Halorakyat.id — Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni secara resmi menyatakan dukungannya terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan pengkajian mendalam atas usulan redefinisi korupsi. Dukungan ini disampaikan menyusul adanya usulan dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta pemerintah mempertimbangkan kembali batasan antara kerugian negara dalam kegiatan bisnis dengan tindak pidana korupsi murni.
Sahroni menilai bahwa langkah pengkajian ini sangat krusial guna memastikan penegakan hukum di Indonesia tidak salah sasaran, terutama bagi para pengambil kebijakan di sektor bisnis negara. Menurutnya, pemisahan yang jelas antara kerugian operasional bisnis dan praktik korupsi pejabat sangat diperlukan agar tidak ada ketakutan dalam mengelola aset negara untuk tujuan keuntungan yang sah secara ekonomi.
“Saya sangat setuju, dan ini memang perlu revisi UU Tipikor agar tidak salah sasaran dalam penegakan hukum di masa mendatang,” tegas Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni.
Politisi Partai NasDem tersebut menekankan bahwa kerugian negara harus dibedakan secara fundamental dengan tindak pidana korupsi yang sengaja dilakukan oleh oknum pejabat. Ia berpendapat bahwa korupsi yang dilakukan pejabat umumnya didorong oleh kepentingan pribadi dan secara langsung merugikan masyarakat luas melalui penyalahgunaan wewenang atau pengambilan uang negara secara ilegal.
Ia menambahkan bahwa fokus utama penegakan hukum seharusnya tetap pada tindakan yang merugikan kepentingan publik demi memperkaya diri sendiri. Namun, dalam konteks bisnis negara, Sahroni memandang perlu adanya ruang bagi para profesional untuk menjalankan perusahaan negara tanpa bayang-bayang kriminalisasi selama tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip bisnis yang benar dan bukan untuk keuntungan pribadi.
Menurut Sahroni, bisnis negara yang berorientasi pada keuntungan harus dikelola oleh individu-individu yang memang memiliki kompetensi mendalam di bidang tersebut. Ia menegaskan bahwa jika sebuah entitas bisnis negara bertujuan mencari laba, maka risiko kerugian bisnis adalah hal yang lumrah terjadi dalam dinamika pasar, asalkan tidak didasari oleh niat jahat atau manipulasi demi kepentingan segelintir orang.
Presiden Prabowo Subianto sendiri telah memberikan instruksi kepada jajaran menterinya untuk menindaklanjuti usulan redefinisi ini dengan kajian yang komprehensif. Instruksi ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin menyelaraskan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dengan realitas ekonomi yang dihadapi oleh negara saat ini agar pembangunan ekonomi tidak terhambat oleh keraguan hukum.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa Presiden Prabowo meminta kajian tersebut dilakukan secara mendalam. Yusril menekankan bahwa meskipun presiden belum memberikan persetujuan final atas usulan DEN, pengkajian diperlukan agar Indonesia memiliki rumusan korupsi yang benar-benar sesuai dengan situasi nasional.
Yusril juga menyoroti pentingnya perluasan definisi dan kategori tindak pidana korupsi yang diselaraskan dengan standar internasional, khususnya United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Sejak meratifikasi konvensi tersebut pada tahun 2006, Indonesia dituntut untuk terus memperbarui kerangka hukumnya agar mencakup berbagai aspek seperti gratifikasi, suap, hingga pemerasan oleh pejabat publik.
Langkah penyelarasan konsep korupsi dalam konvensi PBB dengan perbaikan undang-undang domestik diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum yang lebih baik. Yusril menyebutkan bahwa saat ini regulasi Indonesia sudah mencakup banyak hal, namun sinkronisasi tetap dibutuhkan agar setiap pasal dalam UU Tipikor dapat diimplementasikan secara efektif dan adil tanpa mengganggu iklim investasi dan manajemen aset negara.
Sebelumnya, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan telah menyampaikan usulan perubahan definisi tindak pidana korupsi ini langsung kepada Presiden Prabowo di Istana Merdeka. Luhut berargumen bahwa redefinisi ini akan membantu tim ekonomi dan jajaran birokrasi dalam bekerja lebih efisien tanpa rasa khawatir yang berlebihan terhadap interpretasi hukum yang multitafsir mengenai kerugian negara.
Ahmad Sahroni berharap proses kajian ini segera membuahkan hasil yang konkret dalam bentuk draf revisi undang-undang. Ia menegaskan bahwa DPR RI siap untuk membahas perubahan regulasi tersebut apabila makna dan batasannya sudah dirumuskan secara jelas oleh pemerintah, sehingga penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan lebih objektif, transparan, dan mendukung kemajuan ekonomi nasional.
