Halorakyat.id — Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah tengah mencermati secara serius proses hukum terkait kasus penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto. Tindakan yang diduga dilakukan oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta sejumlah perwira tinggi Polri lainnya ini dianggap sebagai ancaman nyata terhadap keamanan nasional dan stabilitas kepemimpinan negara.
Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pihak istana belum mengetahui secara terperinci motif di balik aksi penyadapan tersebut karena proses penyidikan masih berjalan di kepolisian. Menurutnya, pemerintah turut bertanya-tanya mengenai alasan mendasar di balik penyadapan yang tidak hanya menyasar kepala negara, tetapi juga meluas ke lingkaran pejabat tinggi dan tokoh penting lainnya di Indonesia.
Penyadapan ini dilaporkan tidak terbatas pada presiden saja, melainkan juga menyasar jajaran menteri kabinet, pimpinan partai politik, hingga tokoh-tokoh dari organisasi kemasyarakatan. Skala penyadapan yang begitu luas ini memicu kekhawatiran mendalam di lingkungan pemerintahan mengenai tujuan sebenarnya dari pengumpulan informasi secara ilegal tersebut selama kurun waktu satu tahun terakhir.
“Kami juga berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori, bisa kita anggap ini perbuatan mengarah ke perbuatan makar, dan juga mengarah ke perbuatan membahayakan keselamatan kepentingan negara, termasuk membahayakan keselamatan pimpinan negara,” tegas Mensesneg Prasetyo Hadi.
Prasetyo menambahkan bahwa tindakan membahayakan keselamatan pimpinan negara merupakan pelanggaran hukum berat yang memiliki implikasi hukum yang sangat serius. Oleh karena itu, Istana menyerahkan sepenuhnya proses penyidikan kepada tim di kepolisian agar kasus ini dapat dibuka secara transparan kepada media dan masyarakat luas setelah seluruh detail perkara terkumpul secara lengkap.
Di sisi lain, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri secara resmi telah menetapkan tiga jenderal sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan secara ilegal ini. Para tersangka tersebut adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN), dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH) yang kini harus menghadapi proses hukum atas dugaan pelanggaran privasi dan keamanan negara.
Kabareskrim Komjen Asep Safrudin dalam konferensi persnya menjelaskan bahwa para tersangka diduga melakukan penyadapan tanpa adanya kaitan dengan tugas penegakan hukum yang sah atau mandat resmi dari institusi. Tindakan ilegal ini terdeteksi dilakukan dalam rentang waktu antara tahun 2025 hingga 2026 terhadap nomor telepon seluler milik Presiden Republik Indonesia secara berkelanjutan.
“Penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH. Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia,” ujar Kabareskrim Komjen Asep Safrudin.
Investigasi internal kepolisian menemukan bahwa para tersangka juga berusaha melakukan tindakan penghapusan jejak digital atau log aktivitas penyadapan pada Oktober 2026. Upaya penghapusan jejak ini diduga kuat dilakukan untuk menghindari deteksi dari sistem keamanan siber kepresidenan setelah aksi mereka berlangsung selama beberapa bulan tanpa diketahui oleh pihak protokol keamanan.
Kasus ini menjadi perhatian besar publik mengingat profil para tersangka yang sebelumnya memegang posisi-posisi kunci dan strategis di institusi Kepolisian Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan bahwa perlindungan terhadap kerahasiaan komunikasi kepala negara adalah prioritas utama dalam menjaga kedaulatan serta memastikan tidak ada gangguan terhadap jalannya roda pemerintahan dari praktik intelijen ilegal.
Hingga saat ini, penyidik kepolisian masih mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain atau adanya aktor intelektual yang memberikan perintah di balik skema penyadapan sistematis ini. Kepolisian berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini hingga ke akar-akarnya guna memberikan kepastian hukum dan menjaga integritas institusi Polri di mata masyarakat dan dunia internasional.
