Halorakyat.id — JAKARTA — Kejaksaan Agung mendeteksi keberadaan Arif Kurniawan, sosok yang diduga menjadi pengendali utama sekaligus penerima manfaat dari sejumlah perusahaan pertambangan nikel ilegal di Sulawesi Tenggara, saat ini berada di luar negeri. Tim penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus bekerja sama dengan instansi terkait untuk melacak perlintasan dan posisi pasti yang bersangkutan setelah diketahui tidak berada di Indonesia.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri Siregar, mengonfirmasi bahwa berdasarkan penelusuran data perlintasan serta pengkajian tim penyidik, Arif Kurniawan terindikasi telah meninggalkan wilayah hukum Indonesia. Meski keberadaannya di luar negeri sudah teridentifikasi, Kejaksaan Agung masih terus berkoordinasi dengan otoritas terkait guna memastikan lokasi keberadaannya.
“Posisi AK pada saat ini, sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya di Indonesia. Tetapi berdasarkan tim penyidik melakukan pengkajian, bekerja sama dengan instansi yang lain, dari perlintasan saat ini ditemukan yang bersangkutan berada di luar negeri,” ujar Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Saiful Bahri Siregar di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan.
Dalam penanganan perkara ini, status hukum Arif Kurniawan hingga saat ini masih tercatat sebagai saksi. Penyidik menegaskan bahwa penetapan peran yang bersangkutan sebagai pengendali kegiatan usaha serta penerima manfaat didasarkan pada hasil pemeriksaan komprehensif terhadap puluhan saksi yang telah dimintai keterangan dalam proses penyidikan.
Saiful Bahri Siregar menjelaskan bahwa kesimpulan mengenai keterlibatan Arif Kurniawan diperoleh dari pengumpulan bukti dan keterangan dari 38 orang saksi. Dari pemeriksaan intensif tersebut, terungkap fakta kuat bahwa yang bersangkutan memegang peranan sentral sebagai pengambil keputusan serta penerima manfaat ekonomi utama dari seluruh aktivitas penambangan nikel yang disinyalir melanggar hukum.
“Yang bersangkutan pada saat proses penyidikan ini belum ditemukan di Indonesia. Sehingga pada saat ini fakta yang kami jelaskan bahwa dia sebagai pengendali adalah dari keterangan-keterangan yang telah kami periksa sebanyak 38 orang saksi. Bahwa ada kaitan dan memang pengendali dari kegiatan ini adalah Saudara AK,” tutur Saiful Bahri Siregar.
Dugaan tindak pidana korupsi dan pelanggaran hukum pada sektor pertambangan nikel ini diperkirakan berlangsung dalam rentang waktu yang cukup panjang, yakni sejak kurun 2013 hingga 2025. Dalam kurun waktu tersebut, Arif Kurniawan disinyalir mengendalikan secara langsung maupun tidak langsung sekurang-kurangnya enam korporasi pertambangan nikel yang beroperasi di wilayah Sulawesi Tenggara, yaitu PT BSJ, PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, serta PT HJ.
Dalam proses penyidikan mendalam, tim penyidik Kejaksaan Agung menemukan indikasi kuat adanya manipulasi perizinan usaha pertambangan secara sistematis. Salah satu modus utama yang terungkap adalah pengoperasian kembali areal tambang padahal masa berlaku Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan tersebut secara resmi telah berakhir sejak kurun 2015 silam.
Pengondisian operasional tambang ilegal tersebut dilakukan melalui rekayasa penetapan status penghentian sementara atau suspend hingga sebanyak tiga kali berturut-turut. Menurut penyidik, penetapan status suspend secara berulang tersebut berbenturan langsung dengan regulasi yang berlaku, sebab IUP yang telah habis masa berlakunya seharusnya secara otomatis dihentikan operasionalnya dan dikembalikan penguasaannya kepada negara.
Selain rekayasa status perizinan, korporasi-korporasi yang berada di bawah naungan kendali Arif Kurniawan tersebut diduga kuat melakukan tindak pidana suap kepada pejabat penyelenggara negara. Pemberian gratifikasi dan suap tersebut dimaksudkan untuk mempermudah, memuluskan, serta meloloskan seluruh berkas administrasi dan perizinan operasional tambang nikel di kawasan tersebut.
Hingga saat ini, Kejaksaan Agung telah memeriksa setidaknya 38 saksi dari berbagai unsur, baik kalangan swasta maupun pihak-pihak terkait lainnya. Meskipun bukti dan pola pelanggaran perizinan serta dugaan aliran dana suap telah dipetakan secara mendetail, penyidik Kejagung hingga kini belum menetapkan satu pun pihak sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tambang nikel di Sulawesi Tenggara tersebut.
