Halorakyat.id — Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan tanggapan tegas atas nota perlawanan yang disampaikan oleh mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Selasa (10/11/2026). Jaksa menyoroti ketidakterbukaan terdakwa terkait posisinya saat operasi tangkap tangan (OTT) yang dipersoalkan, serta mempertanyakan narasi yang dibangun pihak terdakwa mengenai kronologi kedatangannya ke gedung KPK.
Dalam tanggapannya, jaksa menilai bahwa Silmy Karim seharusnya bersikap lebih terbuka dan menjelaskan secara rinci keberadaannya ketika sejumlah bawahannya diamankan oleh tim penyidik KPK. Menurut jaksa, terdapat banyak pertanyaan yang belum terjawab, termasuk mengenai pihak yang mungkin mengarahkan atau memerintahkan terdakwa untuk mendatangi kantor lembaga antirasuah tersebut pada malam tanggal 3 Juni 2026.
“Dalam perlawanannya seharusnya terdakwa terlebih dahulu menceritakan keberadaan terdakwa pada saat ada bawahannya diamankan oleh penyidik KPK. Sedang ada di mana terdakwa, bersama siapa terdakwa, mengapa terdakwa menutup diri keberadaannya,” tegas jaksa saat menanggapi perlawanan Silmy Karim.
Jaksa menekankan bahwa ada cerita di balik kedatangan Silmy yang tidak seharusnya diceritakan secara sepotong-sepotong. Pihak kejaksaan menilai bahwa upaya terdakwa untuk memosisikan dirinya seolah-olah mendatangi KPK dengan kesadaran penuh tanpa adanya tindakan penangkapan adalah sebuah upaya pengaburan fakta yang akan diuji kebenarannya di depan majelis hakim selama proses pembuktian berlangsung.
Lebih lanjut, jaksa berargumen bahwa status tertangkap tangan bukanlah syarat mutlak dalam dakwaan tindak pidana korupsi yang disangkakan. Jaksa menegaskan bahwa sah atau tidaknya sebuah tindakan penangkapan atau upaya paksa merupakan ranah hukum acara yang harus didasarkan pada dokumen hukum resmi, bukan sekadar opini yang dibangun di luar persidangan. Hal ini disampaikan untuk menepis argumen tim penasihat hukum terdakwa yang terus menggugat legitimasi proses penangkapan.
Menanggapi hal tersebut, Silmy Karim melalui tim kuasa hukumnya, Soleman B. Ponto dan Abdul Gafur Sangaji, tetap bersikukuh bahwa kliennya tidak pernah terkena operasi tangkap tangan. Pihak pembela menyoroti pergeseran fokus dakwaan yang dinilai berubah dari isu tangkap tangan menjadi perkara pemerasan, serta meragukan validitas dakwaan jaksa terkait besaran kerugian yang dikaitkan dengan kliennya.
Perlu diketahui, dalam perkara ini Silmy Karim didakwa melakukan pemerasan terhadap pemohon dokumen keimigrasian terkait izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) dengan total nilai mencapai Rp168,9 miliar. Jaksa menduga Silmy menerima bagian sebesar Rp1,2 miliar. Selain itu, Silmy juga menghadapi dakwaan penerimaan gratifikasi berupa uang tunai sebesar Rp2,5 miliar serta kepemilikan saham pada beberapa perusahaan sekuritas senilai Rp31,3 miliar.
Jaksa merinci bahwa perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Ditjen Imigrasi periode 2024-2025, termasuk mantan Plt Dirjen Imigrasi Saffar Muhammad Godam dan sejumlah kepala subdirektorat lainnya. Jaksa menyatakan bahwa mereka secara sistematis mempersulit atau memperlambat penerbitan dokumen keimigrasian guna memaksa para pemohon memberikan uang tambahan di luar ketentuan resmi.
Terkait perbedaan angka dalam dakwaan, tim kuasa hukum Silmy menilai jaksa tampak bimbang. Abdul Gafur Sangaji menyebutkan bahwa penyertaan nilai Rp168 miliar dalam dakwaan seolah membangun persepsi publik bahwa Silmy bertanggung jawab atas seluruh pungutan liar tersebut, padahal menurut jaksa sendiri, bagian yang diterima Silmy jauh lebih kecil. Pihak terdakwa menyatakan kesiapannya untuk menguji seluruh materi dakwaan tersebut secara mendalam dalam agenda pembuktian pokok perkara di persidangan mendatang.
Jaksa KPK menegaskan tidak akan mencampuradukkan persoalan teknis hukum acara mengenai status tertangkap tangan dengan materi utama pembuktian unsur pidana. Fokus utama penuntutan akan tetap pada pelanggaran Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B juncto Pasal 18 UU Tipikor yang disangkakan kepada terdakwa. Seluruh fakta dan dokumen tindakan hukum akan dibuka secara transparan di persidangan untuk memberikan kejelasan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara ini.
