Halorakyat.id — Mantan Junior Jaksa Agung Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah membantah keras tuduhan melakukan pemerasan terhadap pengusaha Tan Kian serta dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dituduhkan kepadanya. Bantahan tersebut disampaikan langsung oleh Febrie saat menanggapi kesaksian Ferry Yanto Hongkiriwang alias Ferry Boboho dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Senin (2/11/2026).
Dalam persidangan tersebut, Febrie menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memerintahkan saksi untuk menyampaikan istilah ‘dinginkan’ ataupun mengancam bahwa Tan Kian akan ditetapkan sebagai tersangka. Febrie menyatakan bahwa rangkaian pemeriksaan yang dijalaninya sejak awal terasa janggal dan mengindikasikan adanya upaya kriminalisasi terhadap posisi dan jabatannya selama menangani kasus-kasus besar di Kejaksaan Agung.
Febrie mengungkapkan bahwa sejumlah saksi diduga telah memanfaatkan penanganan perkara di Gedung Bundar Kejaksaan Agung untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Ia menyebutkan nama-nama serta entitas bisnis yang terseret dalam pusaran pemeriksaan, seperti PT Perwira, Hilmon, Jemy, hingga persentase saham di CBS, sebelum akhirnya secara khusus memberikan tanggapan atas tuduhan pemerasan yang melibatkan nama pengusaha Tan Kian.
“Ya, mungkin ada rentetan juga dari awal saya diperiksa, yaitu yang pertama mengenai blackout, Majelis Hakim, kemudian CBS, kemudian juga prime solution, dan waktu itu saya merasa sama sekali tidak ada kaitan diperiksa. Dan baru jelas ternyata banyak sekali saksi ini memanfaatkan orang-orang yang diperiksa di gedung bundar,” ujar Febrie Adriansyah saat memberikan tanggapan di hadapan Majelis Hakim.
Dalam pembelaannya, Febrie membeberkan rekam jejak kepemimpinannya saat menjabat sebagai Direktur Penyidikan (Dirdik) hingga Jampidsus. Ia menegaskan bahwa di bawah kepemimpinannya, Kejaksaan Agung berhasil membongkar berbagai skandal korupsi bernilai fantastis, seperti kasus tata niaga komoditas timah dengan kerugian negara mencapai Rp 300 triliun, korupsi PT Asuransi Jiwasraya sebesar Rp 16,5 triliun, hingga kasus ekspor minyak goreng atau CPO sebesar Rp 12,3 triliun.
Menurut Febrie, modal utama dalam memimpin jajaran penyidik saat membongkar perkara-perkara kakap tersebut adalah komitmen kuat untuk menjaga integritas dan menghindari segala bentuk perbuatan tercela. Oleh sebab itu, tuduhan bahwa dirinya melakukan pemerasan atau negosiasi uang perkara dianggap sangat bertolak belakang dengan integritas yang dijaganya selama puluhan tahun berkarier di lembaga korps adhyaksa.
Febrie membantah secara eksplisit bahwa dirinya pernah membicarakan nominal uang puluhan miliar rupiah kepada Ferry Boboho. Ia menegaskan tidak pernah menawarkan angka Rp 30 miliar atau Rp 50 miliar untuk mengamankan perkara hukum pihak manapun. Menurutnya, jika ia berniat melakukan tindakan tidak terpuji, fokus tindakan tersebut tentu menyasar aset-aset besar yang disita, bukan melalui pembicaraan yang dituduhkan saksi.
“Saya tidak pernah bicara dengan saksi terkait Tan Kian. Apalagi, Majelis, sampai tawar-tawaran Rp 30, Rp 50 miliar keluar dari mulut saya, Yang Mulia. Kalaulah mau dan mungkin, mungkin objeknya adalah barang ratusan apartemen South Hills yang saya sita, atau juga termasuk tanah yang disita milik Tan Kian,” tegas Febrie Adriansyah.
Lebih lanjut, Febrie menyoroti latar tempat pembicaraan yang dituduhkan saksi, yakni di sebuah rumah duka. Ia menilai narasi tersebut sangat tidak masuk akal dan jauh dari etika serta kebiasaan kerjanya. Febrie memastikan tidak mungkin membicarakan penanganan kasus secara empat mata dalam suasana kedukaan, bahkan mengaku tidak mengetahui apakah saksi benar-benar hadir saat peristiwa kedukaan itu terjadi.
