Halorakyat.id — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melakukan penyitaan terhadap satu unit mobil mewah berjenis Toyota Land Cruiser milik salah satu tersangka kasus korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Kendaraan tersebut disita dari Arif Sugiyanto, seorang tersangka yang diketahui merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, sebagai bagian dari proses penyidikan tindak pidana suap dan gratifikasi.
Penyitaan mobil tersebut dilakukan untuk mendalami lebih lanjut alur penggunaan aset yang berkaitan dengan praktik rasuah yang terjadi di kementerian terkait. Berdasarkan temuan awal penyidik, mobil tersebut diduga memiliki peran strategis dalam menunjang aktivitas operasional tersangka, termasuk dalam proses pengumpulan uang hasil kejahatan yang terungkap saat operasi tangkap tangan dilakukan oleh tim penindak KPK beberapa waktu lalu.
“Mobil tersebut diduga yang digunakan oleh yang bersangkutan untuk aktivitas termasuk dalam dugaan pengumpulan uang yang kemudian diamankan saat peristiwa tertangkap tangan,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.
Kendaraan tersebut kini telah dipindahkan ke area Gedung Merah Putih KPK untuk dijadikan sebagai barang bukti tambahan dalam berkas perkara. Pihak penyidik menegaskan bahwa langkah penyitaan ini merupakan bagian dari upaya hukum untuk melacak aliran dana dan aset yang diperoleh secara tidak sah dari praktik korupsi yang merugikan keuangan negara tersebut.
Kasus ini bermula ketika KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka pada 15 September 2026. Perkara ini mencakup dugaan suap terkait pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) milik PT Summarecon di Kabupaten Bogor, serta berbagai penerimaan gratifikasi lainnya. Selain Arif Sugiyanto, terdapat tiga orang kepercayaan Menteri ATR/BPN lainnya yang juga ditetapkan sebagai tersangka, yakni Erwin, Muhammad Fakhry, dan Fahd El Fouz.
Dalam konstruksi perkara yang disusun oleh lembaga antirasuah, tersangka Adrianto Pitoyo Adhi selaku Direktur Utama PT Summarecon Agung diduga memberikan suap senilai Rp 1,5 miliar melalui Rizal Pahlefi. Uang tersebut diberikan kepada Erwin dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Sontang Coin Manurung, dengan tujuan memuluskan proses pembukaan blokir sertifikat tanah milik perusahaan tersebut.
Penyidik juga menemukan fakta adanya aliran dana lain dengan nilai mencapai miliaran rupiah yang ditujukan kepada pihak-pihak tertentu di internal kementerian, termasuk kepada Lampri selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang. Dalam skema tersebut, Fahd El Fouz diduga memiliki peran sentral sebagai penampung uang hasil tindak pidana sebelum didistribusikan kepada pihak-pihak terkait lainnya.
Para tersangka kini dijerat dengan pasal berlapis, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Langkah hukum yang diambil KPK diharapkan dapat membongkar seluruh jaringan korupsi yang melibatkan oknum di lingkungan Kementerian ATR/BPN tersebut.
Hingga saat ini, proses penyidikan masih terus berlangsung dengan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan pengumpulan bukti tambahan. KPK berkomitmen untuk mengusut tuntas keterlibatan pihak lain yang mungkin terlibat dalam skandal gratifikasi tersebut guna memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi di instansi pelayanan publik.
