Halorakyat.id — Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memberikan tanggapan resmi mengenai bergulirnya wacana pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Paloh menilai bahwa proses pemakzulan tersebut secara hukum dapat saja berjalan apabila seluruh persyaratan konstitusional telah terpenuhi serta tidak ada lagi mekanisme alternatif lain untuk menyikapi putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA) mengenai polemik keabsahan ijazah Gibran.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Surya Paloh seusai menghadiri kegiatan NasDem Berbagi di kawasan Jakarta pada Minggu malam. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa langkah konstitusional harus dihormati apabila keadaan memang menuntut demikian demi kepentingan stabilitas nasional dan kemajuan berbangsa serta bernegara.
blockquote>“Kalau semua persyaratan sudah terpenuhi, tidak ada jalan lain lagi, apa yang kita harus lakukan, jalan saja apa yang terbaik untuk kemajuan kita berbangsa dan bernegara,” tegas Surya Paloh.
Meskipun membuka kemungkinan atas proses hukum dan politik tersebut, Paloh tidak memungkiri bahwa polemik yang menjerat ijazah Wakil Presiden telah menimbulkan rasa prihatin dan kesedihan yang mendalam bagi seluruh komponen bangsa. Menurutnya, situasi kepemimpinan nasional yang baru berjalan sekitar dua tahun dari masa jabatan 2024–2029 ini seharusnya tidak diwarnai oleh kegaduhan yang berlarut-larut.
Paloh menambahkan bahwa pasangan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah mendapatkan mandat penuh serta kepercayaan publik secara sah melalui Pemilihan Umum 2024. Namun demikian, tantangan serius yang muncul terkait keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden di awal masa pemerintahan menjadi beban moral tersendiri bagi dinamika politik nasional.
Ia menekankan bahwa menyikapi dinamika putusan yang telah dikeluarkan oleh lembaga peradilan tertinggi seperti MK dan MA tidak sepatutnya disambut dengan kegembiraan politik atas kesulitan yang dialami oleh sesama anak bangsa. Paloh mengajak seluruh pihak untuk menumbuhkan rasa empati dan menjaga etika berbangsa daripada saling menjatuhkan di tengah krisis.
blockquote>“Bukan kita menyambut ini dengan rasa kegembiraan, dan kita tidak bisa membangun karakter bangsa kita yang bergembira pada katakanlah kesedihan saudara kita sebangsa dan setanah air,” ujar Surya Paloh.
Wacana mengenai usulan pemakzulan terhadap Gibran sendiri mencuat ke publik sebagai konsekuensi logis dari dua putusan hukum krusial yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terkait keabsahan kualifikasi pendidikan sang Wakil Presiden. Lembaga legislatif Senayan dilaporkan tengah melakukan konsolidasi internal untuk memetakan langkah politik berikutnya menyusul dorongan dari berbagai kalangan.
Kronologi peradilan mencatat bahwa pada Jumat, 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor: 742 K/TUN/2026 yang mengabulkan gugatan Penggugat Muhammad Subhan Palal secara keseluruhan. Dalam amar putusannya, MA membatalkan putusan pengadilan tingkat sebelumnya dan secara tegas menyatakan bahwa Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan setara Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Gibran—yang digunakan sebagai salah satu syarat administratif pendaftaran Pemilihan Presiden 2024—adalah tidak sah secara hukum.
Sebelum putusan MA tersebut keluar, Mahkamah Konstitusi pada persidangan Selasa, 6 Oktober 2026, telah lebih dahulu menyampaikan putusan perkara Nomor: 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari lembaga pendidikan luar negeri yang dapat disetarakan dengan tingkat pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat, sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Kendati majelis hakim MK mengonfirmasi temuan tidak adanya bukti keabsahan penyetaraan ijazah tersebut, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima lantaran tidak memenuhi kedudukan hukum (legal standing). MK juga menegaskan secara eksplisit bahwa temuan fakta peradilan itu tidak secara otomatis dapat dijadikan dasar hukum langsung untuk membatalkan atau mendiskualifikasi kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia secara sepihak.
Sebagai penutup pertimbangan hukumnya, MK menyerahkan wewenang penanganan tindak lanjut polemik ijazah tersebut kepada lembaga parlemen. Hal inilah yang mendasari para anggota legislatif di DPR RI mulai melakukan pengkajian dan konsolidasi guna menjajaki mekanisme pemakzulan wakil presiden sesuai dengan ketentuan konstitusi yang berlaku di Indonesia.
Dengan menyerahnya urusan ini ke DPR RI, mekanisme tata cara pengujian konstitusionalitas kepemimpinan kini berada di tangan wakil rakyat. Surya Paloh berharap seluruh proses yang berjalan di parlemen nantinya tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, kepastian hukum, dan pemenuhan syarat konstitusi tanpa mengabaikan nilai-nilai kesantunan berpolitik demi menjaga persatuan bangsa.