Terkait keterlibatan pengacara bernama Albertus Eko yang disebut-sebut mendampingi Jemy Sutjiawan dalam perkara korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G Bakti Kominfo, Febrie mengaku sama sekali tidak mengenal sosok advokat tersebut. Ia merasa heran dengan konstruksi narasi yang disampaikan saksi di dalam persidangan mengenai penyerahan berkas atau urusan perkara kepada pengacara tersebut.
Febrie menyoroti kenyataan bahwa Jemy Sutjiawan telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 tahun yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah). Febrie menegaskan niatnya untuk melaporkan saksi Ferry Yanto Hongkiriwang ke pihak kepolisian karena dinilai telah memberikan keterangan palsu serta mempermainkan posisi seseorang yang telah menjalani masa hukuman pidana.
Mengenai diksi ‘dinginkan’ yang muncul dalam BAP dan keterangan saksi, Febrie mengklaim bahwa kata tersebut sangat asing baginya. Ia menegaskan bahwa sepanjang 30 tahun mengabdi sebagai jaksa, dirinya tidak pernah menggunakan kosakata tersebut dalam berkomunikasi terkait urusan kedinasan maupun penanganan suatu perkara korupsi.
Febrie juga menyangkal telah menginstruksikan saksi untuk mengancam Tan Kian agar kooperatif dengan dalih akan dijadikan tersangka. Ia menekankan bahwa dalam tiga dekade kariernya di Kejaksaan Agung, tidak ada satu pun laporan atau aduan dari masyarakat maupun pihak berperkara yang menuduhnya melakukan tindakan pemerasan.
Dalam kesempatan yang sama, Febrie menerangkan pola komunikasinya dengan rekan-rekan dekat saat menangani kasus-kasus besar, seperti perkara yang melibatkan Harvey Moeis. Ia selalu memberikan batasan tegas dengan kalimat ‘Jangan urus perkara’ kepada siapapun yang mencoba masuk atau menanyakan proses hukum yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung.
Sikap pembantahan juga disampaikan oleh terdakwa lainnya dalam berkas perkara TPPU ini, yakni Nurman Herin. Nurman secara tegas membantah keterangan saksi Ferry Boboho yang menyebut dirinya telah menerima sebuah tas ransel berisi uang tunai sebesar Rp 50 miliar dari saksi tersebut.
Nurman turut mengklarifikasi bukti berupa jaket yang dipermasalahkan dalam fakta persidangan. Ia menjelaskan kepada majelis hakim bahwa jaket yang ia kenakan baru dibeli pada bulan Mei 2026, sehingga narasi penyerahan uang sebagaimana dijelaskan oleh saksi Ferry dianggap tidak sesuai dengan fakta waktu dan kejadian yang sebenarnya.
Meskipun Febrie Adriansyah dan Nurman Herin menyampaikan bantahan secara rinci atas seluruh tuduhan, saksi Ferry Yanto Hongkiriwang yang diuji keterangannya oleh ketua majelis hakim menegaskan bahwa dirinya tetap berada pada keterangan awal sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
Perkara hukum ini bermula dari dakwaan jaksa penuntut umum yang menuduh Febrie Adriansyah melakukan pemerasan terhadap pengusaha Tan Kian dengan total nilai mencapai Rp 55 miliar melalui perantara Ferry Yanto Hongkiriwang. Selain tindak pidana pemerasan, Febrie bersama terdakwa lainnya didakwa melakukan TPPU dengan nilai keseluruhan mencapai Rp 346.743.821.282 (Rp 346 miliar) serta mata uang asing sebesar USD 440.990.
Dalam surat dakwaan, jaksa menguraikan bahwa hasil tindak pidana tersebut disamarkan melalui pembelian berbagai aset properti dan barang berharga. Jaksa juga membeberkan bukti penggeledahan tiga buah brankas, di mana salah satunya berisi emas batangan seberat 74 kilogram, serta transaksi pembelian sebuah kafe yang melibatkan Febrie bersama Don Ritto sebagai bagian dari bentuk penyamaran aset hasil kejahatan.
