Halorakyat.id — Seorang guru ngaji berinisial MHH (28) di sebuah pondok pesantren kawasan Bekasi Selatan, Jawa Barat, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Pria tersebut diduga terlibat dalam tindak pidana pencabulan terhadap belasan santriwati yang menuntut ilmu di lembaga pendidikan keagamaan tersebut. Kasus ini mulai mencuat ke publik setelah salah satu keluarga korban melayangkan laporan resmi ke Mapolres Metro Bekasi Kota pada Rabu, 7 Oktober 2026.
Penyelidikan intensif yang dilakukan oleh Satuan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Bekasi Kota mengungkap bahwa jumlah korban tidak hanya satu orang. Berdasarkan data sementara yang dikumpulkan penyidik hingga saat ini, terdapat setidaknya 10 orang santriwati yang diduga menjadi korban kekerasan seksual. Pihak kepolisian tidak menutup kemungkinan bahwa angka tersebut masih bisa terus bertambah seiring dengan berjalannya proses pemeriksaan saksi-saksi dan pendalaman keterangan lebih lanjut.
“Untuk sementara, kami telah mengidentifikasi lebih dari 10 orang yang diduga menjadi korban dan jumlahnya masih bisa bertambah karena penyidik terus mendalami keterangan serta informasi yang masuk,” tegas Kasat Reserse PPA dan PPO Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Rosdiana Sirait.
Dalam rangkaian penyidikan, polisi menemukan indikasi bahwa aksi bejat tersangka sudah berlangsung sejak tahun 2023. Tersangka MHH diketahui memiliki kedudukan sebagai ketua pondok pesantren tersebut, sebuah posisi yang diduga disalahgunakan untuk mendekati para korban. Polisi menyebut bahwa tersangka mulai mendekati salah satu korban ketika yang bersangkutan masih duduk di kelas VIII sekolah menengah pertama pada tahun 2023, dengan dugaan persetubuhan terjadi berulang kali hingga September 2026.
Perbuatan keji tersebut diduga dilakukan tersangka di dalam kamar pribadinya yang terletak di lingkungan pondok pesantren. Guna memperkuat pembuktian, tim penyidik telah melakukan berbagai langkah hukum, mulai dari olah tempat kejadian perkara (TKP), pengumpulan barang bukti fisik, hingga melakukan pemeriksaan medis terhadap para korban. Seluruh proses penanganan perkara ini dilakukan dengan prinsip kehati-hatian mengingat usia para korban yang masih tergolong anak-anak.
Kepolisian juga menjamin kerahasiaan identitas korban selama proses hukum berlangsung demi melindungi privasi dan masa depan mereka. Untuk memastikan pemulihan psikologis para santriwati, Polres Metro Bekasi Kota turut berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bekasi untuk memberikan asesmen serta pendampingan intensif. Hal ini dianggap krusial agar para korban mendapatkan perlindungan yang layak sesuai dengan kebutuhan mereka pasca-mengalami trauma.
Selain fokus pada tersangka utama, penyidik kini tengah mendalami dugaan keterlibatan tiga orang lain dalam pusaran kasus ini. Ketiga individu tersebut berinisial HBH, F, dan S, di mana salah satunya yakni S diketahui merupakan petugas keamanan di pondok pesantren tersebut. Kepolisian menegaskan bahwa status hukum ketiga orang tersebut masih dalam tahap pendalaman untuk menentukan peran masing-masing berdasarkan alat bukti yang sah.
Kompol Rosdiana Sirait menekankan bahwa pihaknya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam menangani perkara sensitif ini. Pihak kepolisian tidak akan gegabah dalam menetapkan status tersangka terhadap pihak lain sebelum ditemukan bukti-bukti yang cukup kuat untuk dipertanggungjawabkan di pengadilan. Saat ini, tersangka utama MHH telah ditahan di Mapolres Metro Bekasi Kota untuk kepentingan penyidikan lebih mendalam terkait rangkaian peristiwa yang telah dilaporkan.
Masyarakat diimbau untuk tidak menyebarluaskan identitas atau informasi pribadi terkait para korban agar tidak menambah beban psikologis mereka. Pihak kepolisian terus berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini secara objektif dan transparan agar keadilan bagi para korban dapat tercapai. Jadwal pemeriksaan lanjutan untuk para saksi dan pihak-pihak terkait juga terus disusun oleh penyidik guna melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke kejaksaan.
