Halorakyat.id — Kasus dugaan penyadapan ilegal berskala luas yang dikenal sebagai skandal ‘Listyogate’ terus memicu gelombang desakan dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan elite partai politik. Operasi intelijen tanpa izin tersebut diduga tidak sekadar mengumpulkan informasi rahasia, melainkan bermotif politik untuk menyandera hingga mengkriminalisasi sejumlah tokoh penting nasional demi kepentingan kelompok tertentu.
Dugaan skandal ini menyeruak setelah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengaku menjadi salah satu korban penyadapan yang dilakukan oleh oknum jenderal Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tak hanya dirinya, sejumlah pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI lainnya dilaporkan turut menjadi target operasi pemantauan ilegal yang dijalankan secara masif tersebut.
Habiburokhman menilai aksi penyadapan terhadap jajaran pimpinan Komisi III DPR RI merupakan bentuk tindakan yang sangat ironis. Pasalnya, Komisi III DPR RI selama ini bertugas mengawasi kinerja penegakan hukum sekaligus menyetujui alokasi anggaran operasional bagi institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
“Saya dapat info mereka juga menyadap pimpinan Komisi III secara ilegal. Ini ironis karena selama ini anggaran Polri kan dari Komisi III. Secara pribadi, kami juga tidak pernah berbuat tidak baik kepada mereka,” tegas Habiburokhman.
Mengenai latar belakang di balik tindakan penyelewengan wewenang tersebut, Habiburokhman mengindikasikan adanya skenario politik yang jauh lebih besar dan terstruktur. Menurutnya, tujuan penyadapan diduga kuat berkaitan erat dengan upaya pengumpulan bahan untuk menyandera atau melakukan kriminalisasi terhadap pejabat negara dan tokoh politik target.
Ia menambahkan bahwa pergerakan kelompok tersebut perlu diwaspadai secara serius oleh seluruh elemen pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan informasi yang diterimanya, terdapat sekelompok pihak yang memiliki ambisi politik besar untuk merebut kembali kekuasaan dalam kurun waktu dua tahun ke depan.
Kekhawatiran tersebut kian menguat mengingat kelompok yang bersangkutan didukung oleh ketersediaan sumber daya yang sangat besar, baik secara finansial maupun jaringan pengaruh. Selain itu, kelompok tersebut juga disinyalir memanfaatkan infrastruktur media sosial guna menggalang opini publik serta membangun basis pengaruh secara sistematis.
Langkah penggalangan opini dan penguasaan jaringan tersebut dinilai mempermudah upaya penetrasi politik mereka di tingkat nasional. Terlebih lagi, sejumlah oknum yang diduga terlibat langsung dalam jaringan operasi penyadapan tersebut diketahui pernah menduduki posisi-posisi strategis di dalam struktur kepolisian.
Kecurigaan senada mengenai motif politik di balik pengoperasian alat sadap ilegal ini juga dilontarkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Jansen Sitindaon. Ia menyoroti jangkauan sasaran penyadapan yang sangat luas dan dinilai telah menembus hampir seluruh barisan elite politik nasional.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, target penyadapan tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto saat menjalankan tugas pemerintahan, tetapi juga menjangkau deretan mantan presiden RI. Dua nama mantan kepala negara yang santer dikabarkan masuk dalam daftar sasaran penyadapan tersebut adalah Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono.
Selain jajaran mantan presiden dan pimpinan negara, aksi penyadapan masif itu dilaporkan turut menyasar hampir seluruh ketua umum partai politik di Indonesia. Jurnalis dari berbagai media nasional serta para aktivis organisasi masyarakat sipil (NGO) juga tidak luput dari jangkauan pemantauan ilegal tersebut, dengan jumlah korban diperkirakan mencapai ribuan orang.
Meski jangkauan penyadapan tergolong sangat luas, Jansen Sitindaon menemukan adanya kejanggalan yang sangat mencolok dalam daftar nama korban. Berdasarkan data yang ia terima, terdapat kelompok politik tertentu yang sama sekali tidak tersentuh oleh operasi penyadapan tersebut, sehingga memunculkan dugaan adanya praktik tebang pilih.
Indikasi tebang pilih ini memperkuat prasangka bahwa operasi penyadapan ilegal tidak dirancang untuk kepentingan keamanan nasional, melainkan demi melayani agenda politik kelompok tertentu semata. Keberadaan kelompok politik yang steril dari penyadapan memicu pertanyaan besar mengenai siapa sebenarnya dalang di balik layar pergerakan ini.
Guna mengakhiri spekulasi yang berkembang liar di tengah publik, Jansen mendesak tim penyidik kepolisian untuk mengumumkan secara transparan seluruh daftar nomor telepon dan identitas nama yang disadap. Transparansi data ini dinilai penting agar masyarakat dapat menilai secara langsung pihak mana saja yang menjadi target dan pihak mana yang sengaja dilindungi.
Jansen mengaku mendapat kabar bahwa nama pribadinya juga masuk dalam daftar sasaran penyadapan ilegal tersebut. Kendati demikian, ia masih menunggu konfirmasi resmi dari pihak kepolisian untuk memastikan kebenaran informasi tersebut sebelum mengambil langkah hukum lanjutan.
Jika namanya terbukti tercantum dalam daftar target penyadapan tanpa izin tersebut, Jansen menegaskan tidak akan tinggal diam. Ia berencana melayangkan gugatan perdata terhadap Listyo Sigit Prabowo dan pihak-pihak lain yang bertanggung jawab atas pengoperasian alat penyadap tersebut.
