Halorakyat.id — Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai mencuat di kancah politik nasional setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terkait persyaratan pendidikan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Putusan yang dibacakan pada 6 Oktober 2026 tersebut menyatakan bahwa tidak ditemukan bukti mengenai dokumen kelulusan jenjang sekolah menengah atas yang dilaporkan Gibran saat proses pendaftaran berlangsung. Kondisi ini memicu respons dari pihak penggugat yang berencana menindaklanjuti temuan tersebut dengan melakukan audiensi ke berbagai lembaga legislatif serta partai politik.
Pihak penggugat, Denny Indrayana, menyatakan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rencana untuk melayangkan permohonan waktu audiensi kepada fraksi-fraksi di DPR, MPR, hingga pimpinan DPD. Langkah tersebut diambil sebagai upaya untuk mendorong lembaga legislatif agar menindaklanjuti hasil putusan MK tersebut dalam bentuk proses pemakzulan. Rangkaian komunikasi ini juga akan menyasar partai politik sebagai salah satu pemangku kepentingan utama dalam dinamika kenegaraan di Indonesia.
“Kami tetap akan melakukan gerakan-gerakan audiensi. Kami sedang menyusun surat-surat meminta waktu kepada fraksi DPR, MPR, bahkan juga kami sudah punya komunikasi dengan pimpinan DPD,” ujar penggugat ijazah Gibran, Denny Indrayana.
Merespons wacana tersebut, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyatakan bahwa pihaknya saat ini masih memantau perkembangan situasi setelah putusan MK keluar. Ia menegaskan bahwa Partai Demokrat bersikap terbuka untuk menerima aspirasi dari seluruh elemen masyarakat, termasuk dari pihak yang membawa wacana pemakzulan ini, sembari tetap melakukan kajian internal terkait langkah yang paling tepat bagi kepentingan bangsa.
Di sisi lain, sikap berbeda ditunjukkan oleh Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo, yang memilih untuk tidak memberikan komentar spesifik mengenai wacana pemakzulan tersebut. Ganjar justru menekankan pentingnya bagi para pemegang otoritas politik untuk memprioritaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan yang dampaknya kini telah mendapat sorotan dari negara-negara tetangga. Menurutnya, masalah lingkungan yang mendesak ini seharusnya menjadi fokus utama agar tidak menimbulkan citra negatif bagi bangsa di mata internasional.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pun menyampaikan hal serupa bahwa mereka belum menentukan sikap resmi terkait isu tersebut. Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menjelaskan bahwa partainya masih membutuhkan waktu untuk mengkaji dan melakukan kalkulasi mendalam terhadap salinan putusan MK secara utuh. Proses internal tersebut dianggap penting agar setiap langkah yang diambil oleh partai memiliki dasar hukum dan pertimbangan strategis yang matang sebelum diinformasikan kepada publik.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga, menegaskan bahwa partainya akan mengkaji putusan MK tersebut dengan saksama. Ia menekankan bahwa dalam menyikapi dinamika politik seperti ini, PAN berkomitmen untuk mengedepankan kepentingan nasional di atas kepentingan kekuasaan semata. Pendekatan serupa juga disuarakan oleh Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, yang menyebut bahwa putusan MK telah memunculkan fakta hukum baru yang kini telah merambah ke ranah sosial dan politik.
PKS memandang bahwa masyarakat maupun partai politik memiliki hak konstitusional untuk merespons setiap putusan hukum yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan. Meski demikian, pihak PKS saat ini memilih untuk terus membangun komunikasi dengan berbagai pihak guna mencari solusi terbaik bagi kemajuan bangsa ke depan. Ketidakpastian mengenai langkah selanjutnya dari setiap partai politik menunjukkan bahwa isu pemakzulan ini masih berada dalam tahap pengkajian mendalam di tingkat pimpinan partai.
