Halorakyat.id — Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Inspektur Jenderal Asep Safrudin membantah secara tegas desas-desus yang menyebutkan dua mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ditangkap terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pihak kepolisian memastikan bahwa informasi mengenai penangkapan dua purnawirawan jenderal tersebut sama sekali tidak berdasar dan tidak memiliki fakta hukum.
“Infonya tidak benar,” tegas Irjen Asep Safrudin saat dimintai konfirmasi mengenai kabar burung tersebut pada Minggu (8/11/2026).
Asep enggan memberikan penjelasan lebih detail mengenai asal-usul rumor liar yang beredar luas di tengah masyarakat tersebut. Kendati demikian, penegasan dari jenderal bintang dua itu sekaligus menepis spekulasi publik mengenai adanya keterlibatan figur mantan petinggi Polri tambahan dalam pusaran perkara peretasan dan penyadapan tersebut.
Sebelum timbulnya rumor liar mengenai penangkapan dua mantan Kapolri ini, Korps Bhayangkara sejatinya telah menetapkan empat orang tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo dan beberapa pejabat penting lainnya. Praktek peretasan serta pengawasan tanpa izin tersebut ditengarai telah berlangsung sejak tahun 2025 lalu.
Adapun empat figur yang telah resmi dijerat sebagai tersangka dalam penanganan kasus penyadapan ini meliputi mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi. Penetapan status hukum tersebut dilakukan setelah tim penyidik mengantongi bukti-bukti awal yang dinilai kuat dan mencukupi.
Atas perbuatannya, para tersangka dalam kasus penyadapan ilegal ini dihadapkan pada ancaman hukuman berat melalui konstruksi pasal berlapis. Penyidik menerapkan aturan hukum tindak pidana umum maupun perundang-undangan khusus mengenai informasi dan transaksi elektronik guna mengusut tuntas perkara peretasan ini.
Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengancam hukuman penjara paling lama 10 tahun. Selain pasal KUHP baru tersebut, mereka juga disangkakan melanggar Pasal 332 KUHP dengan ancaman pidana penjara hingga 6 tahun.
Guna memperkuat sangkaan pidana, penyidik kepolisian turut melapisinya dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang ITE ini membawa konsekuensi ancaman kurungan badan paling lama 8 tahun penjara bagi para pelaku.
Saat ini, tiga dari empat orang tersangka telah menjalani masa penahanan secara resmi oleh penyidik untuk kelancaran penyidikan lebih lanjut. Ketiga tersangka yang kini mendekam di dalam Rumah Tahanan Negara Mabes Polri yakni mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, mantan Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, serta Irjen Eko Hadi Santoso guna mempermudah pemeriksaan hingga perkara siap dilimpahkan ke kejaksaan.