“Kalau nama saya ada, saya akan menggugat perdata tuh Pak Listyo dan kawan-kawan tuh,” ujar Jansen Sitindaon.
Lebih lanjut, Jansen menekankan bahwa penanganan perkara skandal ‘Listyogate’ ini tidak boleh hanya berhenti pada penghukuman eksekutor lapangan semata. Penyelidikan hukum yang menyeluruh harus mampu membongkar seluruh rantai komando, mulai dari perancang alur cerita, pemberi perintah, hingga pihak yang menikmati hasil sadapan tersebut.
Dalam menelusuri aktor intelektual di balik skandal ini, penyidik disarankan untuk menerapkan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penyertaan atau deelneming. Ketentuan penyertaan tersebut juga telah diatur kembali dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional.
Penerapan pasal penyertaan pidana tersebut menjadi krusial agar orang yang menyuruh melakukan, memfasilitasi, atau turut serta merancang kejahatan tidak dapat meloloskan diri dari jerat hukum. Langkah ini diyakini dapat mencegah skenario di mana hanya petugas teknis penyadap yang dijatuhi hukuman, sementara dalang utamanya tetap melenggang bebas.
Perkembangan penyidikan juga mulai mengarahkan perhatian pada dugaan adanya aliran data hasil penyadapan ke pihak luar kepolisian. Informasi yang berkembang di internal kepolisian menyebutkan adanya dugaan keterlibatan perwira tinggi yang menjadi penghubung atau kurir data hasil penyadapan ke lingkaran ‘Geng Solo’.
Nama mantan Kapolda Jawa Tengah, Irjen Ribut Hari Wibowo, menjadi salah satu perwira yang diduga berpotensi menjadi jalur penghubung informasi tersebut. Perwira tinggi yang kini bertugas di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri itu dikenal memiliki rekam jejak kedekatan dengan Joko Widodo sejak masih bertugas di wilayah Jawa Tengah.
Sejumlah sumber menyebutkan bahwa pergerakan Ribut semasa menjabat di Jawa Tengah lebih banyak dihabiskan di wilayah Solo dibandingkan di Markas Polda Jawa Tengah di Semarang. Dalam perkembangan penyidikan kasus ini, Irjen Ribut Hari Wibowo dilaporkan telah menjalani proses pemeriksaan oleh tim penyidik internal.
Meskipun indikasi alur informasi ke arah Solo kian menguat, tim penyidik masih terus mendalami sejak kapan tepatnya rekaman dan data hasil penyadapan ilegal tersebut mulai dialirkan. Dugaan sementara mengindikasikan bahwa operasi penyadapan telah berlangsung cukup lama sebelum penangkapan sejumlah jenderal polisi dilakukan pada awal November 2026.
Sejumlah petunjuk penting menunjukkan bahwa instruksi untuk menghapus berkas-berkas hasil penyadapan sempat dikeluarkan pada bulan Oktober 2026. Namun demikian, penarikan dan penghapusan data tersebut disinyalir terjadi ketika aktivitas pemantauan dan penyadapan ilegal di lapangan masih terus berjalan.
Fakta lain yang menjadi sorotan dalam pengusutan kasus ini adalah ditemukannya keberadaan perangkat penyadapan canggih di kawasan permukiman Widya Chandra, Jakarta Selatan. Kawasan elite tersebut dikenal luas sebagai kompleks perumahan dinas yang ditempati oleh para menteri kabinet dan pejabat tinggi negara.
Penempatan alat sadap di lokasi strategis tersebut menimbulkan kekhawatiran besar bahwa percakapan para pejabat negara dan menteri kabinet telah berhasil direkam secara masif. Hingga saat ini, penyidik masih terus menelusuri durasi penempatan perangkat tersebut serta daftar nomor pejabat yang masuk dalam jangkauan sadap.
Seiring dengan semakin meluasnya eskalasi kasus, keterlibatan pihak-pihak di luar struktur kepolisian terus didalami. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, membuka suara mengenai peluang pemeriksaan saksi dari kalangan mantan pejabat tinggi.
Saat memberikan keterangan di Banda Aceh, Yusril menyatakan bahwa hukum berlaku adil bagi semua pihak tanpa terkecuali. Ia menegaskan bahwa penyidik kepolisian memiliki kewenangan untuk memanggil dan meminta keterangan dari siapa pun yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara ini, termasuk mantan presiden.
Pernyataan Menko Kumham Imipas tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan skandal penyadapan secara transparan tanpa bersikap apriori. Keterangan dari berbagai pihak dianggap sangat diperlukan untuk menguraikan fakta sebenarnya serta mematahkan berbagai spekulasi liar yang berkembang di masyarakat.
Sementara itu, mantan Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan singkat saat ditanya awak media mengenai namanya yang dikaitkan dengan skandal penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pertanyaan tersebut diajukan di sela-sela persidangan perkara ijazah di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
Menanggapi isu penyadapan serta tuduhan yang sempat mengarah pada dugaan tindakan makar, Joko Widodo memilih untuk menyerahkan seluruh proses penyelesaiannya kepada mekanisme hukum yang berlaku. Ia mengimbau seluruh pihak untuk menghormati dan mengikuti jalannya penyidikan yang sedang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
Sikap tenang dan jawaban singkat tersebut disampaikan Joko Widodo sembari tersenyum sebelum akhirnya meninggalkan lokasi persidangan. Hingga kini, tim penyidik gabungan terus bekerja ekstra keras untuk membongkar secara tuntas seluruh jaringan penyadapan ilegal Listyogate serta menghentikan segala bentuk ancaman terhadap stabilitas keamanan negara.
