Halorakyat.id — Insiden tidak terpuji terjadi di Pengadilan Negeri Pati pada Jumat, 9 Oktober 2026, ketika Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok, melakukan tindakan penyiraman air mineral ke arah hakim. Peristiwa tersebut berlangsung di tengah suasana audiensi yang memanas antara warga dengan pihak pengadilan terkait penanganan perkara nomor 5/Pid.Pra/2026/PN.Pti.
Situasi bermula ketika pihak pendamping warga melontarkan tuduhan adanya praktik suap sebesar Rp 1 miliar yang melibatkan oknum hakim. Ketegangan memuncak hingga akhirnya pelaku menyiramkan air ke arah hakim Retno Lastiani. Tindakan ini memicu sorotan tajam dari otoritas kehakiman karena dinilai sebagai bentuk intimidasi langsung di dalam lingkungan pengadilan.
“Ini tergolong tindakan tidak pantas yang dilakukan di pengadilan. Selain juga telah menyerang integritas dan imparsialitas pengadilan,” ujar juru bicara Komisi Yudisial, Anita Kadir.
Komisi Yudisial (KY) menyatakan keprihatinan mendalam atas insiden tersebut dan menegaskan komitmennya untuk memberikan perlindungan kepada hakim. Pihak KY kini tengah melakukan koordinasi intensif dengan Pengadilan Negeri Pati terkait dugaan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim atau yang dikenal dengan istilah PMKH.
Lebih lanjut, KY mendorong seluruh elemen masyarakat untuk turut berkontribusi menjaga martabat hakim demi terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Langkah pengamanan pun diperketat dengan mendorong penerapan efektif Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 dan 6 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Pengadilan dan Persidangan.
Mahkamah Agung (MA) turut memberikan respons tegas atas tindakan yang dianggap mencederai keluhuran lembaga peradilan tersebut. Juru bicara Mahkamah Agung, Heru Pramono, menyatakan bahwa pimpinan MA tidak akan menoleransi segala bentuk intimidasi maupun kekerasan fisik yang ditujukan kepada aparatur pengadilan yang sedang menjalankan tugas kedinasan.
“Pimpinan Mahkamah Agung tidak menginginkan segala bentuk sikap dan tindakan yang mengarah pada perbuatan merendahkan harkat dan martabat serta mencederai keluhuran lembaga peradilan yang dilakukan oleh siapa pun,” tegas juru bicara Mahkamah Agung, Heru Pramono.
Terkait tuduhan suap sebesar Rp 1 miliar yang dilontarkan oleh pelaku, Mahkamah Agung menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan klarifikasi melalui Badan Pengawas. Berdasarkan hasil penelusuran, tidak ditemukan indikasi pelanggaran integritas pada hakim yang bersangkutan. Pihak MA menyebut bahwa hakim yang dituduh tersebut memiliki rekam jejak yang bersih dan selama ini dikenal memiliki integritas yang baik dalam menjalankan tugasnya.
Sebagai bentuk pencegahan korupsi, Pengadilan Negeri Pati sendiri tercatat sebagai salah satu instansi yang telah mendapatkan sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Oleh karena itu, tuduhan suap tersebut dinilai sangat tidak berdasar. Saat ini, MA menyerahkan sepenuhnya proses hukum terkait insiden penyiraman tersebut kepada aparat penegak hukum dan pihak pengadilan tingkat pertama untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Kasus ini menjadi peringatan keras mengenai pentingnya menjaga etika dan tata krama saat berinteraksi di lingkungan peradilan. Mahkamah Agung berjanji akan terus mengawal perkembangan kasus ini guna memastikan bahwa tidak ada lagi tindakan yang merendahkan martabat lembaga peradilan di masa mendatang. Sidang perkara yang menjadi pemicu audiensi tersebut dijadwalkan masih akan terus berlanjut hingga 16 Oktober 2026 dengan pengamanan yang ditingkatkan.
