Halorakyat.id — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara tegas membantah isu yang beredar luas di media sosial mengenai penetapan status Siaga 1 di wilayah Ibu Kota menyusul adanya pergerakan dan pengerahan prajurit TNI. Penegasan tersebut disampaikan Pramono usai memimpin rapat koordinasi bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI Jakarta di Balai Kota Jakarta pada Kamis (5/11/2026).
Pramono menjelaskan bahwa hingga saat ini dirinya sama sekali belum menerima informasi maupun koordinasi resmi dari pihak berwenang terkait penetapan status Siaga 1 di Jakarta. Menurut mantan Sekretaris Kabinet tersebut, setiap keputusan strategis yang berkaitan dengan keamanan Ibu Kota pasti melibatkan pemerintah daerah secara langsung.
“Saya tidak, karena apa pun sebagai gubernur, kalau ada siaga satu pasti saya dikoordinasikan,” kata Pramono Anung.
Ia menambahkan bahwa situasi di Jakarta hingga saat ini tetap terkendali dan aktivitas pemerintahan terus berjalan normal tanpa hambatan. Dalam pertemuan Forkopimda yang dihadiri berbagai unsur pimpinan daerah, tidak ada pembahasan maupun indikasi yang mengarah pada penetapan status darurat atau siaga tinggi di wilayah DKI Jakarta.
Beredarnya kabar mengenai status Siaga 1 bermula dari kecemasan publik setelah melihat adanya pengerahan prajurit dari tiga matra TNI dalam jumlah cukup besar ke Jakarta. Pergerakan pasukan tersebut memicu beragam dugaan dan spekulasi di tengah masyarakat, termasuk asumsi mengenai adanya ancaman keamanan khusus di kawasan Ibu Kota.
Merespons dinamika tersebut, Markas Besar TNI melalui Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Muhammad Nas memberikan penjelasan resmi mengenai kehadiran para prajurit di Ibu Kota. Pihak Mabes TNI menegaskan bahwa mobilitas dan penyiapan pasukan merupakan hal yang wajar serta menjadi bagian dari tugas rutin institusi militer dalam menjaga kedaulatan negara.
Pusat Penerangan TNI menyampaikan bahwa penyiapan pasukan dilakukan agar seluruh jajaran senantiasa berada dalam kondisi siap sedia untuk melindungi bangsa dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap pelaksanaan tugas prajurit dipastikan selalu berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Kendati demikian, pihak Mabes TNI tidak menguraikan secara rinci mengenai jumlah keseluruhan personel yang dikerahkan maupun agenda spesifik di balik pengerahan tersebut. Saat dikonfirmasi mengenai dugaan bahwa pengerahan personel dilakukan guna mengantisipasi rencana aksi demonstrasi dalam waktu dekat, Kapuspen TNI memilih untuk tidak memberikan tanggapan lebih lanjut.
Di sisi lain, keterlibatan personel dari matra laut dikonfirmasi secara terpisah oleh Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggul. Pihaknya membenarkan pergerakan prajurit TNI AL ke Jakarta dalam rangka menjalankan amanat tugas negara, menjaga stabilitas keamanan nasional, serta melaksanakan kegiatan latihan militer.
“Kami sampaikan bahwa informasi tentang pengerahan personil TNI AL tersebut adalah benar. Pengerahan personil tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan tugas negara dan menjaga stabilitas keamanan Republik Indonesia,” tutur Laksamana Pertama TNI Tunggul.
Melalui klarifikasi resmi dari Pemprov DKI Jakarta dan unsur TNI tersebut, masyarakat diimbau untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum terverifikasi di media sosial. Aktivitas masyarakat di seluruh pelosok Jakarta dipastikan tetap berjalan aman, tertib, dan kondusif di bawah pengawasan aparat keamanan.
