Halorakyat.id — Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, secara resmi membantah isu yang menuduh dirinya terlibat dalam praktik penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil saat menghadiri acara pelantikan DPD Golkar Maluku pada Sabtu, 7 November 2026, sebagai bentuk respons atas tuduhan liar yang beredar di ruang publik.
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil menyatakan dukungan penuh terhadap langkah aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus penyadapan yang dinilai sebagai pelanggaran serius. Ia menekankan pentingnya transparansi dalam pengungkapan perkara ini agar tidak menimbulkan spekulasi yang dapat merugikan berbagai pihak serta stabilitas keamanan negara.
“Kita Partai Golkar mendukung secara penuh aparat penegak hukum dalam menuntaskan persoalan-persoalan yang terjadi terkait dengan penyadapan secara transparan,” ujar Bahlil Lahadalia.
Bahlil mengungkapkan bahwa dirinya juga merasa menjadi korban dalam fenomena penyadapan ini. Ia mengaku khawatir karena aktivitas komunikasi pribadinya, baik siang maupun malam, turut terdeteksi. Bahlil menilai situasi tersebut memiliki potensi dampak yang sistemik, masif, dan terstruktur, sehingga memerlukan penanganan serius dari otoritas berwenang.
Terkait tuduhan yang menyebutkan bahwa ia sempat melakukan pertemuan dengan sejumlah jenderal tiga jam sebelum mereka ditangkap, Bahlil menegaskan bahwa cerita tersebut adalah karangan pihak tidak bertanggung jawab. Ia mengaku sempat terkejut ketika mendapati namanya dikaitkan langsung dengan isu penyadapan tersebut saat sedang dalam perjalanan udara.
Sebagai langkah tegas, Bahlil memberikan ultimatum berupa somasi selama 3×24 jam kepada pihak yang menuduhnya tanpa bukti. Ia secara khusus menyoroti komentar dari sosok senior yang kerap tampil di podcast dengan atribut kacamata, yang dianggapnya telah menggiring opini publik melalui tuduhan yang tidak berdasar. Jika tidak ada klarifikasi atau bukti yang valid dalam kurun waktu yang ditentukan, Bahlil memastikan akan menempuh jalur hukum.
Bahlil menduga bahwa rangkaian isu penyadapan ini sengaja diembuskan untuk menguji kekompakan dan melemahkan kekuatan internal Partai Golkar. Ia telah menginstruksikan seluruh kader partai agar tetap solid dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang bertujuan merusak integritas partai. Ia menegaskan tidak akan mundur sedikit pun dalam menghadapi pihak-pihak yang berupaya mengganggu stabilitas organisasinya.
Keputusan untuk menempuh jalur hukum diambil karena tuduhan tersebut telah menyebar luas dan berisiko menciptakan persepsi negatif yang merugikan nama baiknya serta Partai Golkar. Bahlil berharap proses hukum dapat menjadi jalan bagi kebenaran untuk terungkap, sekaligus menjadi pelajaran agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya di tengah situasi politik yang dinamis.
