Halorakyat.id — Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang menyoroti tidak ditemukannya ijazah setara Sekolah Menengah Atas (SMA) miliknya. Gibran menegaskan bahwa saat ini fokus utamanya adalah menjalankan roda pemerintahan bersama Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan Gibran di Jakarta guna merespons dinamika hukum pascaputusan MK mengenai perselisihan hasil pemilu. Gibran memilih untuk tidak memperpanjang polemik dan lebih mengutamakan realisasi program kerja nasional yang telah direncanakan demi kepentingan masyarakat luas.
“Kita hormati seluruh tahapan-tahapan dan proses-proses yang ada di MK. Yang paling penting sekarang, saya akan terus fokus bekerja untuk masyarakat dan menyukseskan visi-misi dan program dari Bapak Presiden selaku pimpinan kami,” ujar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Terkait substansi putusan MK yang menyoroti ketiadaan bukti ijazah formal atau dokumen penyetaraan pendidikan tingkat menengah atas, Gibran memberikan penjelasan logis mengenai riwayat pendidikannya. Ia menerangkan bahwa kelulusannya dari pendidikan setara SMA merupakan syarat mutlak sebelum dirinya menempuh pendidikan tinggi di Singapura.
Gibran menambahkan bahwa proses perkuliahan hingga meraih gelar sarjana (S1) di luar negeri tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya bukti kelulusan dari jenjang pendidikan sebelumnya. Penegasan ini disampaikan untuk meyakinkan publik bahwa kualifikasi akademisnya telah memenuhi tahapan yang semestinya sesuai dengan sistem pendidikan yang berlaku.
“Ya kalau saya tidak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” tutur Gibran Rakabuming Raka.
Mantan Wali Kota Surakarta ini juga menyatakan kesiapannya untuk segera menindaklanjuti segala hal administratif yang diperlukan terkait ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri. Langkah ini dilakukan agar dokumen tersebut dapat disetarakan secara resmi sebagai bukti kelulusan pendidikan menengah atas sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l Undang-Undang Pemilu.
Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah menggelar persidangan dan menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang mempersoalkan syarat administratif pendidikan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden. Kendati menolak gugatan tersebut, majelis hakim dalam pertimbangannya memang menyebutkan tidak menemukan bukti fisik ijazah setara SMA milik Gibran yang diterbitkan oleh lembaga berwenang di Indonesia.
Hakim Konstitusi Arsul Sani dalam persidangan menjelaskan bahwa dokumen berupa certificate of attendance yang digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 hanya membuktikan kehadiran. Dokumen tersebut dinilai tidak secara eksplisit menerangkan bahwa yang bersangkutan telah menamatkan atau lulus dari jenjang pendidikan tertentu di luar negeri.
Meskipun ada temuan fakta persidangan mengenai dokumen kelulusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan diskualifikasi terhadap Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Putusan ini sekaligus mempertegas kedudukan hukum pasangan terpilih pasca-pelantikan resmi yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu.
Hakim Konstitusi Adies Kadir dalam pembacaan putusan menyampaikan bahwa Mahkamah tidak dapat mengabulkan petitum pemohon untuk membatalkan keterpilihan Gibran. Menurut majelis hakim, kewenangan untuk melakukan penilaian mendalam terhadap keabsahan serta pemenuhan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden berada di bawah ranah lembaga negara lain yang ditunjuk oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Melalui putusan ini, MK membatasi kewenangannya dalam menilai aspek administratif pemilu yang dinilai lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme lembaga pengawas atau peradilan pemilu yang relevan. Putusan ini sekaligus mengakhiri perdebatan hukum di ranah Mahkamah Konstitusi mengenai keabsahan syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Gibran menegaskan kembali komitmennya untuk segera menyelesaikan urusan penyetaraan dokumen tersebut bersama instansi terkait dalam waktu dekat agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan di tengah masyarakat. Dengan demikian, jalannya roda pemerintahan diharapkan dapat terus berlangsung kondusif tanpa adanya hambatan isu administratif masa lalu.
