Halorakyat.id — Partai Amanat Nasional menyatakan pihaknya tengah mengkaji secara mendalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait perkara syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, menyusul mencuatnya wacana pemakzulan yang kembali disuarakan ke ranah parlemen oleh sejumlah kalangan penggugat.
Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menegaskan bahwa partainya memilih untuk menelaah pertimbangan yuridis ketetapan hakim konstitusi tersebut dengan saksama sebelum mengambil sikap formal lebih jauh. Kajian komprehensif ini dilakukan agar setiap respons partai tetap berlandaskan pada asas hukum yang sah serta mempertimbangkan stabilitas ketatanegaraan secara luas.
“PAN akan mengkaji putusan MK dengan baik. Tujuannya untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan kekuasaan,” tutur Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga.
Viva menjelaskan bahwa orientasi utama partai saat ini adalah menjaga ketenteraman dan keutuhan kehidupan berbangsa ketimbang terjebak dalam kepentingan politik kekuasaan semata. Menurutnya, dinamika pascapemilihan umum semestinya disikapi secara bijak dengan senantiasa menghormati ketetapan lembaga peradilan yang berwenang demi kepentingan stabilitas nasional.
Sikap kehati-hatian PAN tersebut muncul sebagai respons atas manuver para penggugat yang berencana melayangkan permohonan audiensi ke lembaga legislatif. Upaya politik ini digulirkan setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan gugatan perkara perselisihan syarat administrasi pencalonan Gibran pada kontestasi Pilpres 2024 tidak dapat diterima.
Pakar hukum tata negara Denny Indrayana selaku pihak penggugat mengonfirmasi bahwa pihaknya tengah mempersiapkan draf surat resmi guna meminta waktu pertemuan dengan pimpinan serta fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Selain itu, komunikasi formal juga telah dirintis bersama jajaran pimpinan Dewan Perwakilan Daerah.
Denny menyatakan bahwa audiensi ke Senayan bertujuan mendorong lembaga legislatif untuk memulai mekanisme konstitusional terkait pemakzulan wakil presiden. Kunjungan langsung juga dirancang untuk menyambangi jajaran pimpinan partai politik guna memetakan konstelasi dan menyerap pandangan masing-masing fraksi terkait putusan MK.
Kuasa hukum penggugat, Refly Harun, menambahkan bahwa langkah mendatangi parlemen merupakan tahapan yang tepat secara hukum acara tata negara. Lembaga perwakilan rakyat dipandang sebagai pintu pertama yang memegang hak konstitusional dalam menguji serta menginisiasi bergulirnya proses pemakzulan terhadap kepala negara maupun wakil kepala negara.
“Yang harus kita ketuk adalah pintu Dewan Perwakilan Rakyat, karena merekalah yang kemudian memiliki hak atau kewenangan konstitusional untuk mengusulkan inisiasi pemakzulan, itu pintu pertama,” terang kuasa hukum penggugat, Refly Harun.
Sesuai desain konstitusi Indonesia, proses pemakzulan memang memerlukan tahapan pembuktian dan persetujuan politik yang berlapis. Inisiasi penyelidikan dilakukan di DPR, kemudian diajukan pembuktian pelanggaran hukumnya ke Mahkamah Konstitusi, sebelum akhirnya dibawa kembali ke Sidang Istimewa MPR untuk pengambilan keputusan final.
Hingga saat ini, partai-partai politik pendukung koalisi pemerintahan, termasuk PAN, memilih untuk tetap berpegang pada legitimasi hukum putusan pengadilan yang bersifat final, sembari menunggu langkah konkret yang akan diajukan para inisiator wacana tersebut ke gedung parlemen.
