Halorakyat.id — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia menegaskan tidak akan melakukan evaluasi internal menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah. Lembaga penyelenggara pemilu tersebut bersikukuh bahwa seluruh tahapan verifikasi dokumen syarat pencalonan saat itu telah dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin menyatakan bahwa pihaknya tidak merasa perlu khawatir atau melakukan peninjauan kembali atas proses yang sudah dilakukan. Menurutnya, selama prosedur administrasi sudah ditempuh sesuai aturan, maka KPU tetap pada pendirian bahwa proses verifikasi tersebut sudah sah dan benar. Jika di kemudian hari muncul gugatan hukum terkait masalah ini, KPU menyatakan kesiapannya untuk memberikan penjelasan secara rinci di hadapan persidangan.
“Nggak ada, karena KPU sudah menjalankan sesuai dengan aturan. Gitu aja intinya. Kalau kita sesuai dengan aturan kan nggak usah ada yang kita khawatirkan. Nanti kalau ada gugatan lain dijelaskan di persidangan,” tegas Ketua KPU Mochammad Afifuddin.
Lebih lanjut, Afifuddin mengungkapkan bahwa hingga saat ini pihak KPU belum menerima salinan putusan kasasi dari Mahkamah Agung secara lengkap. Kondisi ini membuat institusinya belum dapat memberikan komentar atau tanggapan lebih mendalam mengenai implikasi hukum dari putusan tersebut. KPU masih menunggu dokumen resmi untuk mempelajari poin-poin yang diputuskan oleh hakim agung sebelum mengambil langkah selanjutnya.
Kasus ini bermula dari gugatan yang diajukan oleh seorang warga bernama Subhan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan tingkat SMA dari luar negeri yang digunakan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Mahkamah Agung melalui putusan nomor 742 K/TUN/2026 telah mengabulkan kasasi tersebut dan menyatakan bahwa surat keterangan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019 itu tidak sah serta batal demi hukum.
Sebelum sampai ke tingkat kasasi, perkara dengan nomor 62/G/2026/PTUN.JKT ini sempat melewati proses panjang di pengadilan tingkat pertama dan banding. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta awalnya tidak menerima gugatan tersebut, dan keputusan serupa juga diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) saat penggugat mengajukan banding. Namun, pada tahap kasasi, Mahkamah Agung memutuskan untuk membatalkan putusan sebelumnya dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
Selain menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah, putusan MA juga memerintahkan agar dokumen tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk kemudian dimusnahkan. Penggugat juga menuntut agar tergugat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, menanggung beban biaya perkara. Sebelumnya, hakim Mahkamah Konstitusi juga pernah menyinggung bahwa mereka tidak menemukan bukti fisik ijazah SMA dari luar negeri milik Gibran yang menjadi dasar penerbitan surat penyetaraan tersebut dalam persidangan sengketa pilpres.
KPU menegaskan bahwa fokus utama mereka saat ini tetap pada koridor hukum yang berlaku. Pihaknya menyatakan akan tetap menunggu arahan lebih lanjut setelah menerima salinan putusan resmi. Hingga saat ini, KPU belum menentukan langkah hukum lanjutan atau koordinasi lebih mendalam dengan pihak terkait karena keterbatasan akses terhadap dokumen putusan lengkap dari Mahkamah Agung.
