Halorakyat.id — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima pengembalian uang senilai Rp 250 juta dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Nias. Uang tersebut diserahkan secara inisiatif oleh pihak ormas tersebut kepada penyidik KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Selasa (20/10/2026), karena diduga memiliki keterkaitan dengan praktik politik uang menjelang perhelatan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa pihak penyidik telah melakukan penyitaan terhadap uang tersebut sebagai bagian dari proses pendalaman kasus. Pihak lembaga antirasuah kini tengah menganalisis secara mendalam apakah dana tersebut benar-benar berkaitan dengan tindak pidana korupsi atau hanya sekadar kesalahpahaman administrasi, sebelum memutuskan untuk menyitanya sebagai barang bukti atau mengembalikannya kepada pihak terkait.
“Memang ada pengembalian dari salah satu ormas, ya dan pengembalian uang tersebut juga telah dilakukan penyitaan oleh penyidik, salah satunya pengembalian uang senilai Rp 250 juta,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.
Budi menambahkan bahwa setiap laporan maupun temuan yang masuk ke bagian Pengaduan Masyarakat akan ditelaah secara serius oleh tim penyidik. Meskipun informasi detail mengenai pengaduan tersebut merupakan informasi publik yang dikecualikan, KPK memastikan bahwa seluruh data yang disampaikan menjadi bahan tindak lanjut guna menjaga objektivitas penegakan hukum.
Sebelumnya, KPK juga telah menerima aduan dari PCNU Kabupaten Sekadau mengenai dugaan praktik politik uang dalam rangkaian Muktamar ke-35 NU. Berbeda dengan kasus dari Nias, aduan dari PCNU Sekadau tersebut disampaikan tanpa disertai dengan penyerahan uang secara fisik kepada lembaga penegak hukum tersebut.
Menanggapi isu tersebut, Wakil Ketua Umum PBNU, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, sebelumnya sempat membantah adanya aliran dana korupsi maupun politik uang dalam Muktamar. Gus Ipul menilai bahwa laporan yang masuk ke KPK merupakan bentuk kesalahpahaman dan meminta pihak pelapor untuk menyertakan bukti konkret alih-alih membangun opini di ruang publik tanpa dasar yang kuat.
Di sisi lain, KPK juga tengah menangani kasus korupsi suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kementerian ATR/BPN yang menyeret sejumlah nama, termasuk orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Kasus ini mencuat setelah adanya pemeriksaan saksi yang melibatkan beberapa pihak di lingkungan kementerian tersebut, meski Nusron Wahid sendiri dilaporkan belum memenuhi panggilan penyidik sebanyak dua kali.
Terkait absennya Nusron Wahid dari panggilan KPK, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pihaknya tetap menghargai proses hukum yang sedang berjalan di Indonesia. Bahlil menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum dan semua pihak harus patuh serta menyerahkan sepenuhnya mekanisme pemeriksaan kepada aparat penegak hukum yang berwenang.
Plt Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein, menjelaskan bahwa Nusron Wahid sempat mengirimkan surat penundaan pemeriksaan dengan alasan agenda dinas ke luar negeri, yakni ke Malaysia. Pihak penyidik saat ini tengah melakukan evaluasi terhadap kewajaran dan kepatutan alasan ketidakhadiran tersebut guna memastikan apakah agenda tersebut berbenturan langsung dengan jadwal pemeriksaan yang telah ditentukan.
Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, turut memberikan keterangan terkait perjalanan dinas Nusron Wahid. Pihak Imigrasi mengonfirmasi bahwa Nusron memang melakukan perjalanan ke Singapura melalui Batam sebelum melanjutkan agenda ke Malaysia. Meski demikian, pihak Imigrasi menyatakan belum ada instruksi pencekalan terhadap Nusron dari aparat penegak hukum hingga saat ini.
KPK menegaskan bahwa analisis terhadap uang Rp 250 juta dari PCNU Nias dan dugaan suap di Kementerian ATR/BPN akan dilakukan secara transparan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Lembaga tersebut berkomitmen untuk menuntaskan setiap laporan masyarakat melalui tahapan telaah, pengumpulan bukti, hingga penetapan status hukum bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran pidana korupsi.
Hingga saat ini, proses penelaahan terhadap berbagai informasi yang masuk ke KPK terkait Muktamar NU maupun kasus suap di lingkungan kementerian masih terus berlangsung. Masyarakat diminta untuk bersabar menunggu hasil penyidikan resmi dari lembaga antirasuah tersebut guna menghindari spekulasi yang tidak berdasar terkait perkembangan kasus yang sedang berjalan.
