Halorakyat.id — Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengonfirmasi bahwa namanya terdaftar sebagai salah satu sasaran penyadapan ilegal yang dilakukan oleh mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah perwira tinggi kepolisian lainnya. Erick menyebutkan bahwa dirinya menerima informasi bahwa ia menduduki urutan ke-36 dalam daftar tokoh penting yang percakapannya direkam secara berlawanan dengan hukum tersebut.
Kabar mengenai masuknya nama Erick Thohir ke dalam skema penyadapan tanpa izin ini mengemuka di tengah penyelidikan mendalam terkait operasi penyadapan ilegal yang menargetkan sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Presiden Prabowo Subianto. Pihak kepolisian saat ini tengah memproses kasus hukum tersebut untuk mengusut tuntas keterlibatan para pelaku serta motif di balik tindakan berisiko tinggi ini.
“Ya, saya enggak bisa bicara apa-apa karena bagian yang tersadap mudah-mudahan saya bukan punya pembicaraan negatif,” ujar Erick Thohir.
Merespons situasi tersebut, Erick mengaku tidak bisa memberikan banyak komentar mendalam mengenai detail percakapan teleponnya yang telah disadap. Ia hanya berharap seluruh rekaman komunikasi yang diambil secara ilegal oleh pihak tidak bertanggung jawab tersebut tidak memuat hal-hal yang dapat ditafsirkan secara negatif atau merugikan posisi publiknya.
Erick menegaskan bahwa saat ini dirinya memilih untuk tetap konsisten dan berfokus menjalankan tugas-tugas kementerian demi memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ia juga mempercayakan penuh penanganan perkara ini kepada aparat penegak hukum dan masih menunggu seluruh rangkaian proses verifikasi yang sedang berjalan di Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Kasus penyadapan ilegal ini menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo beserta tiga orang perwira tinggi polisi berpangkat Inspektur Jenderal (Irjen) yang kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Ketiga Perwira Tinggi Polri tersebut adalah Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi yang diduga terlibat aktif dalam menjalankan mekanisme penyadapan di luar prosedur penegakan hukum yang berlaku.
Berdasarkan hasil temuan awal tim penyidik, modus operandi yang digunakan para tersangka dilakukan dengan memasukkan sejumlah nomor telepon milik pejabat dan tokoh penting secara langsung ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS). Praktik tersebut dijalankan tanpa melintasi tahap verifikasi dan prosedur penyadapan yang semestinya.
Tindakan penyadapan yang melangkahi aturan perundang-undangan ini dinilai sebagai bentuk pelanggaran berat terhadap keamanan nasional dan privasi para pejabat tinggi negara. Penggunaan perangkat LIMS di luar peruntukan penegakan hukum resmi mengindikasikan adanya penyalahgunaan wewenang secara terstruktur di dalam institusi kepolisian pada masa operasi tersebut berlangsung.
Pihak Istana Kepresidenan memberikan tanggapan amat keras terkait terungkapnya skandal penyadapan tak berizin ini. Melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, pemerintah mengategorikan tindakan penyadapan yang menyasar Presiden Prabowo dan jajaran pejabat penting lainnya sebagai perbuatan yang sangat berbahaya bagi stabilitas negara.
“Kami berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori bisa kita anggap ini perbuatan mengarah ke perbuatan makar,” tegas Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Pernyataan tegas dari pihak Istana menunjukkan betapa seriusnya dampak dari operasi penyadapan ilegal tersebut terhadap pertahanan dan kedaulatan pemerintahan yang sah. Penyidikan intensif terus dilanjutkan oleh pihak berwenang untuk membongkar seluruh jaringan dan keterlibatan pihak lain dalam perkara yang mengarah pada dugaan kejahatan terhadap keamanan negara ini.
