Halorakyat.id — Sebanyak enam orang saksi dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Langkah hukum ini diambil menyusul pengajuan berkas permohonan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) guna memastikan keselamatan serta independensi para saksi selama proses penyidikan perkara berlangsung.
Wakil Ketua LPSK Wawan Wahrudin mengonfirmasi bahwa pihak lembaga telah menerima kelengkapan berkas fisik dari enam saksi yang memohon perlindungan tersebut di Jakarta pada Rabu (11/11/2026). Meski demikian, pihak LPSK mencatat masih terdapat dua berkas permohonan saksi lainnya yang saat ini belum secara resmi diterima oleh tim penelaah lembaga.
“Intinya, sudah ada penambahan dua dari enam,” ujar Wakil Ketua LPSK Wawan Wahrudin saat memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta.
Sebelumnya, Polri telah mendaftarkan permohonan perlindungan bagi para saksi perkara dugaan penyadapan ilegal Presiden Prabowo Subianto ini sejak awal November. Permohonan tersebut kini berada dalam penanganan serius tim penelaah LPSK guna menentukan tingkat kelayakan dan bentuk perlindungan yang paling tepat sesuai dengan kebutuhan para pemohon.
Ketua LPSK Achmadi menjelaskan bahwa proses penelaahan terhadap berkas permohonan saksi penyadapan tersebut telah berjalan secara intensif sejak 6 November 2026. Dalam menjalankan tahapan ini, LPSK secara aktif berkoordinasi dengan tim penyidik kepolisian yang tengah menangani perkara penegakan hukum kasus penyadapan presiden tersebut.
“Pelindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana,” kata Ketua LPSK Achmadi dalam keterangan resminya.
Dalam proses evaluasi, LPSK mempertimbangkan sejumlah indikator krusial sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelaahan dilakukan secara komprehensif dengan mengacu pada Pasal 49 ayat (1) serta Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Aspek-aspek utama yang dicermati oleh LPSK meliputi seberapa penting keberadaan keterangan saksi bagi pengungkapan tindak pidana, tingkat ancaman fisik maupun psikologis yang dihadapi, hingga kondisi kerentanan spesifik dari para saksi yang terlibat. Mekanisme pengujian ini diperlukan agar bentuk bantuan dan perlindungan yang diberikan nantinya tepat sasaran serta efektif menekan segala potensi intimidasi.
LPSK juga menegaskan bahwa bentuk bantuan yang dapat diberikan bervariasi, mulai dari perlindungan fisik, pengawalan, pemenuhan hak-hak prosedural, hingga bantuan hukum atau psikologis sesuai derajat ancaman perkara. Seiring berjalannya penyidikan dugaan penyadapan ini, pihak LPSK menyatakan tidak menutup kemungkinan adanya penambahan jumlah saksi lain yang turut mengajukan permohonan perlindungan hukum ke depannya.
Proses penyidikan kasus penyadapan terhadap orang nomor satu di Indonesia ini terus bergulir dengan pengawasan ketat dari instansi penegak hukum. Perlindungan yang kuat terhadap para saksi diharapkan dapat memperlancar pengungkapan fakta secara objektif, aman, dan transparan di hadapan hukum tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun.
Dengan berjalannya koordinasi intensif antara institusi Polri dan LPSK, penanganan kasus penyadapan ilegal ini diharapkan dapat berjalan secara profesional dan tuntas. Kepastian jaminan keamanan bagi para saksi menjadi kunci utama dalam memastikan pengungkapan perkara tindak pidana serius ini dapat terang benderang di mata publik dan hukum.
