Halorakyat.id — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan melantik Satyawan Pudyatmoko sebagai Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) pada pekan depan. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman usai menghadiri rapat koordinasi mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/10/2026).
Dudung menjelaskan bahwa pembentukan badan baru ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola ekosistem kritis di Indonesia. Dalam rapat tersebut, sosok calon pimpinan BPGMN sudah tampak hadir untuk mulai menyelaraskan visi dan program kerja yang akan dijalankan setelah resmi menjabat nantinya.
“Kemudian yang kedua memang betul nanti akan ada Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional ya. Tadi saya lihat sudah ada, mudah-mudahan minggu depan bisa dilantik,” ujar Dudung Abdurachman kepada awak media.
Sosok Satyawan Pudyatmoko yang dipilih oleh Presiden bukanlah orang baru di lingkungan kementerian teknis. Saat ini, ia masih mengemban amanah sebagai Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Dirjen KSDAE) di bawah Kementerian Kehutanan. Dudung menyebutkan bahwa latar belakang Satyawan sebagai akademisi dan praktisi menjadikannya figur yang tepat untuk memimpin lembaga tersebut.
Pembentukan BPGMN secara resmi telah diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto dengan melibatkan berbagai pakar, ilmuwan, serta akademisi dari berbagai perguruan tinggi. Langkah ini dipandang mendesak untuk memastikan pengelolaan lahan gambut dan kawasan mangrove dilakukan secara ilmiah dan berkelanjutan guna mencegah terulangnya bencana kebakaran hutan yang merugikan negara.
Keputusan strategis ini merupakan tindak lanjut dari diskusi mendalam yang dilakukan Presiden bersama sejumlah tokoh lingkungan di Istana Merdeka pada akhir September lalu. Pemerintah menyadari bahwa persoalan gambut memerlukan penanganan khusus yang tidak bisa disatukan dengan birokrasi umum, mengingat karakteristik lahannya yang sangat sensitif terhadap perubahan iklim dan aktivitas manusia.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya sebelumnya sempat memberikan penjelasan tambahan mengenai fungsi teknis BPGMN di masa depan. Lembaga ini nantinya akan mengintegrasikan sistem deteksi dini titik panas atau hotspot dengan peta spasial yang lebih akurat. Pelibatan ilmuwan profesional dimaksudkan agar setiap langkah mitigasi didasarkan pada riset yang komprehensif, bukan sekadar pemadaman api secara reaktif.
Selain fokus pada pencegahan karhutla, BPGMN juga mengemban misi besar untuk melakukan rehabilitasi kawasan mangrove di seluruh wilayah pesisir Indonesia. Restorasi mangrove menjadi sangat krusial sebagai benteng alami terhadap abrasi serta berfungsi sebagai penyerap karbon yang sangat efektif. Program ini diharapkan dapat mendukung target pemerintah dalam mencapai swasembada lingkungan dan pengurangan emisi global.
Kehadiran Satyawan Pudyatmoko sebagai kepala badan diharapkan mampu menjembatani kebutuhan antara kebijakan pemerintah dengan realitas ilmiah di lapangan. Dengan pengalamannya di kementerian sebelumnya, Satyawan dinilai memiliki pemahaman mendalam mengenai regulasi kehutanan serta tantangan yang dihadapi dalam menjaga keanekaragaman hayati di lahan basah.
Integrasi antara perlindungan gambut dan mangrove dalam satu badan khusus diharapkan dapat menghilangkan tumpang tindih kewenangan yang selama ini sering terjadi antar-instansi. Dengan komando tunggal di bawah BPGMN, alokasi sumber daya dan anggaran untuk pelestarian ekosistem dapat terserap lebih maksimal dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat sekitar kawasan hutan.
Pelantikan yang direncanakan berlangsung pekan depan ini sekaligus menandai dimulainya era baru pengelolaan lingkungan hidup di bawah pemerintahan Presiden Prabowo. Publik menaruh harapan besar agar lembaga ini tidak hanya menjadi struktur birokrasi tambahan, melainkan menjadi garda terdepan dalam menyelamatkan sisa-sisa ekosistem gambut dan mangrove di tanah air.
