Halorakyat.id — Ratusan pabrik garmen di Bangladesh dilaporkan terpaksa menghentikan operasional secara massal pada Kamis (12/11/2026) menyusul aksi mogok kerja yang dilakukan oleh para buruh. Gelombang protes ini terjadi di sejumlah zona industri utama seperti Gazipur, Ashulia, dan Savar, di mana para pekerja datang ke lokasi pabrik namun secara serentak menolak untuk melakukan aktivitas produksi. Aksi demonstrasi yang bertujuan menuntut kenaikan upah tersebut sempat diwarnai ketegangan ketika massa berusaha turun ke jalan, namun langkah mereka segera dihadang oleh barikade ketat aparat kepolisian.
Situasi ini memicu ancaman serius dari pihak pengusaha yang berencana menerapkan kebijakan tegas bagi para pekerja yang tidak hadir atau menolak bekerja. Krisis yang telah berlangsung sejak Oktober ini kini mengancam stabilitas industri garmen nasional yang memiliki nilai ekonomi mencapai US$38 miliar atau setara Rp684 triliun per tahun. Sektor ini merupakan tulang punggung ekonomi negara dengan kontribusi empat perlima dari total pendapatan ekspor Bangladesh serta menyerap tenaga kerja lebih dari empat juta orang.
Asosiasi Produsen dan Eksportir Garmen Bangladesh (BGMEA) saat ini tengah berupaya meredam situasi di tengah proses negosiasi yang masih berjalan. Bangladesh sendiri merupakan pengekspor garmen terbesar kedua di dunia setelah China yang menjadi pemasok utama bagi berbagai merek fesyen internasional terkemuka. Namun, ketidakpastian mengenai kapan besaran upah baru akan diumumkan menjadi pemicu utama kemarahan para buruh yang merasa tertekan oleh kenaikan biaya hidup.
Dewan pengupahan garmen sebelumnya telah mencapai kesepakatan pada 4 November untuk menaikkan upah minimum setelah melalui serangkaian protes. Kendati demikian, angka pasti kenaikan upah tersebut baru akan diumumkan pada Desember dan mulai berlaku efektif per Januari mendatang. Jeda waktu yang panjang ini membuat para pekerja merasa tidak memiliki kepastian mengenai nominal kenaikan gaji yang mereka harapkan.
“Gangguan ini merugikan semua orang. Bisnis kehilangan uang, pekerja kehilangan hari kerja, ekonomi terpukul, dan kerusakan itu sulit untuk diperbaiki,” tegas mantan Direktur BGMEA, Mohiuddin Rubel.
Para pekerja secara tegas menuntut kenaikan upah minimum bulanan menjadi 30.000 taka atau sekitar US$240 yang setara dengan Rp4,3 juta. Angka tersebut merupakan lonjakan drastis sebesar 140% dibandingkan upah minimum saat ini yang hanya berada di kisaran 12.500 taka atau sekitar Rp1,8 juta. Hingga kini, para buruh tetap bertahan dengan pendirian mereka untuk terus berunjuk rasa hingga dewan pengupahan memberikan angka yang dirasa mampu memenuhi kebutuhan hidup layak.
Seorang pekerja garmen bernama Khanam menuturkan bahwa rekan-rekannya tetap datang ke pabrik sekadar untuk melakukan absensi sebelum akhirnya kembali pulang tanpa bekerja. Ia menegaskan bahwa aksi demonstrasi kemungkinan besar tidak akan mereda dalam waktu dekat selama belum ada kepastian mengenai revisi upah yang dapat diterima oleh seluruh pekerja. Kondisi ini membuat situasi di kawasan industri semakin tidak menentu bagi pihak manajemen maupun buruh.
Menanggapi eskalasi krisis ini, pihak BGMEA yang menaungi 4.500 pabrik anggota segera menggelar pertemuan darurat untuk membahas langkah mitigasi. Para pemilik pabrik mulai mempertimbangkan kebijakan tegas dengan prinsip tidak ada pekerjaan maka tidak ada gaji untuk menekan kerugian operasional yang semakin membengkak. Presiden BGMEA, Mahmudul Hasan, menegaskan bahwa asosiasi dan dewan pengupahan tidak akan tunduk pada tekanan melalui aksi mogok buruh yang dinilai mengganggu proses negosiasi yang sedang berjalan.
Pemerintah dan pelaku industri kini berada di bawah tekanan besar untuk mencari jalan tengah sebelum krisis ini menyebabkan kerusakan lebih luas pada rantai pasok global. Para pembeli internasional mulai mempertanyakan kredibilitas keamanan pasokan dari Bangladesh akibat gangguan produksi yang terus berulang. Keberlangsungan ekonomi negara dengan populasi 170 juta jiwa ini sangat bergantung pada penyelesaian sengketa perburuhan yang adil bagi kedua belah pihak.
