Halorakyat.id — Legal Manager PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (PT SMART), Eky Pratama, mengungkapkan bahwa pihak perusahaan membayar dana sebesar Rp 3 miliar untuk memanfaatkan jasa pendampingan hukum dari DR Law Firm, kantor hukum milik Don Ritto yang merupakan rekan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah. Pernyataan tersebut disampaikan Eky saat dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Febrie Adriansyah dan kawan-kawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.
Di hadapan majelis hakim dan jaksa penuntut umum, Eky menjelaskan bahwa skema pendampingan hukum yang diberikan oleh firma hukum tersebut mencakup simulasi pemeriksaan hingga pemberian penguatan emosional. Pendampingan ini dibutuhkan oleh jajaran internal PT SMART ketika harus menjalani proses pemeriksaan oleh tim penyidik kejaksaan terkait penanganan kasus dugaan korupsi pengelolaan dana sawit pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Eky menguraikan bahwa kesepakatan nilai kontrak kerja sama hukum tersebut terbagi ke dalam dua tahap proposal penawaran. Pembayaran pertama dialokasikan untuk mendampingi saksi-saksi dari pihak perusahaan pada tahap penyelidikan perkara dengan nilai mencapai Rp 1 miliar. Selanjutnya, proposal kedua diajukan untuk tahap penyidikan perkara dengan nilai nominal sebesar Rp 2 miliar, sehingga total keseluruhan biaya yang dikeluarkan PT SMART mencapai Rp 3 miliar.
Dalam keterangannya di persidangan, saksi menerangkan bahwa bentuk konkret pendampingan hukum dari DR Law Firm berupa simulasi pengajuan pertanyaan yang menyerupai mekanisme pemeriksaan resmi oleh tim penyidik kejaksaan. Tim dari DR Law Firm bertindak seolah-olah sebagai penyidik guna menguji kesiapan para pejabat atau staf PT SMART sebelum mereka benar-benar berhadapan dengan penyidik Kejaksaan Agung.
“Mungkin lebih ke kita bilangnya penguatan secara emosional kali, ya, karena kan juga tidak terbiasa menghadapi proses seperti itu. Seperti itu sih, Pak,” ujar Eky Pratama saat menjawab pertanyaan jaksa dalam persidangan.
Selain melakukan reka ulang pertanyaan pemeriksaan, tim advokat tersebut juga memberikan arahan teknis kepada jajaran PT SMART agar memberikan jawaban secara lugas dan tidak bertele-tele. Eky menyebutkan bahwa tim penasihat hukum menyarankan agar saksi dari perusahaan bersikap jujur dan langsung mengakui ketidaktahuan jika memang tidak memiliki informasi atas pertanyaan yang diajukan oleh tim penyidik kejaksaan.
Proses simulasi tanya jawab serta pemberian bimbingan emosional tersebut dilaksanakan secara langsung di area kantor pusat PT SMART. Seluruh alokasi dana sesuai nilai kontrak sebesar Rp 3 miliar tersebut juga telah diselesaikan pembayarannya melalui mekanisme transfer bank ke rekening atas nama DR Law Firm setelah mendapatkan persetujuan resmi dari jajaran direksi perusahaan.
Ketika dicecar oleh jaksa penuntut umum mengenai ada atau tidaknya usulan alternatif dari jajaran direksi untuk mencari penyedia jasa hukum lain di luar DR Law Firm, Eky mengonfirmasi bahwa tidak pernah ada pembahasan mengenai opsi firma hukum lain. Seluruh jajaran direksi PT SMART pada saat itu langsung menyetujui penunjukan firma hukum milik Don Ritto tersebut untuk menangani proses pendampingan perkara BPDPKS.
Persidangan yang mendudukkan Febrie Adriansyah, Don Ritto, serta Nurman Herin sebagai terdakwa ini turut membongkar rincian aliran dana dalam berkas dakwaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Jaksa penuntut umum menguraikan bahwa para terdakwa diduga telah menerima sejumlah uang dari PT Sinar Mas Agro yang berkaitan langsung dengan penanganan kasus penyelewengan dana sawit di BPDPKS.
Berdasarkan surat dakwaan jaksa, penerimaan dana dari Sinar Mas Agro tercatat terjadi dalam beberapa kali tahapan transaksi terpisah. Tahap pertama mencakup empat kali penerimaan dengan total akumulasi mencapai Rp 1.000.000.000 terkait penanganan perkara korupsi pengelolaan dana sawit BPDPKS untuk periode tahun 2015 hingga 2022.
Selanjutnya, jaksa mendokumentasikan penerimaan tahap kedua yang berlangsung sebanyak dua kali transaksi dengan jumlah keseluruhan mencapai Rp 2.400.000.000. Penerimaan ini terkait dengan penanganan kasus tindak pidana korupsi pada lembaga pengelola dana sawit yang sama untuk periode kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2021.
Adapun rincian penerimaan lainnya yang tercantum dalam dokumen dakwaan perkara tersebut mencakup dua kali penyetoran dana dengan total nominal sebesar Rp 800.000.000. Aliran dana tersebut dihubungkan dengan proses penanganan hukum perkara pengelolaan dana sawit BPDPKS pada rentang periode tahun 2015 hingga 2022, yang kini tengah terus didalami oleh majelis hakim dalam rangkaian persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta.
