Halorakyat.id — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita barang bukti berupa uang tunai senilai Rp800 juta terkait penyidikan perkara dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk dan penerimaan lainnya. Uang ratusan juta rupiah tersebut disita langsung dari Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Hercules Rozario Marshal, melalui perwakilan tim kuasa hukumnya.
Penyerahan uang tunai tersebut dilakukan oleh kuasa hukum Hercules berinisial NMB kepada tim penyidik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis. Lembaga antirasuah memastikan dana yang diterima tersebut kini telah diamankan secara resmi sebagai barang bukti untuk melengkapi berkas perkara rasuah yang tengah diusut.
“Penyidik melakukan penyitaan barang bukti dalam bentuk uang tunai senilai Rp800 juta dari Sdr. NMB selaku kuasa hukum dari HRM,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta.
Berdasarkan hasil penelusuran penyidik, uang tunai tersebut diduga kuat bersumber dari PT SMC yang sebelumnya diterima oleh Hercules. Aliran dana tersebut disinyalir memiliki keterkaitan erat dengan urusan pengelolaan lahan di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam rangkaian peristiwa tersebut, pihak PT SMC mengajukan permintaan untuk membuka pemblokiran tanah sekaligus memproses pengurusan izin HGB.
Dalam pelaksanaan pembukaan blokir serta pengurusan sertifikat hak guna bangunan itu, komisi antirasuah mendeteksi adanya praktik lancung. Transaksi tersebut diduga melibatkan tindak pidana korupsi berupa pemberian suap kepada sejumlah oknum pejabat dan aparatur di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa inisiatif penyerahan uang yang diduga terkait langsung dengan perkara ini merupakan cerminan sikap kooperatif dari pihak terkait. Lembaga penegak hukum memandang langkah tersebut sebagai wujud dukungan terhadap jalannya proses peradilan yang transparan.
“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang terus mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK,” tutur Budi Prasetyo saat memberikan keterangan pers.
Penyitaan uang tunai ini menjadi bagian dari serangkaian langkah penyidikan mendalam yang tengah dilakukan KPK atas skandal dugaan suap perizinan HGB PT Summarecon Agung Tbk beserta penerimaan gratifikasi lainnya. Dalam perkara yang menyita perhatian publik ini, komisi antirasuah sebelumnya telah menetapkan sebanyak delapan orang tersangka.
Daftar tersangka yang telah diumumkan oleh KPK melibatkan perpaduan antara pejabat pertanahan, korporasi swasta, hingga politisi. Mereka adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, politikus Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, serta Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi.
Selain empat nama tersebut, KPK juga menetapkan empat orang tersangka lain yang memiliki keterkaitan dengan rantai perkara suap ini. Mereka adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, serta tiga pihak swasta yakni Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlevi.
Dalam konstruksi penanganan perkara yang dibeberkan oleh KPK, empat orang tersangka yakni Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, dan Muhammad Fakhry disebut-sebut sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid. Penyidik KPK saat ini terus mendalami peran aktif seluruh tersangka guna menuntaskan pengusutan kasus korupsi perizinan lahan tersebut.
