Halorakyat.id — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan bahwa pihak parlemen akan segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah. Penegasan ini disampaikan menyusul berakhirnya masa reses DPR RI yang akan membuka kembali masa sidang dalam waktu dekat. Hingga saat ini, pembahasan mengenai masalah tersebut masih dilakukan secara informal di tingkat lintas fraksi.
Dasco menjelaskan bahwa banyak aspirasi dari berbagai organisasi masyarakat serta anggota DPR lintas fraksi yang ingin menyampaikan pandangan mereka mengenai polemik ini melalui mekanisme resmi di parlemen. Pihak DPR saat ini masih menantikan salinan resmi dari putusan MA untuk dipelajari lebih lanjut sebelum menentukan langkah hukum atau administratif yang diperlukan. Proses ini diakui baru dapat berjalan secara formal setelah masa sidang resmi DPR RI dibuka kembali.
“Ya, itu secara informal masih pembahasan lintas fraksi, karena memang masih belum masuk masa sidang dan mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan minta pembahasan secara resmi,” ujar Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Polemik ini bermula dari gugatan yang diajukan oleh seorang warga bernama Subhan terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan luar negeri milik Gibran Rakabuming Raka. Mahkamah Agung melalui putusan nomor 742 K/TUN/2026 yang dikeluarkan pada Jumat, 30 Oktober 2026, akhirnya mengabulkan permohonan kasasi tersebut. Dalam putusannya, MA membatalkan putusan sebelumnya dari pengadilan tingkat bawah dan menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah serta batal demi hukum.
Gugatan yang dilayangkan Subhan melalui PTUN Jakarta dengan nomor perkara 62/G/2026/PTUN.JKT menuntut agar surat keterangan bernomor 9149/D.D1/KS/2019 tersebut dicabut dan dimusnahkan. Sebelumnya, gugatan tersebut sempat tidak diterima oleh PTUN Jakarta, dan putusan tersebut sempat dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Namun, melalui proses kasasi di Mahkamah Agung, penggugat akhirnya memenangkan perkara tersebut secara mutlak.
Surat keterangan yang disengketakan tersebut merupakan dokumen penyetaraan pendidikan tingkat SMA dari luar negeri yang digunakan oleh Gibran Rakabuming Raka saat mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024 lalu. Dalam pertimbangan hukum sebelumnya di Mahkamah Konstitusi, hakim sempat menyatakan tidak menemukan bukti ijazah SMA dari luar negeri yang menjadi dasar penerbitan surat penyetaraan tersebut. Hal inilah yang memicu rangkaian proses hukum di pengadilan tata usaha negara hingga mencapai tingkat kasasi.
Dasco menegaskan bahwa DPR RI akan menyikapi dinamika ini dengan penuh kehati-hatian setelah masa sidang dimulai. Pihaknya berkomitmen untuk menjalankan setiap mekanisme yang ada sesuai dengan aturan tata tertib dewan. Fokus utama saat ini adalah memastikan seluruh proses tindak lanjut dilakukan secara prosedural dan transparan, menunggu kelengkapan dokumen putusan resmi dari Mahkamah Agung.
Kondisi ini menambah daftar panjang dinamika politik yang melibatkan institusi negara dalam menanggapi keputusan yudikatif. Masyarakat luas kini menantikan langkah konkret yang akan diambil oleh para wakil rakyat setelah masa reses berakhir. Keputusan DPR RI nantinya diprediksi akan menjadi acuan penting dalam menyikapi status hukum surat keterangan penyetaraan ijazah yang menjadi sorotan publik tersebut.
