Halorakyat.id — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan fakta bahwa Dana Siap Pakai (DSP) pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang kini terseret kasus korupsi, sedianya ditujukan untuk operasional penanganan berbagai bencana alam di Tanah Air. Dana tersebut seharusnya menjadi tumpuan bagi upaya mitigasi dan penanggulangan bencana skala besar yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.
Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menjelaskan bahwa alokasi DSP tersebut mencakup penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Papua. Selain itu, dana kedaruratan ini juga dialokasikan untuk membiayai pemulihan pascagempa besar di Nusa Tenggara Timur (NTT), serta penanganan banjir bandang yang melanda wilayah Aceh dan Sumatera.
“Pencairan DSP tersebut bersifat fleksibel, namun harus memenuhi salah satu dari empat syarat dan ketentuan yang merujuk pada Peraturan BNPB Nomor Tahun 2020,” tegas Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein.
Taufik merinci empat kriteria yang menjadi dasar hukum pencairan dana tersebut, yakni adanya penetapan status keadaan darurat bencana oleh kepala daerah atau Presiden, penetapan status keadaan tertentu, adanya pertimbangan risiko bencana dari Kepala BNPB, serta kebutuhan bantuan kemanusiaan ke luar negeri. Tanpa memenuhi salah satu syarat tersebut, penggunaan dana dianggap tidak sah dan melanggar aturan internal yang berlaku.
Kasus korupsi ini telah menyeret empat orang sebagai tersangka dalam klaster kedua pengadaan barang dan jasa. Mereka adalah Richard Erlangga selaku mantan Tenaga Ahli Kepala BNPB, Gabriel Purwaka Sigit selaku Kepala sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB, serta dua pihak swasta yakni Syifa Nrika Ghifarin dan Gery Prasetiawan.
KPK menduga praktik suap dalam pengadaan ini melibatkan permintaan komisi atau *fee* oleh oknum internal kepada pihak vendor. Richard Erlangga diduga meminta imbalan kepada PT Trans Lintas Selaras agar perusahaan tersebut mendapatkan paket pengadaan. Berdasarkan penyidikan, Richard diduga telah menerima suap sebesar Rp 2,38 miliar dari Gery Prasetiawan selaku Direktur PT TLS sejak Januari hingga September 2026.
Selain aliran dana kepada Richard, penyidik KPK juga menemukan bukti pemberian uang sebesar Rp 140 juta dari pihak vendor kepada Gabriel Purwaka Sigit. Gabriel juga diduga menerima gratifikasi lainnya berupa uang tunai senilai Rp 1,7 miliar, mata uang asing yakni 7.500 dolar AS dan 9.000 dolar Singapura, serta emas dengan total berat 325 gram yang terdiri dari 56 keping emas dan tabungan emas.
Secara akumulatif, total dugaan suap dalam klaster kedua pengadaan dana kedaruratan di BNPB ini mencapai Rp 4,4 miliar ditambah dengan emas seberat 325 gram. Praktik lancung ini dinilai sangat merugikan negara karena dana yang seharusnya digunakan untuk menyelamatkan masyarakat di tengah situasi darurat bencana justru dikorupsi untuk kepentingan pribadi para oknum yang terlibat.
Proses hukum terhadap para tersangka terus berjalan intensif. Richard Erlangga dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, Gabriel Purwaka Sigit dikenakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Di sisi lain, dua tersangka dari pihak swasta yakni Syifa Nrika Ghifarin dan Gery Prasetiawan dijerat dengan Pasal 605 ayat (1) huruf a atau Pasal 605 ayat (1) huruf b atau Pasal 606 ayat (1) KUHP. KPK menegaskan akan terus mendalami aliran dana tersebut guna mengungkap keterlibatan pihak lain yang mungkin ikut menikmati uang hasil korupsi dana bencana ini.
Selain klaster kedua, penyidik sebelumnya juga telah menetapkan Bima Setiawan, tenaga ahli sekaligus adik dari mantan Kepala BNPB Suharyanto, sebagai tersangka. Bima terlibat dalam dugaan konflik kepentingan terkait pengadaan barang menggunakan dana siap pakai bencana, yang melengkapi rangkaian penyidikan kasus korupsi di lingkungan lembaga penanggulangan bencana tersebut.
