruh situasi atau membesar-besarkan masalah yang ada.
Rangkaian peristiwa hukum di Sukoharjo ini berawal dari aksi perusakan dan pembakaran Warung Mi Babi Tepi Sawah yang berlokasi di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Peristiwa perusakan tempat usaha tersebut terjadi pada Sabtu (12/09/2026) lalu setelah warung yang menjual kuliner nonhalal itu sempat mendapat penolakan dari sebagian warga sekitar, meskipun secara legalitas usaha telah mengantongi izin resmi.
Menindaklanjuti insiden perusakan tempat usaha tersebut, pihak kepolisian segera melakukan serangkaian penyidikan mendalam. Hasil dari investigasi lapangan mengarahkan kepolisian pada penangkapan seorang tersangka yang diduga terlibat dalam aksi perusakan pada Senin (19/10/2026).
Pengembangan kasus kemudian berlanjut pada Selasa (27/10/2026), di mana aparat kepolisian melancarkan tindakan penggeledahan di beberapa titik lokasi yang tersebar di wilayah Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar. Penggeledahan ini ditengarai berhubungan erat dengan upaya pencarian seorang buronan yang terindikasi berkaitan dengan perkara tersebut.
Menyikapi penanganan perkara yang masih berjalan, Gus Kikin mengingatkan warga agar tidak menyebarkan berita atau konten yang belum terverifikasi kebenarannya. Masyarakat juga diharapkan tidak memberikan stigma negatif kepada kelompok, lembaga, maupun institusi tertentu hanya berdasarkan asumsi atau informasi sepotong.
PBNU mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk sepenuhnya mempercayakan penanganan proses hukum kepada aparat penegak hukum yang berwenang. Sikap saling menghargai dan mengedepankan musyawarah dinilai menjadi fondasi paling penting untuk mempertahankan rasa aman, keharmonisan, serta kedamaian di Kabupaten Sukoharjo dalam jangka panjang.
