Halorakyat.id — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, untuk bersikap kooperatif dalam proses hukum yang sedang berjalan. Permintaan ini disampaikan menyusul ketidakhadiran Nusron dalam dua agenda pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk dan penerimaan gratifikasi lainnya di lingkungan kementerian tersebut.
Kasus ini mencuat setelah lembaga antirasuah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang berhasil mengungkap dugaan praktik korupsi sistemik di instansi pertanahan. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa keterangan Nusron sangat krusial bagi penyidik untuk memperjelas konstruksi perkara, terutama karena sejumlah orang kepercayaan sang menteri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
“Tentu kami berharap yang bersangkutan kooperatif dalam proses hukum, khususnya yang terkait dengan Kementerian ATR/BPN ini,” tegas Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.
Pihak penyidik saat ini tengah melakukan penelaahan mendalam terhadap alasan ketidakhadiran Nusron dalam pemanggilan sebelumnya. Pada panggilan yang dijadwalkan Kamis (15/10) lalu, Nusron tercatat tidak memenuhi kewajibannya dengan alasan sedang berada di luar negeri. Budi menambahkan bahwa aktivitas yang dilakukan pejabat publik di tengah proses hukum yang sedang berjalan akan menjadi bahan pengayaan bagi tim penyidik dalam mengambil langkah hukum selanjutnya.
Lebih lanjut, Budi menyoroti tanggung jawab etis seorang pejabat publik yang semestinya menjadi teladan dalam mematuhi proses penegakan hukum di tanah air. Terkait kemungkinan upaya paksa, KPK hingga saat ini masih mempertimbangkan langkah yang akan diambil. Penyidik tengah mengevaluasi apakah akan melayangkan panggilan ketiga atau langsung mengeluarkan surat perintah membawa saksi jika dinilai perlu.
Hingga saat ini, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara ini, di antaranya adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Sontang Coin Manurung, serta politikus Partai Golkar, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq. Selain itu, mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto, dan Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adhi, juga masuk dalam daftar tersangka. Nama-nama lainnya yang terlibat mencakup Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Lampri, beserta Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlevi.
Informasi yang dihimpun penyidik menunjukkan adanya keterkaitan erat antara para tersangka tersebut dengan lingkaran dalam Nusron Wahid. Sosok seperti Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, dan Muhammad Fakhry disebut-sebut sebagai pihak yang memiliki hubungan kepercayaan dengan sang menteri. Seluruh tersangka saat ini telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK untuk mempermudah proses penyidikan lebih lanjut. Publik kini menanti langkah konkret dari Nusron Wahid untuk memenuhi panggilan hukum sebagai wujud transparansi dalam penuntasan kasus korupsi di lingkungan kementerian yang ia pimpin.
