Halorakyat.id — Mahkamah Konstitusi (MK) menjadwalkan pembacaan putusan atas gugatan perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Pilpres) Tahun 2024, yang salah satunya menyoroti keabsahan syarat pendidikan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Gugatan ini mencuat setelah dalam persidangan sebelumnya, Hakim Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan surat keputusan penyetaraan ijazah luar negeri milik Gibran yang dinilai memiliki makna ganda atau bersayap.
Persoalan ini bermula dari dokumen penyetaraan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada tahun 2019 silam. Arsul Sani menyoroti adanya perbedaan mendasar antara surat penyetaraan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen Dasmen) dengan dokumen penyetaraan dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).
Menurut Arsul, ketidaksetaraan dalam format surat penyetaraan dari kedua institusi tersebut menimbulkan kebingungan hukum yang cukup mendasar bagi para pihak yang melakukan verifikasi berkas. Surat keputusan dari Kemenristekdikti dinilai jauh lebih mudah dipahami secara administratif karena secara eksplisit menyebutkan penilaian kesetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri atas nama Gibran Rakabuming Raka. Sebaliknya, surat yang diterbitkan oleh Kemendikbud justru menyetarakan aspek kemampuan pengetahuan, bukan bentuk fisik ijazah kelulusan itu sendiri.
“Ini yang dikeluarkan oleh Kemendikbud, Dirjen Dasmen ini, Dikdasmen ini. Ini agak bersayap, Pak, terus terang bagi kami untuk memahami. Di mana agak bersayapnya? Karena yang Bapak setarakan itu adalah pengetahuan, yang bersangkutan dinilai memiliki pengetahuan setara tamat sekolah menengah kejuruan,” ujar Hakim Konstitusi Arsul Sani.
Mantan anggota DPR RI tersebut menilai bahwa rumusan kalimat dalam surat penyetaraan Kemendikbud tersebut sangat abstrak dan berpotensi menyulitkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilu dalam melakukan verifikasi berkas pencalonan. Arsul menekankan bahwa penentuan derajat kesetaraan seharusnya merujuk langsung pada dokumen fisik kelulusan yang autentik seperti ijazah, sertifikat akademik, atau diploma resmi, sebagaimana lazimnya diatur dalam regulasi tata kelola administrasi pendidikan nasional.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 29 Tahun 2014, proses penyetaraan pendidikan dari lembaga asing wajib merujuk pada ijazah, sertifikat, atau diploma yang diperoleh peserta didik secara sah dari institusi pendidikan di luar negeri. Namun, dalam kasus dokumen milik Gibran, Arsul menilai rumusan memiliki pengetahuan setara menciptakan ketidakpastian tafsir yang tidak biasa dalam sistem administrasi negara Indonesia.
Menanggapi sorotan tajam dari hakim konstitusi tersebut, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dirjen Kemendikdasmen), Gogot Suharwoto, memberikan klarifikasi langsung di ruang sidang. Gogot menjelaskan bahwa kasus yang dihadapi kementerian saat memproses berkas Gibran memiliki karakteristik khusus yang tidak bisa disamakan dengan penilaian ijazah sekolah menengah atas pada umumnya.
Gogot memaparkan bahwa Gibran Rakabuming Raka mengajukan penyetaraan untuk program Diploma of Business Studies yang ditempuhnya di UTS Insearch, Australia. Program pendidikan semacam ini tidak dikenal dalam nomenklatur sistem pendidikan formal tingkat menengah di Indonesia, karena merupakan program kursus tingkat perguruan tinggi yang diambil oleh siswa sekolah menengah di luar negeri.
“Kasus yang kita hadapi sekarang kan bukan SMA, itu adalah diploma. Jadi saudara Gibran Rakabuming Raka yang diajukan itu adalah course, diploma of business studies yang di Indonesia kita tidak punya. Anak-anak, apa namanya, SMA mengambil mata pelajaran di perguruan tinggi. Jadi, ini nggak akan bisa kita padankan, ya. Memang nggak ada,” kata Dirjen Kemendikdasmen Gogot Suharwoto.
Karena tidak adanya padanan langsung dalam sistem kurikulum nasional, Kemendikbud saat itu tidak dapat melakukan penyetaraan secara sederhana hanya dengan melihat ijazah atau sertifikat kelulusan biasa. Gogot menambahkan bahwa dokumen yang diajukan oleh Gibran pada waktu itu adalah certificate of attendance atau sertifikat kehadiran dan kelulusan program kursus tersebut. Hal ini menuntut kementerian untuk melakukan analisis mendalam terhadap transkrip nilai dan mata pelajaran yang telah diselesaikan.
Untuk menentukan derajat kesetaraan pendidikan asing tersebut dengan sistem di dalam negeri, tim penilai dari kementerian melakukan pemadanan terhadap tiga komponen utama secara komprehensif dan mendalam. Komponen-komponen penting tersebut meliputi akumulasi durasi atau tahun belajar selama menempuh studi di luar negeri, rincian capaian nilai dalam laporan hasil belajar atau rapor berkala, serta struktur kurikulum yang dijalani oleh Gibran selama menempuh pendidikan di UTS Insearch Australia.
Penilaian kurikulum tersebut kemudian disesuaikan dengan struktur kurikulum yang berlaku pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Indonesia, khususnya untuk program keahlian akuntansi dan keuangan. Rentang waktu belajar minimal tiga tahun atau setara dengan enam semester menjadi tolok ukur utama agar seluruh beban studi yang diambil di Australia dapat diakui secara penuh setara dengan pendidikan menengah kejuruan di tanah air.
Sidang perselisihan hasil pemilu ini menjadi salah satu penentu legitimasi administratif dari pencalonan pasangan calon dalam Pilpres 2024. Mahkamah Konstitusi menguji seluruh dalil gugatan secara terperinci, termasuk keabsahan dokumen administratif yang diajukan ke KPU, guna memastikan proses demokrasi berjalan sesuai dengan koridor hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
