Halorakyat.id — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Kamis siang belum menerima konfirmasi terkait kehadiran maupun ketidakhadiran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. Pemanggilan ini merupakan agenda pemeriksaan kedua bagi Nusron dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Tbk yang tengah diusut lembaga antirasuah tersebut.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa hingga tengah hari, tim penyidik masih menunggu kedatangan Menteri ATR/BPN tersebut di gedung KPK. Budi menekankan bahwa pihaknya belum mendapatkan pemberitahuan resmi mengenai alasan ketidakhadiran saksi yang sebelumnya dijadwalkan untuk memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan kementerian tersebut.
“Sampai dengan siang ini, yang bersangkutan belum hadir. Penyidik juga belum menerima konfirmasi apapun, baik kehadiran ataupun ketidakhadiran yang bersangkutan,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.
Meskipun demikian, pihak KPK tetap menyatakan keyakinannya bahwa sebagai seorang pejabat publik, Nusron Wahid akan memenuhi kewajibannya untuk memberikan keterangan kepada penyidik. KPK menekankan pentingnya kepatuhan terhadap proses hukum yang sedang berjalan, mengingat pemanggilan saksi merupakan bagian integral dari mekanisme penyidikan kasus suap yang melibatkan sejumlah oknum di Kementerian ATR/BPN.
Sebelumnya, Nusron Wahid telah dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Rabu pekan lalu. Namun, ia tidak dapat memenuhi panggilan tersebut dengan alasan adanya agenda kegiatan internal di kementerian yang ia pimpin. Kasus ini sendiri mulai mencuat setelah KPK menetapkan delapan orang tersangka pada pertengahan September 2026, di mana empat di antaranya merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid.
Para tersangka yang telah ditetapkan antara lain adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung, serta Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Lampri. Selain itu, terdapat nama Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrianto Pitoyo Adhi dan seorang perantara bernama Rizal Pahlefi yang diduga turut terlibat dalam praktik suap tersebut.
Dalam konstruksi perkara yang disusun penyidik, PT Summarecon Agung diduga memberikan suap senilai Rp 1,5 miliar kepada pihak terkait untuk memuluskan proses pembukaan blokir sertifikat HGB milik perusahaan di Kabupaten Bogor. KPK juga mendeteksi adanya aliran dana miliaran rupiah lainnya yang masuk ke kantong oknum pejabat ATR/BPN dan orang-orang kepercayaan menteri.
Ketua KPK Setyo Budiyanto sebelumnya telah memberikan imbauan tegas kepada pihak-pihak yang dipanggil untuk memberikan keterangan. Ia menekankan bahwa setiap warga negara, terlebih pejabat publik, memiliki hak dan kewajiban hukum yang harus dipatuhi dalam proses penyidikan perkara korupsi. Kehadiran saksi dinilai sangat krusial untuk mengungkap peran pihak lain serta melacak aliran dana hasil tindak pidana tersebut.
Para tersangka dalam kasus ini dijerat dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Proses penyidikan terus berlanjut dengan pendalaman terhadap bukti-bukti dokumen serta keterangan saksi-saksi kunci guna memastikan seluruh pihak yang bertanggung jawab atas praktik suap di lingkungan ATR/BPN dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
