Halorakyat.id — Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia secara tegas membantah tuduhan yang mengaitkan dirinya dengan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bantahan terbuka tersebut disampaikan Bahlil saat memberikan kata sambutan dalam acara pelantikan Pengurus DPD Partai Golkar Maluku yang berlangsung pada Sabtu (7/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil menyoroti dinamika kebebasan berpendapat di era demokrasi yang dinilainya telah dimanfaatkan secara tak bertanggung jawab oleh sejumlah pihak melalui penyebaran berita-berita menyudutkan. Ia menegaskan bahwa narasi yang beredar di ruang publik, khususnya mengenai isu pertemuannya dengan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan perwira tinggi kepolisian lainnya sebelum penangkapan, merupakan cerita rekaan tanpa dasar yang jelas.
Bahlil mengungkapkan rasa heran atas tudingan tersebut lantaran dirinya juga merupakan salah satu pihak yang menjadi korban aksi penyadapan ilegal. Menurutnya, sangat tidak masuk akal apabila dirinya dituduh ikut mengatur atau mengendalikan operasi penyadapan tersebut sementara perangkat komunikasi pribadinya sendiri turut disadap oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Gimana mungkin saya bisa ikut mengatur penyadapan, sementara saya juga disadap. Abuleke ini, asli abuleke, ini asli ilmu abu leke ini. Kreatif dikit gitu lho,” ujar Bahlil Lahadalia.
Lebih lanjut, Bahlil meminta Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk menindaklanjuti secara mendalam dan membongkar fakta-fakta hukum yang sebenarnya di balik isu ini. Langkah tersebut dinilai sangat penting agar informasi hoaks yang sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu tidak terus-menerus menyesatkan pandangan masyarakat umum.
Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi ini mendesak aparat penegak hukum untuk membuka secara transparan apabila memang pernah ada pertemuan rapat sebagaimana dituduhkan. Ia secara tegas menyatakan siap mempertanggungjawabkan perbuatannya karena merasa tidak pernah melakukan pertemuan tertutup dengan para jenderal kepolisian tersebut sebelum tindakan hukum dilakukan.
Merespons tuduhan liar yang terus menyebar luas di platform media sosial, Bahlil memberikan tenggat waktu 3×24 jam kepada pihak penuduh untuk menyampaikan klarifikasi secara terbuka. Jika batas waktu tersebut tidak diindahkan, dirinya tidak ragu untuk mengambil langkah hukum tegas berupa pendaftaran somasi dan pelaporan pidana demi menegakkan keadilan.
Meski tidak menyebutkan nama secara eksplisit, Bahlil menyampaikan peringatan terbuka itu kepada seorang tokoh senior yang sering tampil menyuarakan pandangannya di saluran podcast dengan ciri khas mengenakan kacamata. Menurut Bahlil, tuduhan mengenai keterlibatan dalam tindakan penyadapan merupakan tuduhan berat yang tingkat bahayanya setara dengan tindakan kejahatan penyadapan itu sendiri.
Ia menekankan bahwa langkah hukum diambil demi menjaga marwah institusi Partai Golkar yang dipimpinnya. Sebagai pucuk pimpinan partai politik besar di Indonesia, Bahlil menyatakan tidak akan tinggal diam atau mundur sedikit pun dalam menghadapi tindakan berdemokrasi secara tidak bertanggung jawab yang merusak kehormatan partai.
Bahlil turut memaparkan bahwa tuduhan tersebut mencederai nilai kebenaran dalam ruang publik. Ia mengecam tindakan pihak-pihak yang sembarangan melontarkan spekulasi dan opini politik tanpa menyajikan bukti-bukti otentik yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.
“Masak atas nama sebuah demokrasi ngomongnya ngawur, nanti lama-lama orang bangun tidur mimpi, nggak tahu malam minum apa tiba-tiba bicara bangsa. Astaghfirullahaladzim,” tegas Bahlil.
Di samping membantah keterlibatan, Bahlil menegaskan filosofi hidup dan karakter dasarnya sebagai orang dari kawasan timur Indonesia yang memegang teguh nilai kesetiaan dan loyalitas. Sebagai bawahan di dalam kabinet pemerintahan, ia menggarisbawahi komitmen penuh untuk taat dan setia kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala negara dan pimpinan tertinggi.
Bahlil menambahkan bahwa dalam rekam jejak kepemimpinan maupun kehidupan pribadinya, ia selalu memegang prinsip untuk pantang menjadi seorang pengkhianat. Ia mengingatkan kepada pihak-pihak yang mencoba menghasut antar sesama elemen bangsa untuk tidak bermain-main dengan isu yang merugikan stabilitas nasional.
Peristiwa ini berakar dari pengungkapan kasus besar oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri yang telah menetapkan empat orang perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting nasional.
Keempat perwira tinggi yang dijerat hukum tersebut yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta (AHN), mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi (SU), serta mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso (EH).
Dalam konferensi pers resmi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengonfirmasi bahwa para tersangka terbukti melakukan penyadapan tanpa prosedur yang sah atau illegal tapping. Sasaran penyadapan tersebut meliputi nomor telepon pribadi Presiden Prabowo Subianto, para pejabat negara, tokoh politik, awak media, tokoh organisasi kemasyarakatan, LSM, hingga kalangan pengusaha nasional.
Berdasarkan hasil penyelidikan awal penyidik Bareskrim Polri, praktik penyadapan tanpa izin tersebut berlangsung dalam kurun waktu yang cukup panjang, yakni sejak periode tahun 2025 hingga bulan Oktober 2026.
Atas perbuatan illegal tapping tersebut, para tersangka dijerat dengan persangkaan pasal berlapis, meliputi Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 332 ayat 1 dan/atau ayat 2 UU KUHP, serta Pasal 32 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang mengancam para pelaku dengan hukuman kurungan penjara maksimal 10 tahun.
